Bantuan Dana Sekolah Bersyarat, Sekolah Kurus tak Terurus


Oleh Zulhilda Nurwulan

(Relawan Opini Kendari)


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler mendapat kritik dari beberapa organisasi pendidikan. Ketentuan soal minimal 60 peserta didik dalam tiga tahun terakhir, menjadi pokok bahasan penolakan beberapa organisasi pendidikan terhadap Permendikbud tersebut. 

Sebagaimana yang diucapkan oleh Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, di Jakarta, Jumat 3 September 2021, bahwa mereka menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler. Ia menilai jika Permendikbud ini sangat diskriminatif. Pasalnya, peraturan tersebut bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Menurutnya, kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. Sehingga, hal ini memicu protes dari organisasi pendidikan pada Kemendikbudristek. Tambahnya, organisasi pendidikan yang terdiri dari Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Pendidikan Katolik, Tamansiswa, PGRI, dan komponen lainnya telah berjuang mencerdaskan anak bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.

Seolah mencari pembenaran, pihak pemerintah menanggapi kritik yang hadir dengan mengatakan jika peraturan ini belum akan digunakan tahun ini. Semua sekolah diberikan waktu berbenah selama tiga tahun. Sehingga, untuk tahun ini dipastikan seluruh sekolah masih akan menerima bantuan dana secara penuh. Kebijkan ini dibenarkan dengan pernyataan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim yang memutuskan tidak akan memberlakukan ketentuan jumlah minimum siswa dalam persyaratan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular meski hanya berlaku hingga 2022 (Republika.com 8/9). Nadiem berharap, keputusan ini yang menunda pemberlakuan kebijakan tersebut hingga 2022 dapat menenangkan masyarakat. Ia pun mengatakan, pihaknya akan terus menerima masukan-masukan terkait persyaratan tersebut dan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakuannya setelah 2022.

Sistem Untung-Rugi dalam Pendidikan Kapitalis

Kebijakan pemerintah dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 akan sangat berdampak bagi sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan 3T (tertinggal, terdalam, terluar). Sebab, sekolah dalam kawasan 3T tercatat tidak memiliki siswa yang banyak sehingga menjadikan jumlah minimum sebanyak 60 siswa sebagai syarat penerima bantuan dana BOS adalah bentuk diskriminasi bagi sekolah kawasan 3T maupun sekolah kecil. Padahal, dana BOS sangat dibutuhkan oleh tiap-tiap sekolah untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. 

Parahnya, pemerintah menganggap pemberian bantuan pada sekolah kurus yang tidak memiliki banyak siswa adalah pemborosan. Padahal, dalam masa pandemi seperti hari ini pendapatan masyarakat sangat minim sehingga terkadang banyak orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ditambah lagi harus membayar iuran sekolah anak. Alhasil, banyak orang tua yang tidak membayar SPP sekolah anak hingga berdampak pada honor tenaga pendidik yang tidak terbayarkan. 

Potret pendidikan kapitalis memang tidak akan jauh berbeda dengan aspek yang lain. Hari ini, pendidikan bukan sekadar lembaga pencetak generasi yang andal dan kompeten melainkan dijadikan ladang bisnis untuk meraup keuntungan dari berbagai sisi, termasuk bantuan dana sekolah sekalipun. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk mengukir masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Padanya, bergantung banyak harapan dan impian untuk kemajuan bangsa di masa mendatang sehingga kontribusi dan partisipasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk keberhasilan tujuan pendidikan. Lalu, akankah sistem pendidikan kapitalis mampu mencetak generasi yang andal?

Jika menarik kesimpulan dari fakta di atas, adalah kemustahilan adanya sumber daya manusia yang unggul dalam potret pendidikan kapitalis. Hal ini merujuk pada output pendidikan kapitalis yang berporos pada materi. Kapitalis memandang sumber daya manusia sebagai agen penghasil koin yang sebatas pemuas kebutuhan mereka. Kelak, generasi hasil didikan kapitalis akan tumbuh sebagai figur pemburu materi yang hanya mementingkan poin dan koin, sehingga melupakan fungsi mereka sebagai penonggak peradaban yang berguna bagi perkembangan zaman. Lalu, sistem pendidikan seperti apa yang mampu memanusiakan manusia?

Sistem Pendidikan Islam, Sistem yang Menyejahterakan

Islam, sebagai ideologi sekaligus sistem yang paripurna dari awal memang telah hadir dengan solusi yang menyejahterakan, termasuk dalam sistem pendidikan. Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu mata air kehidupan dan pilar peradaban.

Visi dan misi pendidikan dalam Islam tidak terlepas dari ikhtiar mencetak SDM berkepribadian islam, yakni yang siap mengemban amanah memakmurkan bumi. Negara menjadi lembaga utama yang harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan agar aktivitas pendidikan berjalan maksimal. Selain itu, negara menjamin hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena Islam menyadari bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang suku bangsa, status sosial, kedudukan sosial, semuanya adil dalam pandangan Islam.

Demi menciptakan pendidikan yang ideal, negara mendukung pelaksanaan pendidikan dengan tunjangan ekonomi dan keuangan Islam. Karena, dana pendidikan diambil dari dana kas negara yang melimpah ruah.

Khususnya dari pos kepemilikan umum berupa sumber daya alam yang jumlahnya fantastis dan menjadi hak tunggal negara untuk mengelola sumber daya tersebut untuk kemaslahatan rakyat.

Selanjutnya, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan para guru dengan memberi gaji yang besar. Pada masa Khalifah Umar misalnya, setiap guru mendapat intensif yang luar biasa, hingga seorang guru TK pun digaji sekitar 15 Dinar atau setara 63.75 gram emas 24 karat per bulannya. Tentu, sistem pendidikan semacam ini tidak hanya membahagiakan peserta didik melainkan turut menyejahterakan para tenaga pendidik.

Jenis pendidikan seperti ini tentu jauh berbeda dengan sistem pendidikan hari ini yang berpotret kapitalis. Sistem kapitalis tentu tidak mau rugi baik secara materil maupun moril. Sehingga, kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tercapai selama sistem yang dipakai masih bergantung pada buatan manusia. Wallahu a'lam bishshawab.