Soalan Toleransi dan Solusinya dalam Islam


Oleh Desi Ernawati, S.Si

Kontributor Media Lenteranyahati


Pemerintah kota Bogor akhirnya menyerahkan dokumen Ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) di jalan R. Abdullah bin Nuh, Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan setelah terjadi polemik selama 15 tahun. Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan dokumen IMB tersebut kepada pengelola GKI Pengadilan Kota Bogor di lokasi rencana pembangunan rumah ibadah GKI, Jalan R. Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. (Republika.co.id, 8/8).

15 tahun lamanya kasus ini telah bergulir. Bermula pada 19 Juli 2006, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB Nomor 645-8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan (Yasmin). IMB itu diberikan di lahan yang terletak di jalan K.H Abdullah bin Nuh Nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Namun, pada 11 Maret 2011 Pemkot mengeluarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8–372 Tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor.

Pencabutan itu diambil karena muncul banyak penolakan atas pembangunan Gereja tersebut dari warga setempat, dengan alasan adanya kasus pidana pemalsuan atas persetujuan warga. Kemudian pada 5 Juli 2012, Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Hal itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin. 

Rencana relokasi akan dilakukan ke daerah Cilendek Barat. Solusi ini dianggap sebagai jalan tengah, solusi terbaik untuk kedua pihak. Saat itu, pihak GKI Yasmin menolak relokasi tersebut, karena dinilai melanggar keputusan MA pada Peninjauan Kembali. Adapun Pemkot tidak mengimplementasikan keputusan MA, karena diindikasikan ada pemalsuan tanda tangan penduduk oleh ketua RT setempat, ketika akan meminta izin mendirikan gereja pada 2006 silam. Alasan lain karena, tidak memenuhi syarat minimal ada 40 KK yang berdomisili di wilayah setempat.

Hal itu pun bertahan hingga tahun ini, dimana Pemkot telah menyerahkan IMB kepada pihak GKI Pengadilan Yasmin atas tanah hasil relokasi yang ditawarkan. Adalah waktu yang sangat panjang dihabiskan hanya untuk menyelesaikan satu persoalan. Kasus ini membuktikan bahwa dalam sistem kapitalis, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan satu permasalahan terutama yang menyangkut dengan urusan keagamaan. Selain itu, solusi yang ditawarkan pun nyatanya tidak mampu memuaskan pihak-pihak yang berselisih.

Adapun selama 15 tahun tersebut, opini tentang intoleransi umat beragama terus saja bergaung ditengah masyarakat. Salah satunya dimunculkan oleh para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menilai bahwa kasus ini adalah salah satu bentuk intoleransi umat mayoritas kepada minoritas. Mereka menganggap umat Islam terlalu dominan dan intoleran sehingga tidak mengizinkan umat agama lain mendirikan rumah ibadahnya. Umat Islam terus saja disalahkan tanpa melihat alasan dibalik persengketaan tersebut.

Umat Islam selalu disudutkan dan dianggap sebagai umat yang intoleran. Padahal, Islam adalah agama yang amat sangat toleran. Namun toleransi yang diterapkan bukanlah toleransi bebas tanpa batas. Bukan pula dengan mencampurkan yang benar dan yang salah. Toleransi dalam Islam, terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dalam Islam, bebas beragama adalah bukan bebas sekehendak hati, namun ada aturan/rambu yang harus ditaati. Islam bebas beragama, mengandung beberapa arti. Pertama, kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing (tidak ada paksaan bagi nonmuslim untuk masuk Islam). Kedua, apabila seseorang menjadi muslim, ia tak bebas mengganti agamanya. Ketiga, Islam memberi kebebasan menjalankan perintah agamanya. 

Rasulullah saw. telah mencontohkan toleransi, ketika ia bertemu delegasi Kristen Najran. Ketika waktunya mereka beribadah, Rasul memberikan kesempatan untuk menjalankan perintah agamanya. Contoh hubungan antar umat beragama yang damai  juga tercermin dalam masa Khilafah Abbasiyah. Khalifah Al-Ma’mun pernah mendirikan lembaga penerjemah, yang dikepalai oleh Hunain ibn Ishaq. Ia seorang Kristen yang profesional di bidang bahasa. Semua hal ini menunjukkan betapa ramahnya Islam kepada nonmuslim. Selain dua contoh ini, ada banyak contoh lain yang mengisahkan tentang bentuk toleransi umat Islam atas agama-agama lain di sekitarnya.

Semua hal diatas menunjukkan bahwa tuduhan yang dilontarkan para pegiat HAM tadi sangat tidak berdasar. Islam adalah agama yang amat toleran. Adapun saat Islam berkuasa, persengketaan yang terjadi (apapun bentuknya) antara umat Islam dan umat agama lain akan diselesaikan secepat mungkin, dengan menggunakan aturan-aturan Ilahiah yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab.