Bonus Fantastis Bagi Wamen, Tidakkah Berlebihan?

 


Oleh : Lifa Imami, S.HI (Aktivis Muslimah dan Pemerhati masalah sosial)


Sungguh mencengangkan kebijakan yang diambil presiden Jokowi. Wakil Menteri yang akan berakhir jabatannya akan mendapatkan uang bonus senilai Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan. Ketentuan pemberian uang penghargaan itu tertuang dalam Pasal 8 Perpres 77/2021 yang merupakan hasil pengubahan atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Wamen).


Dalam beleid terbaru itu, Jokowi menetapkan pemberian uang penghargaan atau 'bonus' kepada wamen apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya. Adapun besaran bonus yang akan diterima eks wakil menteri itu sebesar Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan. Ketentuan pemberian uang penghargaan itu tertuang dalam Pasal 8 Perpres 77/2021 yang merupakan hasil pengubahan dari beleid sebelumnya.


"Wakil menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian isi Pasal 8 Ayat (1) Perpres 77/2021 sebagaimana dilihat dari salinannya pada Senin (30/8/2021).


"Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) periode masa jabatan wakil menteri," demikian isi Pasal 8 Ayat (2).


Tak hanya itu, Jokowi juga akan memberikan uang penghargaan untuk wamen yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Perpres ini diundangkan. Bahkan, Jokowi juga memberikan uang penghargaan kepada wamen yang meninggal dunia. Adapun uang penghargaan tersebut akan diberikan melalui ahli warisnya. Perpres 77/2021 telah diteken Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2021 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly pada tanggal yang sama.


Kurangnya Kepekaan Terhadap Kondisi Rakyat


Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menjamin jabatan Wamen mendapat kompensasi ratusan juta, di tengah kesulitan rakyat yang menghimpit. Sungguh sangat menyakitkan hati, disaat banyak rakyatnya kesusahan mereka malah hanya memikirkan urusan diri sendiri dan segelintir orang, mengabaikan kepentingan rakyat secara keseluruhan. 


Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Sedangkan pengangguran di negeri ini juga cukup tinggi.  Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 persen-7,35 persen. Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 yaitu sebesar 7,07 persen, dan Februari 2021 yang mencapai 6,26 persen. (Ekonomi bisnis.com)


Bukan hanya mempertontonkan hilangnya sense of crisis, tapi  makin menguatkan pandangan publik bahwa jabatan ini hanya bagian dari politik balas budi dan politik kekuasaan. Cobalah kita cermati komposisi wamen yang ternyata didominasi oleh politisi parpol, bukan profesional. Ini semakin menjawab tanda tanya, bahwa ternyata jabatan wamen terduga kuat untuk mengakomodir parpol koalisi yang belum memperoleh jatah menteri. 


Pada akhirnya ini semakin menegaskan, betapa sangat nyata wujud politik oligarki antara penguasa, politisi parpol, dan pengusaha di negeri kita. Carut marut Pilpres 2019 lalu telah begitu diremehkan karena berujung dengan bagi-bagi jabatan kekuasaan semata. Idealisme sudah terlanjur digadaikan; alih-alih kepentingan rakyat, justru sudah otomatis terlupakan.


Di bawah sistem sekuler yang mencampakkan aturan agama (syariat Islam), sebagaimana di negeri ini, kekuasaan benar-benar telah menimbulkan fitnah. Banyak orang berlomba-lomba meraih dan atau mempertahankan kekuasaan. Segala cara digunakan, sedangkan kekuasaan lebih banyak dijadikan alat untuk kepentingan sendiri dan golongan. Sebaliknya, kepentingan dan kemaslahatan rakyat sering diabaikan dan ditinggalkan.


Bonus wamen mungkin hanya satu kebijakan yang mempertontonkan bahwa para pejabat era kapitalisme di negeri ini ramai-ramai memperkaya diri. Terbukti bukan hanya wamen, bahkan presiden, ketua DPR, hingga sejumlah menteri, juga mengalami kenaikan jumlah kekayaan. Sebagaimana yang  dibeberkan KPK bahwa ada 70,3% kekayaan pejabat negara yang meningkat. Paling banyak dari pejabat kementerian.


Tak salah jika kemudian rakyat menaruh dugaan bahwa pandemi ternyata memperkaya para pejabat, padahal rakyat jelata makin sengsara berlomba dengan keselamatan nyawa di tengah pandemi dan impitan ekonomi. Sedangkan para pemimpinnya malah sibuk memperkaya diri dan golongannya. Astaghfirullah, sungguh menyakitkan!


Merindukan Kepemimpinan Islam


Kekuasaan dan jabatan itu jelas merupakan amanah. Amanah kekuasaan atau jabatan itu benar-benar akan menjadi penyesalan dan kerugian di akhirat kelak bagi pemangkunya; kecuali jika dia berlaku adil, mendapatkan kekuasaan dengan benar serta menunaikan kekuasaannya dengan amanah.


Kewajiban penguasa seperti dalam hadis Abdullah bin Umar ra. adalah memelihara urusan-urusan rakyat (ri’âyah syu`ûn ar-ra’yah). Ri’âyah itu dilakukan dengan siyasah (politik) yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim. Ri’âyah atau siyâsah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Begitulah sosok pemimpin yang adil. Dia dicintai oleh Allah Swt. dan umat karena menjalankan hukum-hukum-Nya dan menunaikan amanahnya. Allah Swt. berfirman,


“Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil.” (TQS an-Nisa’ [4]: 58)


Sejak Rasulullah saw. diutus, tidak ada masyarakat yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah dan adil kecuali dalam masyarakat yang menerapkan sistem Islam. Kita mengenal Khulafaur Rasyidin yang terkenal dalam kearifan, keberanian, dan ketegasannya dalam membela Islam dan kaum Muslim. Mereka adalah para negarawan ulung yang sangat dicintai oleh rakyatnya dan ditakuti oleh lawan-lawannya.


Mereka juga termasyhur sebagai pemimpin yang memiliki budi pekerti yang agung dan luhur. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sosok penguasa yang terkenal sabar dan lembut. Namun, beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Tidakkah kita merindukan kembali kehadiran sistem Islam di tengah-tengah kita yang bisa melahirkan para pemimpin yang adil dan amanah?


Contohlah Khalifah Abu Bakar, meski dipilih menjadi Khalifah dengan daerah yang berhasil ditaklukkan sangat luas, tetapi Abu Bakar dan Umar bin Khaththab hidup dalam kesederhanaan. Keduanya tidak tinggal di istana megah dan berpakaian mewah. Bahkan Abu Bakar yang semasa mudanya kaya raya, saat meninggal tak meninggalkan sepeser pun harta. Semua hartanya sudah disedekahkan untuk perjuangan Islam.


Inilah Islam soal kepemimpinan yang dipilih rakyat, bukan diperebutkan. Memperebutkan kekuasaan dengan tujuan memperkaya diri dan menzalimi rakyat, pemimpin seperti itu yang akan paling depan masuk neraka. Seorang pemimpin yang zalim akan merasakan akibatnya pada Hari Pembalasan.


“Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi).


Rasul saw. banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah/khianat dan zalim. Mereka adalah pemimpin jahat (HR at-Tirmidzi); pemimpin yang dibenci oleh Allah Swt., dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya (HR Muslim); pemimpin yang bodoh (imâratu as-sufahâ’), yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau (HR Ahmad); penguasa al-huthamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya (HR Muslim); penguasa yang menipu (ghâsyin) rakyat (HR al-Bukhari dan Muslim). Rasul saw. pun memperingatkan agar tidak mengangkat pejabat orang yang tidak layak, sementara ada yang lebih layak, atau lebih mengutamakan orang yang disukai dan orang dekat (HR Ahmad dan al-Hakim).


Islam sangat mendorong agar para pemimpin —penguasa maupun pejabat negara—selalu bersikap adil. Sayang, pemimpin adil tidak mungkin lahir dari rahim sistem demokrasi sekuler yang jauh dari tuntunan Islam. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin zalim, tidak amanah dan jauh dari sifat adil. Pemimpin yang adil hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang juga adil. Itulah sistem Islam yang diterapkan dalam institusi pemerintahan Islam. 


Wallahualam bissawab.