Utang, Hancurkan Kedaulatan Negara


Oleh Ummu Najla

(Komunitas Ibu Peduli Generasi)


Miris, “untuk menyelamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia” Indonesia harus rela menambah pemasukan melalui utang. Tak hanya untuk menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi nasional. Utang juga digunakan untuk pembiayaan dana pendidikan sebesar 20 persen. Sebagaimana yang sudah menjadi mandat konstitusi”. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati webinar oleh LPDP bertajuk "Studium Generale 2020: Rekacipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas", Senin (2/11/2020).

Tentu saja banyak pihak yang nyinyir dengan membengkaknya hutang negara. Pasalnya, selama 6 tahun masa pemerintahan Jokowi, utang Indonesia semakin melonjak. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2020 mencapai US$ 400,2 miliar atau sekitar Rp5.651,9 triliun (dengan kurs Rp 14.155,72 per dolar AS). Angka ini naik 2,9 persen year on year dipicu oleh peningkatan utang pemerintah. 

Bukti Lemahnya Sistem

Fantantis, melihat prestasi utang negara yang semakin meroket. Belum lagi ditambah bunga bank yang akan terus melangit dari tahun ke tahun. Praktis, akan menjadi warisan yang amat berat bagi anak cucu ke depannya. Wajar, beginilah perekonomian yang ditopang oleh sistem ribawi. Sukses, mengantarkan penganutnya menjadikan mekanisme kebijakan fiskal pemasukannya hanya melalui alternatif pajak dan utang.

Tentunya, jurus mabuk tambal sulam pemulihan sistem ini akan digulirkan dengan berbagai aksi. Mulai dari menaikkan pajak di segala sisi. Tak hanya sembako, namun segala segmen produk yang menyasar rakyat kecil pun menjadi sasaran. Pencetakan mata uang juga menjadi alternatif lain. Akibatnya memicu terjadi inflasi. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1960-1990'an. Tingkat inflasi semuanya di atas 100%. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno tahun 1966, inflasi sebesar 136%.

Tragisnya, aset-aset Negarapun dijual demi menutup hutang. Seperti, Indosat dijual pada masa pemerintahan Megawati tahun 2002. Pada 8 Oktober 2020, Telkom menjual 1,03 miliar lembar saham TelkomVision. Setara 80 persen saham perusahaan. Kepada TransCorp senilai Rp 926,5 miliar. Pada, 20 Oktober 2020, 1.911 menara telekomunikasi pun dijual. Salah satu aset tanah milik Pertamina yang ada di depo Plumpang, Jakarta Utara pun dijual. Industri Sandang Nusantara pun terpaksa dijual dan memecat 1.864 karyawan.

Belum lagi, atas nama kerjasama, Presiden Jokowi mengizinkan pihak asing untuk mengelola aset infrastruktur yang dimiliki oleh negara. antara lain, infrastruktur transportasi seperti, pelabuhan, bandara, dan terminal bus. Kemudian, infrastruktur jalan tol, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas yang diteken Jokowi pada 14 Februari 2020 dan diundangkan pada 18 Februari 2020.

Selain itu, demi pemindahan ibu kota di Kalimantan, Presiden Jokowi akan jual aset negara Rp150 Triliun. Rencana aset negara yang akan masuk daftar jual tersebut tersebar di beberapa lokasi seperti Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin, Jakarta.

Ironis, inilah fakta bahwa kedaulatan negara akan tergadaikan di tangan korporasi. Segala kebijakan bahkan undang-undang akan disetir dan didesain sesuai dengan kepentingan korporador. Jelas kepentingan kapital di atas segalanya. Rakyat hanya bisa meratapi nasib di tengah kemalangannya. Beginilah buah dari sistem demokrasi yang menghalalkan segala cara. Melemahkan sistem dan menghilangkan marwah politik hasil sebuah ambisi negara penjajah. 

Islam Wujudkan Negara Independent

Sungguh, jauh berbeda dengan sistem Islam. Di mana kemaslahatan umat menjadi prioritas utama. Kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat terjamin. Bukan justru dijadikan tumbal politik. Kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan keamanan menjadi tangung jawab negara. Bukan justru abai dan rakyat dibiarkan terlantar, khususnya di masa pandemi seperti ini dengan dalih “Herd Imunity”.

Jika kita tengok sejarah, betapa tinta peradaban telah menorehkan prestasi gemilang. Bagaimana Rasulullah saw. dan para halifah telah membangun sistem perekonomian yang kokoh dan independent. Sumber pemasukan dan pengeluaran APBN dimanage dengan benar sesuai syari’at Islam. Bukan transaksi ribawi dan judi (spekulasi). Sistem ekonomi ditopang oleh sektor riil. dengan pengelolahan SDA dan SDM secara maksimal. Pemasukan dan pengeluaran APBN diatur dalam baitul mal. Harus sesuai dengan pos-pos yang diatur dan tepat sasaran. Meliputi, pos kepemilikan negara (anfal, ghanimah, kharaj, jizyah, khumus, dan usyur). Pos kepemilikan umum (Fasilitas/sarana umum, SDA, barang tambang). Pos zakat.

Di sisi lain, kerjasama luar negeri harus ditinjau ulang. Tidak semua negara boleh melakukan hubungan diplomatik jika mengancam otoritas dan kedaulatan negara. Apalagi terlibat secara aktif memerangi umat Islam (Kafir harbi fi’lan) atau ingin menduduki Negara Islam. Sedangkan negara-negara kafir yang bebas dari keduanya akan ditinjau melalui perjanjian (Kafir huk’man). Investasi dan pengelolaan oleh aset swasta diminimalisir. Lebih-lebih sektor vital seperti industri perang, alat berat, alustista dan industri lainnya.  

Alhasil, Islam pernah menjadi negara kuat dan adidaya tanpa hutang. Marwah politik terjaga, disegani dan dihormati di seluruh dunia. Tidak seperti sekarang, minim berganing posision. Bahkan kedaulatan negara hancur di tangan asing dan aseng. Maka sudah saatnya campak¬kan sistem kapitalisme dan kembali pada sistem khilafah. Wallahu a’lam bishshawab.