Bisakah Pariwisata Membangkitkan Ekonomi?


Oleh Oom Rohmawati

Member AMK


Setiap yang berbau hiburan akan melenakan, dan yang pasti disukai. Apa pun bentuknya akan disambut gembira masyarakat dari berbagai kalangan tanpa mewaspadai bahaya mengintai, apalagi saat pandemi. Bagi mereka yang penting happy. Salah satu hiburan yang diburu masyarakat adalah wisata dengan alasan refreshing. Wajar jika pariwisata menjadi salah satu sumber devisa negara.

Namun, semenjak wabah pandemi Covid-19 yang masih belum usai telah menjadikan sektor pariwisata tiarap. Oleh karenanya, pemerintah berupaya dengan segala cara untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata. Melalui pembangunan Desa Wisata, sebagaimana program pemerintah di Kabupaten Bandung.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung H. Yosep Nugraha menyatakan, ada 14 desa di Kabupaten Bandung yang akan menjadi percontohan dalam strategi  pembangunan daya saing pariwisata di Kabupaten Bandung. Dalam merealisasikan pelaksanaan Bedas Kalamdaya yaitu integrasi kearifan lokal, alam dan budaya. Ke-14 desa itu, di antaranya Desa Citaman, Nagreg Kendan, Lamajang, Laksana, Margaasih, Mekarlaksana, Cikancung, dan desa lainnya.

Penandatanganan kerja sama desa percontohan tersebut dilakukan di Hotel Sutan Raja Soreang, antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan Universitas Islam Bandung, Universitas Pasundan dan 14 kepala desa di Kabupaten Bandung.

Yosep, mengungkapkan kunci dari Bedas Kalamdaya itu ada dua. Pertama, kolaborasi multi pihak dan kerja sama dengan para akademisi, pemerintah, pengusaha, komunitas, media dan pihak lainnya. Kedua, integrasi antara potensi kearifan lokal, alam dan budaya," jelasnya. (Galajabar.com, 26/8/2021).

Pada awalnya Program Bedas Kalamdaya ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan menyejahterakan rakyat, memajukan desa tersebut agar lebih dikenal dengan aneka macam kekhasannya kota Bandung. Baik bahasa, kuliner, budaya dan lainnya. Selain itu, besarnya peminat akan wisata, memang sangat menjanjikan. Sehingga parawisata ini sepertinya akan terus digalakkan, karena bisa menjadi sumber pemasukan daerah.

Sayangnya, di negara yang mengadopsi sistem kapitalisme, semua sumber daya alam yang menjadi kekayaan negara untuk rakyat, bebas dimiliki oleh individu. Mereka adalah para penguasa dan pengusaha. Sehingga kekayaan alam yang melimpah tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi dengan program Desa Wisata ini, yang diuntungkan bukanlah masyarakat, akan tetapi mereka para kapitalis.

Walaupun sektor pariwisata bisa memberikan harapan terciptanya lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bahkan harapannya bisa menggerakkan ekonomi daerah, tapi tidak sebanding dengan kerusakan yang masyarakat korbankan, dan yang masyarakat terima.

Sebab dengan pembangunan Desa Wisata, bisa menggerus sawah-sawah dan perkebunan milik warga, yang menjadi mata pencaharian mereka sebagai petani hilang. Rumah warga pun disulap menjadi berbagai sanggaraloka megah, untuk melengkapi kawasan wisata. Inilah watak dari kapitalisme, dalam menggenjot ekonomi. Tidak peduli halal haram dan merugikan banyak pihak.

Seharusnya, jika pemerintah serius ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mestinya fokus dulu pada kebutuhan vital mereka. Apalagi di saat pandemi, banyak yang untuk kebutuhan sehari-hari saja kesulitan. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini sangat diharapkan rakyat. Begitupun terkait Wisata Desa, apabila ingin membangun, lebih baik mengutamakan perbaikan desa tertinggal yang jauh lebih membutuhkan bantuan. 

Namun, atas nama otonomi daerah, pemerintah pusat berlepas tangan dari pembangunan desa. Segalanya diserahkan kepada swasta. Seperti yang bersangkutan dengan SDA, mestinya dinikmati rakyat Indonesia, khususnya di kota Bandung, kini dikuasai swasta. Semisal air bersih di banyak wilayah, dimiliki oleh swasta.

Desa Wisata adalah sebuah tempat berlibur yang dikelola komunitas masyarakat setempat. Ditawarkan beragam aktivitas sehari-hari warganya, seperti belajar bercocok tanam, membuat kerajinan, hingga adat ritual setempat yang unik dan menarik wisatawan.

Dilengkapi dengan penginapan, restoran asli suasana pedesaan tatar Sunda. Namun, seiring dengan persaingan pasar, maka akan berubah sesuai permintaan. Karena sistem yang berlaku selain kapitalis juga sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Maka praktik-praktik keharaman akan bermunculan. Seperti minuman keras, pergaulan bebas hingga melebar pada terjadinya perzinaan, kesyirikan dan segala kemaksiatan yang bisa menggerus akidah umat, dan yang pasti mengundang kemurkaan Allah Swt. 

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem yang didesain Allah Swt., saat dijalankan oleh seorang pemimpin (Khalifah) karena landasan akidah Islam dan berpijak pada sumber hukum syara', segala kebutuhan hajat masyarakat, seperti: sandang, pangan, papan sampai perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan semuanya akan dipenuhi oleh negara. 

Oleh karenanya, SDA tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi dikelola oleh negara. Dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Sebab sesuai tuntunan syara, negara berfungsi sebagai "raa'in dan "junnah" (pengurus dan pelindung rakyat). Sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Seorang Imam adalah pemimpin dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya." (HR. Ahmad, Bukhari).

Dalam hadis yang lain, "Seorang Imam adalah perisai pembebas dari berbagai penjajah orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepada-nya." (HR. Muslim).

Berkaitan dengan hadis di atas, negara berkewenangan penuh dalam pengelolaan pemenuhan hajat publik, dari perencanaan hingga teknis pelaksanaan. Hasilnya disimpan di baitul maal dan dikeluarkan sesuai syariat Islam yaitu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak perlu ada Desa Wisata.

Prinsip sahih ini, menjamin ketenangan hidup sesuai fitrah manusia. Hal ini bisa direalisasikan dalam satu sistem pemerintahan yang menerapkan aturan Islam secara kafah, yaitu Khilafah Islamiyah. Masyarakat harusnya menyadari akan solusi yang tepat untuk semua problem ini adalah dengan perubahan sistem.

Wallahu a'lam bish-shawwab.