TES COVID GRATIS, MUNGKINKAH?

 

Oleh: Dwi Indah Lestari, S.TP (Pemerhati Persoalan Publik)


Pemerintah berencana menurunkan harga tes Covid-19 agar testing semakin banyak bisa dilakukan. Seperti diketahui tes PCR dan rapid test antigent yang hingga kini paling akurat untuk mendeteksi Covid-19, tarifnya memang mahal. BIla tujuannya adalah meningkatkan testing, mengapa tidak digratiskan saja?


Harga tes polymerase chain reaction (PCR), oleh Presiden Joko Widodo, diminta untuk diturunkan pada kisaran 450ribu rupiah hingga 550ribu rupiah. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak testing sebagai salah satu upaya menangani Covid-19. Selain itu Presiden juga meminta agar jangka waktu keluarnya hasil tes bisa dipercepat menjadi maksimal 1x24 jam (detik.com, 15 Agustus 2021).


Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 104/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam peraturan terbaru itu, ditetapkan rapid test antigen oleh laboratorium di lingkup Kementerian Kesehatan dikenakan tarif Rp694.000 (merdeka.com, 13 Agustus 2021). 


Tes Covid Mahal Karena Sistem Hidup Kapitalis


Tarif tes Covid-19 selama ini diketahui mahal. Padahal tes ini menjadi alat penting dalam melakukan diagnosa apakah seseorang benar-benar terjangkit virus ataukah tidak. Juga menjadi salah satu media yang dibutuhkan dalam strategi testing dalam penanganan wabah Covid-19.


Persoalannya adalah bila harganya mahal, sementara pendapatan masyarakat saat ini kembang kempis sebagai dampak pandemi, tentu banyak yang pikir-pikir untuk mau melakukannya. Alih-alih bersedia, banyak pasien yang justru lebih memilih untuk menyembunyikan kondisinya. Inilah yang menyebabkan banyak OTG (Orang Tanpa Gejala) yang tidak terdeteksi.


Kritik terhadap mahalnya tes PCR akhirnya banyak bermunculan. Salah satunya datang dari seorang penyanyi sekaligus dokter, Tompi. Melalui akun twitternya, ia mencuit kritikan harga tes swab seharusnya semurah-murahnya. Ia juga meminta agar negara benar-benar hadir untuk memastikan hal itu, apalagi banyak negara yang bisa memberikan harga lebih murah daripada yang ada di Indonesia.


Pada akhirnya berbagai kritik tersebut berhasil menarik perhatian pemerintah. Pemerintah memang kemudian berencana untuk menurunkan tarif tes swab. Hanya saja, mungkinkah hal ini akan semakin meningkatkan angka testing, terutama yang dilakukan secara mandiri? Rasanya masih sulit untuk dipastikan.


Ekonomi rakyat saat ini morat marit. Urusan perut rasanya tetap menjadi prioritas untuk dipenuhi daripada melakukan berbagai tes yang menghabiskan biaya besar. Sehingga bila tidak ada pihak berwenang yang menanggung tes tersebut, rasanya masih akan sulit mengharapkan masyarakat sukarela melakukannya.


Bila demikian bagaimana pemerintah bisa berharap testing bisa diperbanyak? Apalagi ternyata pemerintah juga tetap melakukan audit atau evaluasi terhadap para penyelenggara tes, agar tetap memberikan pemasukan pada negara. Hal ini membuat harapan agar tes Covid-19 bisa nol tarif rasanya semakin sulit diwujudkan.


Bila negara memang serius ingin memperbanyak testing, untuk mendapatkan data akurat jumlah orang yang terinfeksi virus, semestinya tes tersebut gratis. Dengan begitu, pasien tidak terbebani tarif dan bisa mendorong mereka secara sukarela mau dites. Ini juga menjadi indikasi kesungguhan negara dalam menuntaskan wabah.


Namun sayangnya dengan paradigma kapitalistik yang kini menguasai sistem kehidupan, rasanya sulit mengharapkan hal itu bisa terwujud. Dalam sistem kapitalisme, hitung-hitungan materi tidak bisa dilepaskan dari pendangan hidupnya, termasuk dalam pengurusan negara terhadap rakyatnya. Hubungan yang tercipta seperti hubungan transaksi, dan nampak pada kebijakan yang begitu perhitungan terhadap rakyatnya. Inilah watak negara kapitalisme.


Sistem Islam Mengatur Testing Saat Pandemi


Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam melandaskan seluruh aturan kehidupan bukan dengan pertimbangan materi, akan tetapi berdasarkan perintah dan larangan Allah Swt. Bila Allah memerintahkan hal itu, maka harus dikerjakan meski bisa jadi harus menghabiskan banyak materi. Sedangkan hal yang dilarang harus ditinggalkan walaupun sebenarnya akan mendatangkan keuntungan materi yang besar.


Dalam kondisi pandemi, Islam menetapkan negara adalah pihak yang harus berada di garda terdepan untuk segera menuntaskannya. Sebab negara adalah pihak yang bertanggungjawab atas urusan rakyat yang dipimpinnya.


“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad).


Dalam Islam, nyawa setiap muslim lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rasulullah Saw bersabda,


“Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.” (HR. An-Nasa’i).


Untuk itu negara diwajibkan dalam sistem Islam untuk segera melakukan langkah-langkah penuntasan wabah dalam rangka menyelamatkan jiwa rakyatnya. Strategi apa yang digunakan dalam menangani kondisi ini juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Salah satu di antaranya adalah dengan segera melakukan pemisahan antara orang yang sakit dengan yang sehat.


Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Pada saat itu terjadi wabah kusta yang mematikan. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk tidak mendekati orang yang terkena penyakit kusta. 


"Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR Bukhari)


Hadits ini menjadi dasar agar orang yang sehat tidak berdekatan dengan orang yang sakit. Untuk bisa melakukan hal itu maka metode yang digunakan adalah yang kini dikenal dengan testing. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka tes yang diperlukan adalah tes swab antigent dan PCR.


Karena tes Covid-19 menjadi bagian dari langkah penanganan wabah, maka negara diwajibkan untuk menyediakannya secara gratis. Seluruh pembiayaan yang diperlukan ditanggung oleh negara, diambil dari pos pengeluaran Baitul Maal. Bahkan testing menggunakan dua macam tes itu harus segera dilakukan secara masif, agar segera bisa mendapatkan penanganan, sehingga wabah bisa cepat dituntaskan.


Di samping itu dalam sistem Islam, negara memang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Salah satunya adalah kebutuhan dalam bidang kesehatan. Negara harus menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan rakyatnya dan tidak mengambil pungutan apapun dalam hal ini. 


Beginilah Islam memberikan solusi dalam persoalan testing di tengah pandemi. Hanya saja hal ini akan bisa direalisasikan apabila sistem Islam diterapkan dalam bentuk sebuah negara, yaitu khilafah Islamiyyah. Dengan sistem inilah, keselamatan rakyat akan terjaga. Wallahu’alam bisshowab.