Wahai Pejabat Sekuler, Hentikan Korupsi!


Oleh Ir. H. Izzah Istiqamah

(Praktisi Pendidikan) 


Pandemi sedang melanda negeri, namun etika para pejabat negeri sangat tidak pantas dilakukan. Harusnya pejabat prihatin dan berupaya keras menyelesaikan berbagai masalah akibat wabah pandemi bukan malah saling berlomba-lomba korupsi. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis bahwasanya survei nasional mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. Hasil survei menunjukkan 60 persen masyarakat menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan kontak telepon kepada responden. Sejumlah 1.200 responden serta dilakukan penambahan sampel di 4 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, masing-masing 400 responden. (detiknews.com).

Masuknya personel eks koruptor sebagai komisaris BUMN menegaskan bahwa sistem ini sangat ramah terhadap koruptor. 

Fakta di atas adalah hanya sebagian bukti yang mengonfirmasi survey yang mencatat persepsi/pandangan masyarakat bahwa korupsi adalah problem besar bangsa  

Hanya sistem Islam yang mampu mengurus negeri ini dengan baik yang berwujud khilafah yang mampu tuntaskan mewabahnya korupsi dan menutup semua pintu terjadinya korupsi. 

Di dalam syariat Islam, korupsi disebut sebagai perbuatan khianat, orangnya disebut khaa`in, termasuk di dalamnya adalah penggelapan uang yang diamanatkan atau dipercayakan kepada seseorang. Sanksinya disebut ta’zir.

Syariah Islam adalah satu-satunya sistem hukum yang dapat memainkan peran yang sangat efektif untuk memberantas korupsi, baik peran pencegahan (preventif) maupun penindakan (kuratif).

Secara preventif  ada 6 (enam) langkah untuk mencegah korupsi di dalam syariat Islam sebagai berikut:

1). Rekrutmen SDM aparatur negara harus dilakukan berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme. Sesuai istilah Islam, mereka yang menjadi aparatur peradilan wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam (syakhshiyah islamiyah). Nabi Muhammad saw.  bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada yang selain ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat.” (HR. Bukhari).

Umar bin Khaththab berkata, “Barang siapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, serta kaum mukminin.”

2). Negara wajib melakukan pembinaan secara total kepada seluruh aparat dan pegawainya. Dahulu Khalifah Umar bin Khaththab selalu memberikan arahan dan nasehat kepada bawahannya. Negara wajib menyiapkan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. 

3). Islam melarang aparatur negara menerima suap dan hadiah bagi mereka. 

4). Islam akan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Dahulu Khalifah Umar bin Khaththab juga menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya.

5). Wajib adanya teladan dari pemimpin negara, karena manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Maka dari itu Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. Sebaliknya kalau memberi teladan yang buruk, dia juga akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya.

6). Harus ada pengawasan yang serius dari negara dan masyarakat. Umar bin Khaththab langsung dikritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham. Pengkritik itu berkata, “Engkau tidak berhak menetapkan itu, wahai Umar.”

Pada dasarnya, faktor utama penyebab korupsi di negeri ini adalah faktor ideologi. Jadi langkah paling utama dan paling penting yang wajib dilakukan adalah menghapuskan pemberlakuan ideologi demokrasi-kapitalis itu sendiri. Langkah bijak berikutnya adalah menghapuskan ideologi yang merusak itu, diterapkan syariat Islam sebagai satu-satunya sistem hukum yang semestinya berlaku di negeri ini. Hanya kembali kepada peraturan dari Sang Pencipta negeri ini, kehidupan manusia bisa damai dengan suasana keimanan dengan diterapkannya syariat dalam bingkai khilafah.