Unsur Bisnis di Balik Layanan Publik



Oleh Anisa Alfadilah  

(Pegiat Literasi)


Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan. Jokowi meminta agar biaya tes PCR di kisaran Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu. (detiknews, 15/8/2021)


Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru mengenai tarif tes antigen di Kementerian Kesehatan. Beleid anyar tersebut yaitu berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 104/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (Merdeka.com, 13/8/2021) 


Sebelum harga tes Covid-19 ini ditetapkan, pemerintah menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Karena dianggap negara sedang berbisnis dengan rakyatnya sebab harga tes swab atau PCR yang terlalu mahal. Diantaranya ungkapan dari formatur HMI Aceh Utara, “Setop berbisnis dengan rakyat,” kata Ketua Umum/Formatur HMI Cabang Lhoksumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli, dalam siaran persnya, Jum’at (13/8/2021). (detiknews, 13/8/2021) 


Mahalnya tes PCR juga ditanggapi oleh Tompi, seorang dokter sekaligus penyanyi dalam akun Twitternya. “Harga PCR atau swab harus semurah-murahnya!!!! Negara harus hadir memastikan ini. Kenapa negara lain bisa lebih murah dari kita saat ini? Bukankah beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayolah bisa! Mohon kendalinya Pak @Jokowi”, tulis Tompi di akun Twitternya. 


Meskipun kini harga tes PCR telah diturunkan namun negara tetap mengaudit lembaga-lembaga penyelenggara tes agar tetap memberi pemasukan bagi negara. Hal ini membuktikan negara selalu bertransaksi dan melakukan perhitungan secara ekonomi dengan rakyatnya. Padahal tes PCR tersebut adalah hak dan kebutuhan rakyat yang semestinya ditanggung oleh negara. Namun, negara bukannya meriayah justru bertransaksi untuk memperoleh keuntungan. Inilah watak negara Kapitalistik. 


Dimana kita tahu mabda kapitalisme lahir dari kejeniusan manusia yang sifatnya lemah dan terbatas. Dengan dasar qiyadah fikriyah sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan masyarakat dan negara. Sedangkan tolok ukur kebahagiaannya adalah untuk meraih sebanyak-banyaknya materi. Maka wajar bila setiap kebijakan negara berdimensi akan kepentingan tertentu. 


Dalam Islam segala bentuk kebutuhan rakyat adalah sepenuhnya ditanggung oleh negara. Terlebih tes swab atau PCR ini termasuk bagian dari serangkaian upaya penanganan pandemi untuk memisahkan yang sakit dari yang sehat. Maka semestinya bebas biaya dan diberikan kepada seluruh rakyatnya. Haram hukumnya negara mengambil pungutan atas layanan masyarakat yang wajib diberikan oleh negara. 


Mengurusi dan mempermudah urusan publik adalah termasuk memberikan pelayanan yang baik dan sudah semestinya dilakukan oleh negara. Dalam hadis, Nabi Muhammad saw. pernah berdoa,”Ya Allah, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.” (HR. Muslim)


Dalam hadis lain disebutkan pula bahwa pemimpin atau pejabat negara pada hakikatnya adalah pelayan publik yang bertugas melayani rakyat. Nabi bersabda,”Sayyid (pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah) suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Dalam Islam seorang pemimpin adalah pelayan yang semestinya memberikan pelayanan terbaik untuk kaumnya. Berbeda dengan masa kini para pemimpin justru inginnya dilayani dan mengorbankan rakyat demi korporasi. 


Memberikan pelayanan yang baik adalah tanggungjawab pemimpin dan hal tersebut akan dimintai pertanggung jawaban kelak di hadapan Allah. 


Nabi saw. bersabda, “Seorang amir (pemangku jabatan publik) adalah pemimpin atas orang-orang dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya tentang mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Pandemi ini sulit berakhir karena kesalahan penanganan sejak awal. Negara tidak serius menanganinya dengan tidak melakukan lockdown secara total dan lebih mementingkan aspek ekonomi dari pada nyawa rakyatnya. Hingga berujung pada peningkatan kasus positif Covid-19 dan ribuan korban jiwa. Akibatnya, negara lumpuh dari berbagai sektor. 


Islam telah menetapkan bila terjadi wabah (tha’un) di suatu negeri maka kita dilarang memasukinya atau bila terjadi di negeri kita maka jangan keluar darinya. Agar wabah tidak menyebar dan cepat teratasi. 


Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,  “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). 


Sebagaimana pula yang telah Rasulullah saw. contohkan ketika terjadi wabah di masanya yaitu berdiam diri dirumah, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah serta mencari pengobatan dan mengharap rida-Nya. Dengan demikian wabah tidak akan berlarut-larut dengan ikhtiar yang maksimal dan tentu atas izin-Nya wabah akan segera berakhir.  


Wallahu a’lam bishshawab