Anggaran Kemenag untuk Sosialisasi Pembatalan Haji Saat Pandemi, Solusikah?


Oleh Endang Seruni

(Muslimah Peduli Generasi)


Sosialisasi pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 menelan dana 21 M. Mengakibatkan pertanyaan dan sorotan banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah anggota komisi VIIl DPR RI Achmad yang mempertanyakan pentingnya pengalokasian dana sebesar itu.

Menurutnya terkait pembatalan pemberangkatan haji seluruh jemaah dan masyarakat Indonesia sudah mengetahuinya. Anggaran 21 M bisa dialihkan ke program yang lain. Semisal untuk pengembangan sumber daya manusia di seluruh pondok pesantren di tanah air. Jika dana sebesar itu dialokasikan untuk penyampaian informasi pembatalan haji terkesan pemborosan juga menghamburkan anggaran. Apalagi kondisi negeri ini krisis ekonomi karena hantaman pandemi. (Kompas TV, 31 Agustus 2021).

Pelaksana tugas (PLT) Dirjen Haji dan Umroh Kemenag Khairizi menilai hal ini penting dilakukan. Sebab program ini sebagai upaya menjelaskan lebih jauh kepada masyarakat terkait kebijakan pembatalan haji 2021.

Dana sebesar itu digunakan untuk menjalankan program tersebut ke seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dana ini juga dipergunakan bagi para narasumber pengisi program ini. Adapun para narasumber berasal dari anggota DPR, Kemenag Pusat, para tokoh agama Islam hingga para penyelenggara haji. Sayangnya tak ada rincian berapa besarnya anggaran untuk para narasumber dalam program ini. (CNN Indonesia, 1/9/2021).

Belum kita lupa, keputusan pembatalan ibadah haji 2021 disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas disampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Kamis,3 Juni 2021. (Kompas.com, 4/6/2021).

Untuk memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat terkait gagalnya keberangkatan jemaah calon haji di tahun 2021 adalah hal yang penting.

Akan tetapi jika demi program ini Kemenag menggelontorkan dana sekitar 21 triliun, dikhawatirkan akan timbul pertanyaan besar. Bahkan bisa menimbulkan kegaduhan dari berbagai pihak.

Sebesar itukah dana yang dibutuhkan untuk mendanai sebuah informasi tentang gagalnya keberangkatan jemaah calon haji Indonesia? Sementara masyarakat luas sudah mengetahui bahwa keberangkatan jemaah calon haji di tahun ini ditunda karena pandemi Covid-19.

Masyarakat juga tahu jikalau pemerintah senantiasa berhati-hati untuk mencegah terjadinya penularan wabah.

Covid-19 yang melanda negeri belumlah usai, walaupun di beberapa daerah zona wilayah banyak yang berubah. Sebagai bukti bahwa wabah sedikit bisa dikendalikan. Namun, apa pun alasannya wabah masih ada.

Hadirnya Covid-19 di negeri ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Apalagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Penghasilan menurun bagi pekerja berpenghasilan harian kerena dampak PPKM. Dari waktu ke waktu mengalami perpanjangan.

Jika kita tengok dari kondisi masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera. Miris jika informasi gagalnya keberangkatan jemaah calon haji Indonesia menelan dana yang tidak sedikit. Hal ini terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Di tengah kondisi masyarakat yang bertahan hidup di tengah pandemi.

Keputusan pemerintah tentang gagalnya keberangkatan jemaah calon haji, ini memang mengecewakan sebagian besar masyarakat. Gagalnya keberangkatan tahun ini justru menambah daftar panjang antrian. Inilah pil pahit yang harus ditelan oleh para jemaah calon haji.

Untuk itu pemerintah harus mengkaji ulang setiap kebijakan yang diambil. Memberikan maslahat atau memberikan mudharat bagi umat.

Adanya teknologi yang semakin canggih, penyampaian informasi ini bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Tidak memerlukan banyak tenaga dan juga menghindari adanya kerumunan. Jika kerumunan terjadi dikhawatirkan penyebaran Covid-19 semakin masif.

Kalau kita tengok sejarah Islam, bisa kita belajar dari para pendahulu kita yang senantiasa berhati-hati dalam menjalankan amanah. Sebagaimana Gubernur Umar bin Abdul Aziz, yang hidupnya sangat bersahaja. Beliau sangat berhati-hati dalam menjalankan amanah yang diembannya. Ketika beliau dibaiat untuk memimpin rakyatnya, beliau sangat bersedih. Beliau khawatir tidak mampu untuk melakukan tugas. Karena dibalik amanah yang dibebankan di pundaknya, menunggu pertanggungjawaban di hadapan rakyat maupun di pengadilan akhirat kelak. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Banyak orang yang berebut kursi kekuasaan untuk menjadi penguasa.

Begitu amanahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama kepemimpinannya tak ada dari rakyatnya yang hidupnya kekurangan apalagi terlantar. Lemah lembutnya beliau terhadap rakyat menjadikan beliau dicintai oleh rakyat. Bukan seorang pemimpin yang ditakuti rakyat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Tidaklah seorang hamba pun diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan syurga baginya." (Muttafaq Alaih).

Demikianlah jika kita kembali kepada ajaran Islam yang mulia, niscaya Allah akan karuniakan rahmatnya untuk penduduk negeri. Dijauhkan dari wabah dan bencana. Hal ini akan kita dapati jika pemimpinnya menegakkan syariat.

Bukan mengambil kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Apalagi mengambil keuntungan atas nama rakyat.

Wallahu a'lam bishshawab.