Antikritik watak Demokrasi

 



Oleh Mita Nur Annisa

Pemerhati Sosial



Perihal kritik mengkritik sudah sering terdengar bahkan pemerintah pun sudah meminta kepada masyarakat untuk lebih aktif mengkritik dan memberikan masukan. Namun entahlah kritikan seperti apa yang ingin didengarkan, apa yang sesuai harapan atau memang murni dari keluhan rakyat yang selama ini rintihannya saja tak pernah dihiraukan. Sementara itu, Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap menjadi bumerang bagi orang yang menyampaikan kritik. Sehingga rakyat menjadi serba salah, salah satunya penyampaian kritikan dalam media mural.


Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia (15/08/2021), polisi telah memeriksa dua orang saksi untuk mengusut mural wajah Presiden Joko Widodo yang tergambar di sekitar wilayah Batuceper, Kota Tangerang. Diketahui, mural itu memperlihatkan gambar wajah yang mirip dengan Jokowi namun pada bagian matanya ditutupi dengan tulisan 404: Not Found dan berlatar merah.


“Baru periksa saksi dua orang,” kata Kapolsek Batuceper AKP David Purba saat dikonfirmasi, Minggu (15/8). David menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Termasuk, mencari identitas pembuat atau pelukis mural tersebut.


Mural bergambar wajah Jokowi itu diketahui telah dihapus oleh aparat gabungan menggunakan cat berwarna hitam. Hanya muka Jokowi yang hilang dari deretan mural di dinding tersebut. Sementara itu, di samping-samping mural yang terhapus itu masih ada gambar lain yang dibiarkan. Meski mural telah dihapus, namun pihak kepolisian tetap melakukan pencarian terhadap pihak yang menggambar mural tersebut.


Beberapa pengamat politik seperti Ujang Komarudin tak acuh dalam memberikan respons terkait hal tersebut yang membandingkan dengan hal serupa yang terjadi pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Menurut Ujang, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada kasus di mana nama SBY ditulis di atas badan kerbau. Namun, ia mengatakan, tidak ada aparat penegak hukum yang mencari penulis nama SBY di kerbau itu.


“Namanya (SBY) disebut di seekor kerbau, itu juga tidak pernah itu dilaporkan, tidak pernah penegak hukum mencari-cari kesalahan para pendemonya, para penulis nama presiden yang di kerbau,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/8/2021).


Hakikatnya pada sistem demokrasi-kapitalis hanya memberikan ruang kebebasan berpendapat. Namun yang tidak mengganggu jalannya kebijakan yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi serta tidak mengganggu kelangsungan singgasana kursi kekuasaan dan tidak mengancam eksistensi ideologi.


Sebab pada faktanya reaksi rezim terhadap siapa pun yang memberikan suara yang memperlihatkan kekurangan kinerja dari rezim, maka dianggap melawan serta memberontak. Bahkan apabila menawarkan suatu penyelesaian masalah yang berbeda dari kehendak rezim sangat berkonsekuensi dicap sebagai radikal dan dinilai tidak ada kontribusinya pada negara. Hingga diringkusnya individu ataupun kelompok yang tak sejalan.


Maka, harus disadari bahwa rezim mana pun yang terlahir dari sistem demokrasi-kapitalis akan antikritik. Sebagai sistem buatan manusia, demokrasi akan terus melahirkan kebijakan atau aturan yang rentan konflik, memfokuskan hanya pada satu pihak dan acuh pada aspirasi yang diberikan. Alhasil inilah cacat permanen sistem demokrasi.


Demikianlah, sikap antikritik yang ditunjukkan rezim sejatinya erosi bagi demokrasi itu sendiri. Semakin hari sistem demokrasi-kapitalis mempertontonkan ketidakberdayaannya dalam mengatur kehidupan. Sedangkan dalam Islam mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang wajib dalam Islam. Salah satu hadis yang mendorong untuk mengoreksi penguasa yakni, menasihati mereka, adalah hadis dari Tamim bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Agama itu adalah nasihat” Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi saw. bersabda: “Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum Muslimin dan kaum Muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim)


Dalam perihal mengkritisi pemimpin di ruang publik dalam sejarah sistem Islam, pada saat Umar bin Khattab RA tidak ingin membagi tanah Syam yang telah ditaklukkan para mujahidin kepada kaum Muslim. Nafi’ bin Maula Ibnu Umar RA meriwayatkan, tindakan Khalifah Umar diprotes oleh Bilal bin Rabbah RA dengan tegas. “Bagilah tanah itu, atau kami ambil tanah itu dengan pedang!” Tegas Bilal (HR. Baihaqi). Riwayat ini menjadi dalil bolehnya berbicara tegas dan lantang kepada pemimpin di depan umum.


 Wallaahu a’lam bishshwaab