Daging Anjing Viral: kok Bisa?


Oleh Tri Silvia

Pemerhati Kebijakan Publik


Beberapa waktu lalu viral pemberitaan tentang daging anjing yang dijual di pasaran. Tak tanggung-tanggung, penjualan tersebut terjadi di salah satu pasar terbesar di ibukota Jakarta. Di ibukota negara yang notebene penduduknya mayoritas beragama Islam, bahkan menjadi negara dengan muslim terbanyak di dunia.

Blok III Pasar Senen Jakarta Pusat adalah pasar yang diduga menjadi tempat penjualan daging anjing tersebut. Adapun informasi tentang penjualan daging anjing ini diungkap oleh Animal Defenders Indonesia (ADI).

Berdasarkan hasil investigasi mereka, ada 4 kios penjual di pasar tersebut yang menjual daging anjing. Dan dari hasil wawancara dengan mereka, salah satu kios mengatakan bahwa dalam satu hari mereka bisa menjual minimal 4 ekor anjing. Adapun praktik tersebut telah berjalan lebih dari 6 tahun. (detikNews.com, 13/9/2021)

Artinya ada lebih dari 30 ribu anjing yang dieksekusi dan diperjualbelikan di sana. Ini adalah praktik ilegal, sebab tidak sesuai dengan peraturan Perumda Pasar Jaya. Yang mana dalam peraturan tersebut, daging anjing tidak termasuk komoditas yang boleh diperjualbelikan di jaringan pasar milik Pemprov DKI Jakarta.

Terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan ADI, Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya Gatra Vaganza telah membenarkan hal tersebut. Memang benar ada oknum pedagang yang menjual daging anjing di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat. Dan hal tersebut ilegal, tidak diperbolehkan.

Gatra berjanji untuk mengevaluasi operasional pasar sehingga penjualan komoditas di luar peraturan yang ada tidak terulang kembali. Selain itu, Pemprov sendiri pun sudah turut bersuara. Wagub DKI Ahmad Riza Patria memastikan bahwa penjual tersebut akan segera ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. (detikNews.com, 13/9/2021)

Banyak yang menilai bahwa tindakan yang dilakukan Pemprov DKI ini adalah solusi dari permasalahan yang ada. Namun itu semua tidak semudah yang difikirkan. Pasalnya, apa yang dilakukan Pemprov DKI ini hanya meliputi lini penjualan yang jelas dan terdaftar dalam catatan Perumda Pasar Jaya yang merupakan kepanjangan tangan Pemprov dalam hal pengelolaan pasar.

Lalu bagaimana dengan penjualan daging anjing yang ada di luar wilayah Perumda Pasar Jaya ataupun justru ada di luar ibukota Jakarta? Seharusnya Pemerintah dalam hal ini mampu untuk mengendalikan itu semua dengan sistem penjagaan yang ketat melalui berbagai departemen ataupun lembaga yang konsen mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan dan perlindungan konsumen.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebenarnya Indonesia memiliki beberapa badan ataupun lembaga negara yang khusus mengawasi hal tersebut. Di antaranya ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan yang di dalamnya terdapat BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), serta BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).

Indonesia memiliki sekian banyak lembaga yang seharusnya bisa menjadi tameng masyarakat dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi mereka. Apalagi identitas diri sebagai negeri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Pemerintah memprioritaskan standarisasi produk -baik berupa barang, jasa, makanan atau minuman- berdasarkan aturan Islam yang telah jelas ditulis di dalam Al-Qur'an dan as-sunah.

Islam memiliki aturan yang jelas terkait dengan barang dan jasa yang boleh ataupun tidak diperkenankan. Begitupun makanan dan minuman, Islam telah menetapkan kehalalan atau keharamannya. Alhasil, itu semua akan memudahkan Pemerintah untuk mengatur dan mengelola aktivitas perdagangan masyarakat.

Adapun terkait dengan daging binatang, makanan atau minuman yang tidak halal dimakan seorang muslim, maka itu semua masih boleh diperjualbelikan di pasar-pasar khusus non-muslim. Hanya di pasar-pasar non-muslim saja, tidak diperkenankan untuk masuk ke pasaran umum yang bisa diakses oleh kaum muslimin.

Dengan demikian, semua mendapatkan haknya secara maksimal. Kaum muslimin akan merasa terlindungi haknya sebagai konsumen yang taat pada aturan-aturan Allah. Kaum non-muslim pun masih bisa untuk mengakses makanan-makanan yang biasa mereka makan di pasar-pasar mereka.

Inilah yang akan terjadi jika Islam benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan saat ini, dimana standarisasi produk sangat tidak jelas dan bersifat kabur. Tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung berubah-ubah sesuai dengan kondisi, manfaat dan kepentingan para pemodal dan pemegang kuasa.

Sebagaimana peredaran minuman keras, daging babi dan daging anjing yang sedang viral saat ini. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan sangat lemah, tidak bisa memutus penjualan barang-barang tersebut, dan tidak mampu membuat jera para penjualnya. Akibatnya banyak konsumen yang merasa dirugikan, terutama para konsumen yang beragama Islam.

Begitu indahnya aturan-aturan Islam, apalagi jika sampai diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Semoga kita akan kembali merasakan itu semua, dalam bingkai Khilafah yang mempersatukan umat Islam, melindungi jiwa serta memenuhi berbagai kebutuhan mereka dan seluruh umat yang ada di dalam naungannya.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab.