Blak-blakan Take Home Pay Anggota DPR Fantastis, Rakyat Menangis.

 


Oleh: Maya Dhita E. P.

Pegiat Literasi


Di hati dan lidahmu kami berharap

Suara kami tolong dengar lalu sampaikan

Jangan ragu, jangan takut karang menghadang

Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam!

Wakil rakyat seharusnya merakyat

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

Wakil rakyat bukan paduan suara

Hanya tahu nyanyian lagu "setuju"


Penggalan lagu 'Surat Buat Wakil Rakyat' karya Iwan Fals ini cukup menyentil para anggota dewan. Sederet amanah yang disuarakan untuk mengingatkan wakilnya agar tidak terlena akan jabatan dan berbagai fasilitas yang diperolehnya. 


Tahukah jika total gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ternyata sangat besar? Krisdayanti, artis sekaligus anggota Komisi IX DPR blak-blakan membeberkan gaji, tunjangan dan lain-lain sebagai wakil rakyat. 


Dalam video bertajuk "NEKAT! KRISDAYANTI BERANI BICARA POLITIK DISINI! | AF UNCENSORED" yang ditayangkan akun YouTube Akbar Faizal Uncensored, Krisdayanti mengatakan bahwa ia menerima gaji pokok sebesar 15 juta ditambah 59 juta tunjangan perbulan. Lima kali setahun mendapatkan dana aspirasi sebesar 450 juta, masih ditambah 8 kali 140 juta untuk biaya kunjungan dapil per tahun. Totalnya 4,258 M per tahun. (www.kompas.com, 16/09/2021).


Jumlah yang fantastis. Tidak berhenti sampai di situ, sang mantan anggota DPR juga akan mendapatkan uang pensiun setelah masa jabatannya berakhir. Hal ini tentu akan menjadi polemik saat kinerja yang ditampilkan para wakil rakyat tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Aspirasi rakyat tidak tersampaikan apalagi diperjuangkan. 


Sedikitnya Rancangan Undang-undang yang disahkan menunjukkan buruknya performa wakil rakyat kita. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI periode 2019-2024 memiliki kinerja terburuk dibanding DPR periode lainnya di era Reformasi. Hal ini terlihat dari jumlah rancangan undang-undang yang disahkan menjadi Undang-undang. Dari dua tahun sejak masa jabatan berlangsung, wakil rakyat ini hanya mampu memproduksi empat Undang-undang. Diantaranya, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).


Undang-undang ini pun lebih banyak menguntungkan korporasi dan bukan merupakan aspirasi rakyat. Mengakomodasi kepentingan elite dan bergerak sesuai arahan partai. Kepentingan mereka seakan hanya untuk menjaga program-program pemerintah. Rakyat hanya dijadikan sapi perah APBN melalui pajak-pajak yang dikenakan tanpa empati. Tidak didengar keluhannya tentang masalah perut hingga pendidikan. 


Gaji fantastis pun membuat miris saat melihat kondisi rakyat yang serba kekurangan. Tercatat dalam data BPS, sebanyak 27,55 juta orang penduduk Indonesia terkategori miskin per september 2020. Para wakil rakyat seakan tutup mata dan malah meminta fasilitas yang tidak mampu diterima akal sehat. Misalnya meminta fasilitas isoman dan layanan mewah. Jika seperti ini, aspirasi siapa yang diwakilkan oleh DPR?


Begitulah demokrasi yang sarat akan kepentingan dan hawa nafsu. Buruknya sistem yang berasal dari aturan buatan manusia, tidak mampu menyelesaikan masalah apalagi menyejahterakan rakyatnya. Penguasa hanya memikirkan perutnya dan partainya. Politik transaksional memperparah praktik korupsi. Hutang menggunung, pajak mencekik. Negara hancur tinggal menghitung hari. Masihkah berharap pada demokrasi?


Lihatlah Khalifah Umar bin Khatab yang siang dan malam bekerja keras demi melayani rakyatnya. Saat terjadi bencana kelaparan, penduduk Madinah dan puluhan ribu pengungsi diberi makan, agar mereka tetap hidup. Beliau hanya makan apa yang juga dimakan oleh rakyatnya. Jika rakyat kelaparan, beliau adalah orang yang pertama kali merasakan lapar. Jika rakyat merasakan kenyang, beliau adalah orang yang terakhir kali merasakan kenyang. Begitulah seharusnya seorang pemimpin. Jabatan tak membuatnya terlena akan mudahnya dunia yang digenggamnya, tetapi amanahnya sebagai pemimpin membuatnya selalu takut akan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. 

Wallahualam bissawab.