Utang Kembali Ditambah, Benarkah Demi Kepentingan Rakyat?


Oleh Khadziyah Naflah

(Freelance Writer)


Belum lama ini Pemerintah Indonesia kembali berhutang kepada Bank Dunia sebesar 500 juta dollar AS. Alasan pemerintah menambah utang ialah utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang.

"Kenapa kita harus menambah utang, seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal, dia (utang) adalah merupakan instrumen whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," ujarnya dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi, Sabtu (24/7).

Bendahara Negara Sri Mulyani menjelaskan APBN menanggung beban yang luar biasa selama pandemi Covid-19. Di satu sisi, belanja negara melonjak untuk penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, bantuan kepada dunia usaha, dan lainnya. Di lain pihak, penerimaan negara justru merosot karena aktivitas ekonomi lesu.

Namun, menjadi sebuah pertanyaan besar dalam benak publik saat ini. Benarkah utang tersebut demi kesejahteraan rakyat atau justru hanya dalih untuk menyelamatkan para korporasi? Sebab, jika ditelisik, utang yang dilakukan pemerintah seyogianya tidak sejalan dengan kebijakan keuangan negara. Dimana, negara justru memberikan insentif kepada BUMN dan juga investasi dengan kisaran dana yang cukup fantastik. 

Padahal, di masa pandemi seperti saat ini banyak rakyat yang sedang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ditambah lagi dengan kacaunya sistem kesehatan karena kurangnya oksigen, kurangnya ruang rawat pasien, biaya insentif nakes yang belum dibayarkan dan lainnya. 

Kemudian dengan adanya utang, maka hal tersebut juga akan menambah beban rakyat. Sebab, pembayaran utang jelas diserahkan kepada rakyat. Sehingga, alasan menambah utang demi kesejahteraan rakyat seakan hanya sebuah tameng guna meloloskan visi para korporasi, dan lebih tepatnya untuk kesejahteraan para korporasi. Ditambah lagi, sistem ekonomi kapitalis juga menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama pemasukan negara. Padahal, dengan berutang kepada negara asing jelas mengancam kemandirian bangsa, bahkan semakin memperkuat cengkeraman asing ke negeri ini. Sebab dalam sistem kapitalisme terkenal dengan istilah "no free lunch" (tidak ada makan siang gratis).

Tak heran, jika lagi-lagi rakyat akan menjadi korban. Sebab, dalam sistem kapitalisme periayah penguasa terhadap rakyatnya mustahil terjadi dengan sempurna, karena ruh sistem ini adalah asas manfaat. Sehingga, apa pun yang dilakukan hanya demi kepentingan diri sendiri atau para korporasi. 

Seyogianya, negara ini mampu menyejahterakan rakyatnya, dan menangani kolapsnya APBN yaitu dengan menetapkan sumber-sumber pemasukan yang syar'i, misalnya mengelola sumber daya alam. Bukan rahasia umum jika Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan Indonesia terbentang dari ujung barat hingga ujung timur, mulai dari lautan, hutan, minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar internasional. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. (kompas.com, 28/05/2021). 

Namun lagi-lagi akibat sistem ekonomi kapitalis, SDA yang melimpah justru dikelola oleh Asing/Swasta dan hasilnya dinikmati segelincir orang. Akibatnya, negara tersebut akan mudah dikuasai dan dikeruk SDAnya. Sungguh miris bukan? 

Berbeda dengan Islam, Islam menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyatnya, baik kebutuhan pokok, (sandang, pangan, papan) dengan cara memberikan pekerjaan bagi para suami (pencari nafkah). Dan juga kebutuhan dasar rakyat (kesehatan, pendidikan, dan keamanan).

Kemudian, negara juga memiliki pos-pos pemasukan yang tersimpan di dalam Baitul Mal. Pemasukan Baitul Mal tersebut didapat dari 3 cara. Pertama, kepemilikan negara (al-Milkiyat ad-Daulah) adalah harta yang secara syara’ ditetapkan sebagai hak seluruh kaum muslimin/rakyat dimana wewenang manajemennya berada pada tangan khalifah berdasarkan pandangan dan ijtihadnya sesuai syara’ untuk kemaslahatan kaum muslim dan negara. Harta ini tidak masuk dalam golongan harta pribadi maupun umum. Harta tersebut di antaranya yaitu ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, rikaz, 'usyur dan khums. 

Kedua, kepemilikan umum (al-Milkiyat al-Ammah) adalah keterizinan syara’ kepada suatu komunitas masyarakat dalam bersama-sama menggunakan manfaat dari zat atau benda. Negara memiliki kewajiban untuk mengelolanya dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Misalnya, pembiayaan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Harta ini juga haram untuk diprivatisasi ataupun diswastanisasi.  Barang-barang tersebut adalah sumber daya alam, barang tambang besar, dan barang kebutuhan umum.

Ketiga, kepemilikan individu (al-Milkiyat al-Fardiyah) dapat didefinisikan sebagai hukum syara’ yang mengatur kemanfaatan dan perolehan kompensasi indivudu dari suatu zat atau kegunaan barang-barang tertentu, baik bersifat konsumtif maupun diambil kegunaannya. Harta ini hanya didistribusikan kepada 8 golongan sesuai dengan firman Allah Swt. Harta tersebut diperolah dari zakat uang, perdagangan, buah-buahan, pertanian, dan ternak, serta shodaqoh.

Sedangkan dhoribah atau pajak juga bisa  menjadi pemasukan negara. Namun, pajak ditarik jika baitul mall benar-benar dalam keadaan kosong. Penarikan pajak juga hanya diperuntukkan bagi rakyat yang kaya dan terbatas waktunya. Pajak tidak ditarik secara semena-mena, apalagi dijadikan sebagai pemasukan utama negara sebagaimana dalam sistem kapitalis demokrasi hari ini. 

Dengan adanya pemasukan-pemasukan tersebut, dan pengaturan pendistribuan yang baik, maka dipastikan jika perekonomian sebuah negara akan stabil. Bahkan, mereka tidak terjerat utang yang ribawi. Apalagi, riba juga awal dari sebuah negara menghalalkan azab Allah Swt. Sebagaimana dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah.” (HR. Al-Hakim). Wallahu a'lam bishshawab.