Warisan Utang Kian Menambah Beban


Oleh Elisa Salsyabila Lukmayanti

(Mahasiswi dan Aktivis Dakwah)


Sejak negeri ini dilanda pandemi Covid-19, krisis ekonomi pun kian berkepanjangan. Beberapa faktor penyebabnya adalah APBN yang semakin berat. Seperti yang diwartakan oleh Tempo.co (1/8/2021), Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini mengatakan APBN memiliki masalah berat di masa pandemi yang bisa memicu krisis ekonomi. Selain itu rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik di era Presiden Jokowi, serta adanya pengendapan dan kebocoran dana di daerah. Alasan lainnya adalah pembiayaan PMN dan BMN yang sakit berpotensi menjadi masalah besar di masa depan. Sementara itu rasio penerimaan perpajakan terus menurun dari 10,68 % sebelum pandemi menjadi 8,69%. 

Namun kondisi ini tidak menurunkan tekad pemerintah untuk berutang demi menutupi defisit APBN yang besar akibat alokasi anggaran yang sangat besar. Hal tersebut didukung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang memastikan akan tetap berkomitmen mendukung pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Hal ini ditunjukkan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Hingga 19 Juli 2021, nilainya sebesar Rp124,13 triliun. (Jakarta, Beritasatu.com).

Langkah ini dilakukan menyusul pemerintah tambah anggaran PEN dari Rp699 Triliun menjadi Rp744 Triliun, karena itu alih-alih menyelesaikan persoalan, Didik mengatakan pemerintah di masa yang akan datang akan mendapat warisan beban utang dari pemerintah saat ini. 

Mirisnya, di tengah besarnya alokasi anggaran APBN, namun penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejak tahun lalu tampaknya kurang maksimal. Buktinya kasus Covid-19 di Indonesia menduduki posisi nomor satu di dunia.

Tak bisa dipungkiri bahwa pemasukan APBN dalam sistem kapitalisme yang diterapkan di berbagai negeri  saat ini hanya bersumber dari utang dan pajak. Jika APBN mengalami defisit dan pajak tersendat, maka utang luar negeri adalah satu-satunya pilihan yang akan digenjot. Karena berutang merupakan satu-satunya cara sistem ekonomi kapitalisme mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan APBN yang semakin berat.

Di sinilah bobroknya sistem kapitalisme, padahal secara potensi negeri ini punya modal besar untuk menjadi negara makmur sejahtera karena memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Tambang, energi, pertanian, hutan, laut semuanya ada di negeri kita tercinta. Namun semua itu menjadi tidak berguna karena pengelolaannya telah diserahkan pada pihak swasta. Maka saat ini negara hanya bisa mengandalkan utang. Padahal diakui ataupun tidak, utang telah menjadi alat negara asing untuk semakin melanggengkan agenda penjajahan pada negara Islam. 

Kondisi ini jelas jauh berbeda dengan Islam. Islam bukanlah sekadar agama namun sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Dalam tata aturan ini terdapat pengaturan sistem keuangan. Pengelolaan kas dalam Islam sangat unik, berbeda dengan sistem kapitalisme. Sistem ini akan menjaga kas negara dari kondisi minus atau bocor sehingga tidak akan tekor. 

Beberapa perincian dalam sistem keuangan Islam yaitu:

Pertama, pengatur APBN adalah khalifah. Dengan demikian Islam memiliki metode pemilihan khalifah yang khas, tidak semua orang dapat menjadi khalifah. Saat pemilihan ia harus memenuhi syarat yang ketat di antaranya muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu dan adil. Dari sini akan diperoleh pemimpin yang kuat imannya, amanah dan hati-hati dalam mengatur keuangan negara.  

Kedua, APBN memiliki pemasukan tetap dan jumlah beragam. Kas menurut Islam dibagi menjadi pos zakat, kas negara dan kepemilikan umum. APBN akan mendapat pemasukan dari kas-kas tersebut. 

Ketiga, pengeluaran yang ketat. Aktivitas pembiayaan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan penting, tidak dibenarkan kebutuhan itu melanggar hukum syariat. Sehingga kas negara tidak akan mudah bocor dikarenakan penggunaan yang boros.

Keempat, pengawasan yang teliti terhadap pembelanjaan negara. Dimana pembelanjaan akan selalu diawasi oleh beberapa pihak seperti rakyat, majelis umat, majelis wilayah hingga partai politik. Peluang berlaku curang dan memanfaatkan kas APBN akan diminimalisir, jika ada kesalahan sedikit saja akan langsung diingatkan. Semua ini berjalan atas dorongan iman, saling menasihati dengan kasih sayang. 

Empat hal tersebut akan diterapkan dalam sistem Islam untuk menghindari pemanfaatan APBN yang tidak tepat. Karena permasalahan yang terjadi hanya dapat diselesaikan secara fundamental dengan sistem dan aturan Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah sistem penjagaan Islam secara sempurna hanya dapat diterapkan dalam bingkai kepemimpinan Islam yang bernama khilafah. Maka, masihkah ada keraguan untuk ikut serta memperjuangkan Islam?

Wallahu a'lam bishshawab.