Daging Anjing Beredar, Negara Gagal Memenuhi Standar Halal


Oleh Anica Wildasari

(Mahasiswa USN Kolaka)


Dilansir dari Republika.co.id, Pihak Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar jaya membenarkan adanya oknum pedagang yang menjual daging anjing di Pasar Senen Blok lll, Jakarta Pusat “Kami dapat memberikan klarifikasi bahwa benar adanya pedagang dari Perumda Pasar Jaya yang melakukan penjualan daging anjing tersebut di Pasar Senen Blok lll,” kata Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya Gatra Vaganza saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (12/9).

Gatra menjelaskan, penjualan daging anjing tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perumda Pasar Jaya. Dalam peraturan tersebut, daging anjing tidak termasuk dalam komuditas yang dapat diperjualbelikan di jaringan pasar milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. PD Pasar Jaya pun menjanjikan akan mengevaluasi operasional pasar, sehingga penjualan komuditas di luar peraturan yang ada tidak terulang kembali.

“Ke depannya, ini akan menjadi pelajaran bagi kami, evaluasi dalam sisi operasional pasar sehingga ke depannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Gatra. Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan praktik penjualan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat, tersebar melalui media sosial. Video itu direkam Animal Defenders Indonesia (ADI), dalam video viral tersebut ADI menyertakan penjelasan tentang hasil penelusuran mengenai perdagangan daging anjing di Pasar Jaya Senen.

“Satu lapak yang kami investigasi mengaku bahwa mereka minimal menjual 4 ekor anjing dalam sehari. Mereka sudah beroperasi lebih dari 6 tahun,” demikian keterangan yang disampaikan ADI melalui akun instagramnya, @animaldefendersindo, Jumat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga telah mengancam menindak tegas penjual daging anjing di pasar Senen Jakarta Pusat, jika hasil pemeriksaan telas selesai berdasarkan informasi dari Animal Defenders Indonesia (ADI).

Kapitalisme Akar Masalah

Peraturan larangan penjualan daging anjing bukan hanya tanggung jawab pemilik pasar jaya, tetapi harus ditegaskan dan menjadi tanggung jawab pemerintah negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri pemerintah semakin membuktikan kegagalannya dalam mengatasi pemantauan masyarakat di daerahnya. Di negeri mayoritas muslim, daging anjing haram dikosumsi bagi seorang muslim. Jika penjualan tetap berlangsung dan tidak dilakukan pencegahan maka akan merugikan konsumen. 

Negara harus tegas dalam menegakkan hukum undang-undang perlindungan konsumen agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah. Negara seyogyanya mampu memberikan sanksi berupa penutupan dan penarikan penjualan daging anjing tersebut di pasaran dan memberikan pemahaman kepada pelaku konsumen bahwa daging anjing bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama UU pangan, yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha harus menjamin bahwa barang yang dijual harus memenuhi unsur halal dan tidak melanggar norma agama yang berlaku.

Dalam undang-undang juga harus diatur mengenai sanksi pelanggaran. Karena pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin memperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Karena penerapan sistem kapitalisme yang menjauhkan agama dari negara, menjadikan kebebasan berperilaku bagi individu. Sehingga hal yang tidak pantas untuk diperjualbelikan menjadi sesuatu hal yang biasa. Hanya karena  untuk mendapatkan kemanfaatan semata, memperoleh materi sebanyak mungkin tanpa melihat halal haramnya suatu barang yang diperjualbelikan.

Urusan kemaslahatan masyarakat adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu. Karena penerapan sistem kapitalis, agama tidak lagi menjadi prioritas. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan telah menjadi urutan terakhir. Hal ini tidak bisa dibiarkan, umat Islam harus menguatkan lagi usaha dakwah untuk menyuarakan apa yang telah ditetapkan Allah. 

Peringatan larangan penjualan daging anjing memberikan kesadaran pelaku untuk tidak lagi  memperjualbelikan barang tanpa persetujuan pihak pemilik pasar. Jika negara tidak turun andil dalam masalah ini maka dipastikan kajadian tersebut akan terulang meski peringatan telah diberikan. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan pengawasan dan penerapan hukum yang kuat dan tegas.

Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyebut bahwa anjing bukanlah hewan ternak yang dipotong untuk dikosumsi, binatang peliharaan yang bisa dimanfaatkan sifat dan perilakunya sebagai teman pelindung dan alat pengamanan. Tidak bisa dijadikan makanan untuk dikosumsi. Selain tidak baik dikonsumsi daging anjing juga haram dalam agama. Dalam ilmu kesehatan jika mengonsumsi daging anjing maka akan terkena penyakit rabies dan merugikan pelaku konsumen. Sehingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan larangan untuk mengonsumsi daging anjing. Saatnya Kementerian Perdagangan sebagai penanggung jawab atas perlindungan konsumen melakukan upaya-upaya nyata untuk melarang penjualan daging anjing di pasar-pasar.

Negara harus melakukan penindakan hukum, harus secara serius dalam melaksanakannya, jika dilanggar oleh pelaku penjual daging anjing atau ditemukan pelanggaran bagi siapa saja yang melakukan.

Islam Solusi Keselamatan Pangan 

Islam menjamin seluruh aspek kehidupan, baik dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Islam adalah agama yang sempurna yang mampu menyelesaikan segala problematika umat, Allah Subhanahu wata’ala mewajibkan kepada semua hambanya untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Begitupun soal makanan dan minuman merupakan bentuk ibadah yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata’ala untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik untuk kesehatan.

Sebagaimana Allah memerintahkan, “Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu.”

Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal bukan hanya ditemukan didalam Al-Qur'an, tetapi dalam sunah-sunah nabi kita juga diajarkan untuk tidak mengonsumsi makanan yang sudah jelas keharamannya. Hukum haram artinya dilarang untuk tidak melakukannya, apabila dilakukan maka akan mendapat dosa.

Islam menjamin kehalalan pangan yang memastikan setiap produk yang beredar di pasaran adalah produk halal. Dapat dilihat dari standar jual beli dalam Islam yang tidak hanya berpatok pada keuntungan semata. Maka, tidak heran di masa tegaknya khilafah jaminan pangan terjaga dari produk haram yang merugikan kesehatan, sebab berpedoman pada aturan yang bersumber dari Al-Qur'an.

Di masa kini jika tetap menjadikan Islam sebagai pedoman, maka keamanan dan jaminan pangan halal akan dirasakan seperti di masa-masa tegaknya khilafah. Sehingga, steril dari produk-produk haram yang merugikan kesehatan dan mengundang keresahan masyarakat. Hanya Islam yang mampu memberikan jaminan keselamatan pangan dengan menerapkan Islam secara kafah yakni dengan khilafah. Wallahu a'lam.