Utang untuk Selamatkan Rakyat, Bukti Matinya Akal Sehat


Oleh Sasmin

(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)


Opini masyarakat saat ini tertuju pada kebijakan penguasa dalam penanganan pandemik yang belum juga bertemu titik akhir. Kurangnya perhatian penguasa terhadap kondisi masyarakat Indonesia, terpampang nyata dalam sistem yang dianut negeri saat ini.

Sayangnya, ketika penguasa memberi solusi untuk menyelamatkan rakyat, malah menambah utang negara kepada asing yang menjadi jalan untuk membantu pembiayaan dalam penanganan pandemi.

Sungguh hal ini sangat memberi ketakutan kepada masyarakat, sebab dengan bertambahnya utang maka tak menutup kemungkinan akan ada aset negara yang tergadai bila negara tak mampu melunasi utang tersebut. Entah sampai kapan para penguasa sadar bahwa dibalik penambahan utang terdapat bahaya besar bagi negara dan masyarakat. Sudah cukup lama masyarakat menderita menanggung beban akibat utang yang terus melonjak, kapankah negara bisa berdiri sendiri dan berlepas dari bantuan asing yang hanya membawa kematian sedikit demi sedikit.

Untuk diketahui Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap PDB. Adapun komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp842,76 triliun (12,86 persen) dan SBN sebesar Rp5.711,79 triliun (87,14 persen).  

Secara rinci, utang melalui pinjaman tersebut berasal dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun. Sedangkan pinjaman luar negeri sebesar Rp830,24 triliun. Sementara itu, rincian utang dari SBN berasal dari pasar domestik sebesar Rp4.430,87 triliun dan valas sebesar Rp1.280,92 triliun, (Sindonews.com, 25/7/2021).

Kemenkeu mengatakan salah satu kebijakan extraordinary adalah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang harus menjawab begitu banyak tantangan di masa pandemi ini, seperti kebutuhan untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, bantuan sosial, membantu masyarakat, membantu daerah, dan menjaga perekonomian. Kenapa kita harus menambah utang? Seolah-olah menambah utang menjadi tujuan padahal dia adalah merupakan instrumen untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian. (Sindonews.com, 25/7/2021).

Inilah konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme sehingga berbagai alasan menyatakan wajar bagi pemangku kekuasaan mengambil utang. Menurut bendahara negara, APBN menanggung beban yang luar biasa selama pandemi. Sementara belanja negara melonjak untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial kepada masyarakat dan bantuan kepada dunia usaha. Di tambah pula penerimaan negara merosot karena aktivitas ekonomi lesu. Maka sesuailah  semua masalah keuangan negara, sehingga utang menjadi solusi untuk menyelamatkan rakyat.

Akhirnya publik menyimpulkan bahwa pandemi menjadi penyebab utang terus bertambah lagi. Padahal jumlah utang telah mencapai Rp6.418,15 triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2021. 

Inilah akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem yang telah melegalkan penanggulangan wabah di bawah korporasi yang tak memiliki kepentingan lain selain profit bagi perusahaannya.

Sesungguhnya negera Indonesia kaya akan sumber daya alam, akan tetapi atas nama liberalisasi dan privatisasi ala sistem kapitalisme, seolah korporasi asing berhak memiliki sumber daya alam di negeri ini. Sang tuan rumah seolah tak memiliki hak melarang asetnya diambil jika perampok datang untuk mengambil barangnya. Tuan rumah pun tak memiliki hak untuk melakukan negosiasi harga dan barang mana saja yang boleh diambil dan tidak. Semua ini bisa terjadi karena si tuan rumah hanyalah “boneka” yang disimpan sang perampok demi memuluskan kepentingannya.

Kekayaan alam yang dikuasai oleh perusahaan asing menjadikan manfaatnya tak sampai pada umat. Kebutuhan rakyat pun jadi tak terpenuhi dengan tuntas dan layak. Kebijakan mengambil utang dalam bentuk jangka panjang merupakan salah satu kebijakan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Ia merupakan sumber masalah di negeri ini dan harus segera diakhiri.

Berbeda bila sistem kehidupan diatur oleh Islam, penanggulangan wabah tak akan berlama-lama. Sebab, satu nyawa saja dalam Islam, nilainya setara dengan seluruh dunia dan isinya. Misi menyelesaikan pandemi akan didorong dengan spirit menyelamatkan umat manusia, bukan sekadar menyelamatkan ekonomi negeri.

Dengan menerapkan aturan Islam, pandemi dan juga krisis ekonomi—atas izin Allah Swt.—akan cepat berakhir. Oleh karena itu, wahai kaum muslim, sungguh rakyat membutuhkan Islam dalam mengatasi kekacauan yang dibuat oleh sistem busuk kapitalisme. Rakyat membutuhkan Islam agar umat manusia kembali menghirup udara sejuk yang menyegarkan jiwa raganya.

Maka dari itu, perjuangan mewujudkan kehidupan Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah adalah perkara yang mendesak untuk dilakukan.

Wallahu a'lam bishshawab.