Sistem Sekuler-Kapitalis Menyuburkan Korupsi


Oleh Nelliya Azzahra


Korupsi di negeri ini seakan tiada matinya. Seperti jamur di musim hujan. Semakin subur dan terus bertambah banyak tak kunjung hilang. Para pelaku korupsi seperti tidak ada jeranya melakukan hal itu untuk menumpuk pundi-pundi harta mereka. 

Hal demikian tidak mengherankan, sebab sistem sekuler-kapitalis sendiri membuka kran para koruptor untuk melakukan kejahatan dengan memakan uang yang seharusnya tidak mereka miliki.

Korupsi di negeri ini setiap tahunnya meningkat sebagaimana yang disampaikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. Hasilnya, 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun.

Meningkatnya kasus korupsi bukanlah sebuah kabar gembira, sebaliknya. Masyarakat merasa miris dengan hal ini. Negeri yang kaya raya diduduki oleh para koruptor. 

"Masyarakat kita secara umum menunjukkan keprihatinan paling tinggi terhadap isu korupsi dan isu ekonomi, dalam hal ini lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," ujar Djayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei. Dilansir dari Gatra. Com. Ahad (8/08/2021).

Menurut survei LSI, isu korupsi berada di urutan pertama dari enam kategori lainnya. Adapun di urutan kedua terdapat isu lapangan kerja di mana diperoleh hasil sebanyak 44 persen responden sangat prihatin, 53 persen prihatin, 2 persen tidak prihatin, dan 1 persen tidak menjawab.

Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Terjadinya kasus korupsi membuat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Mendapatkan kekayaan secara instan pembuat pelaku koruptor semakin merajalela.

Maka, perlu diperhatikan mengapa korupsi di negeri ini tak kunjung berhenti meskipun ada sanksi. 

Penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, setengah hati, dan tidak sungguh-sungguh tampak dari tidak adanya teladan dari pemimpin dan sedikit atau rendahnya pengungkapan kejahatan korupsi sementara masyarakat tahu bahwa korupsi terjadi di mana-mana. Adapun sanksi yang diberikan terhadap para pelaku korupsi tidak menimbukan efek jera sehingga, ketika mereka lepas masa hukuman, ada kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya. Inilah yang membuat kasus korupsi di negeri ini kian menggurita.

Untuk memutus rantai agar kasus korupsi ini hilang tak berbekas, maka diperlukan sanksi yang memberikan efek jera dan benar-benar membuat para koruptor berpikir seribu kali untuk melakukan atau mengulang perbuatannya. Hukum Islam, jelas sekali dalam memberikan sanksi bagi para koruptor.

Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Pada galibnya (umumnya), orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Dengan adanya sanksi tegas ini akan membuat mereka kapok dan berpikir ulang.

Nabi Muhammad saw. sudah mengantisipasi umatnya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang bisa melahirkan korupsi. 

Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi diceritakan:

Dari Mu’az bin Jabal, ia berkata: Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali dan beliau berkata: apakah engkau tahu aku mengirimmu orang untuk kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin saya, karena hal itu adalah ghulul. Dan barang siapa berlaku ghulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan atau dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu,”

Sebagaimana Allah Swt. berfirman, ''Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan jalan batil. Dan, jangan pula membawa urusan harta kepada hakim agar kalian dapat memakan harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengerti.'' (QS. al-Baqarah [2]: 188).

Jadi, bertahan dalam sistem saat ini dan mengabaikan syariat Allah sama saja mempertahankan korupsi itu tetap ada.

Wallahu a'lam bishshawab.