Transparasi Dana Covid-19: Jumlah Fantastis, Realisasi Tragis

 



Oleh Maya Dhita

Pegiat Literasi


Baru-baru ini Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 600 triliun di 2020 dan tahun 2021 sekitar Rp 700 triliun. Jika kasus tidak membaik, tidak menutup kemungkinan dana tahun depan sama dengan tahun ini sehingga totalnya sekitar Rp 2.000 triliun. (www[dot]cnbcindonesia[dot]com,13/8/2021).


Nilai dana yang fantastis ternyata tidak menjamin keterpenuhinya kebutuhan rakyat di masa pandemi. Mahalnya akses kesehatan, keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan, serta tidak meratanya bantuan sosial covid-19 masih mewarnai negeri. 


Tidak hanya itu, tetapi banyak terjadi penyelewengan dana mulai dari tingkat kementerian hingga level bawah. Sebagai contoh kasus korupsi bansos covid-19 oleh Juliari Batubara yang saat itu masih menjabat sebagai menteri sosial. Hingga adanya potongan bantuan sosial tunai oleh pengurus RT dan RW dengan alasan untuk dibagikan kepada warna lain yang tidak mendapat bantuan.


Penanganan wabah covid-19 dan akibat yang ditimbulkan, seluruhnya berasal dari uang rakyat melalui APBN. Dana yang sangat besar itu sebagian diambil dari anggaran kementerian yang dipotong dan dialokasikan untuk penanganan covid-19. Untuk itu diperlukan transparansi dalam pengelolaannya. 


Dalam era digital seperti saat ini tentunya akan lebih mudah dalam pelaksanaan transparansi. Seluruh data diolah secara digital menggunakan sofware serta perangkat digital yang mendukung. Dengan managemen digital yang tepat, rakyat bisa ikut serta mengawasi alur penggunaan dana mulai dari dana keluar, proses pendistribusian, hingga dana diterima masyarakat. Data penerima bantuan dan besaran dana juga bisa diketahui dari sistem yang terintegrasi. Hal ini untuk meminimalisasi adanya penyelewengan dana di masyarakat.


Sistem kapitalis memungkinkan sebuah hukum yang dibuat menjadi lebih lentur. Misalnya, dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati. Aturan hukum dengan sanksi maksimal seperti ini ternyata tidak mampu menghentikan kasus korupsi di masa pandemi. Hal ini karena pelaku sendiri merasa kebal dari sanksi hukuman tersebut. Hukum bisa dimainkan sesuai dengan keinginan penguasa. 


Begitu pula sistem yang dibuat sebagai upaya transparansi oleh pemerintah pasti tetap bisa dicari celahnya. Hukum saja bisa diakali penerapannya. KPK pun bisa dilemahkan eksistensinya, apalagi hanya sekedar program transparansi dana. Siapa yang membuat hukum, siapa juga yang melanggarnya.


Penerapan syariat Islam secara menyeluruh telah dicontohkan pada masa kekhilafahan. Kesejahteraan rakyat tercapai, keadilan dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat. Sempurnanya aturan yang berasal dari hukum syarak, menjadikan tingkat kejahatan yang terjadi pada masa itu sangat rendah. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi hukum bersifat jawabir atau penebus siksa akhirat dan bersifat jawazir atau pencegah terjadinya tindak kriminal baru. Sehingga mampu menekan angka kriminalitas.


Dalam daulah Islam, alur penggunaan dana lebih berjalan lebih pendek. Uang dikumpulkan dalam satu tempat yaitu baitul mal, yang kemudian langsung di distribusikan ke pos-pos anggaran. Setelah itu langsung ke end user, atau penerima dana. 


Pencatatan dilakukan dengan teliti dan seluruh pegawai dilarang untuk mengambil atau menerima upah dari selain gaji yang mereka terima. Kuatnya akidah Islam membuat para pegawai takut melakukan kecurangan karena amanah yang mereka pegang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.


Program transparansi yang dilakukan saat syariat Islam telah seluruhnya diterapkan, akan mampu mempermudah dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Rakyat bisa mengakses informasi dan memberikan umpan balik jika terjadi kesalahan pada pencatatan atau ketidaksesuain dengan apa yang terjadi di lapangan. 


Sungguh penerapan syariat Islam secara kafah akan menjadi solusi  bagi semua permasalahan yang dialami negeri ini.


Wallahu a'lam bishshowab.