Sekularisme Induk Semang Korupsi


Oleh Ummu Hanan

(Aktivis Muslimah)


Kasus korupsi kembali menjadi perhatian publik negeri ini. Di antara tanggapan yang berhasil dihimpun oleh lembaga survei menunjukkan adanya kegelisahan publik terkait meningkatnya kasus korupsi di negeri ini. Mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) seputar persepsi masyarakat atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam setidaknya menggambarkan pandangan publik. Terdapat 60 persen dari masyarakat yang menilai tingkat korupsi di Indonesia meningakat dalam dua tahun terakhir (news.detik.com,08/08/2021). Dari sekian responden terdapat sekitar 44 persen yang merasa sangat prihatin terhadap realitas korupsi di Indonesia dan 4 persen lainnya mengaku tidak prihatin.

Melalui hasil survei yang dilakukan oleh LSI data disimpulkan atas besarnya keprihatinan masyarakat terhadap praktik korupsi. Isu korupsi sendiri berada di urutan pertama dari enam isu lainnya seperti lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, demokrasi, dan perubahan iklim (gatra.com,08/08/2021). Jika dibandingkan hasil survei seputar isu serupa pada akhir tahun 2020, maka nampak adanya peningkatan sebesar 4 persen. Survei sendiri dilakukan secara acak terhadap sekitar 1.200 responden melalui kontak telepon, dengan penambahan sampel sebesar 400 responden pada setiap provinsi berikut, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Terbukanya kesempatan menempati posisi strategis bagi para mantan koruptor turut menjadi keprihatinan khalayak. Di antara contoh mengenai kondisi ini adalah ketika mantan terpidana kasus korupsi Emir Moeis didaulat menjadi salah seorang komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). PIM adalah bagian dari anak usaha PT Pupuk Indonesia yang tidak lain merupakan BUMN. Meski secara prinsip penunjukkan mantan koruptor tidak melanggar aturan dalam UU maupun peraturan menteri, namun bagi sebagian kalangan hal semacam ini terkait dengan kepantasan dan dan etika. (kompas.com, 06/08/2021).

Menyoal korupsi di negeri ini seolah tak pernah ada kata akhir. Setiap saat senantiasa dapat kita temui kasus baru dengan modus beragam. Korupsi sendiri dianggap sebagai salah satu kejahatan paling berbahaya sebab efek kerugian yang ditimbulkan menimpa rakyat secara luas. Ironisnya korupsi acapkali dilakukan oleh segelintir elit yang berkuasa dengan dukungan penuh regulasi yang sedang diterapkan. Tak nampak adanya rasa jera karena hukum yang diterapkan juga turut “mengakomodir” berulangnya kasus serupa, bahkan dengan oknum yang sama.

Korupsi sesungguhnya bukan sebuah isu baru yang dimunculkan. Korupsi hakikatnya adalah dampak ikutan dari sebuah penerapan kebijakan yang dijalankan oleh penguasa. Kebijakan juga pada dasarnya hanyalah wujud dari implementasi sistem hidup atau ideologi yang diadopsi oleh suatu kumpulan masyarakat. Maka membincangkan korupsi harus mengulas pada akar masalah yang menjadi sebab praktik ini muncul, itulah ideologi kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah konsep kehidupan yang tegak di atas asas sekularisme dengan mengedepankan manfaat atau materi sebagai orientasi utama setiap aturannya. Melalui asas sekularisme manusia juga dituntun untuk menghempaskan konsep agama dan hanya condong pada pertimbangan akal manusia.

Asas sekularisme sejatinya merupakan induk semang korupsi. Sebab sekularisme telah menjadi pijakan aturan interaksi di tengah manusia. Tidak ada istilah benar atau salah, baik dan buruk, ataupun terpuji dan tercela kecuali jika itu dapat mendatangkan keuntungan bagi manusia secara materi. Di sinilah kolaborasi antara penguasa dan pengusaha dihadirkan demi melanggengkan kepentigan bisnis di atas kezaliman terhadap rakyat. Sekularisme hanya menjadikan rakyat sebagai objek pemanfaatan bagi para kapitalis dan penguasa meramu regulasi agar dapat mengembalikan “modal” mereka sewaktu proses pemilihan legislatif. Sungguh ini semua telah menjadi sebuah rahasia umum.

Sekularisme bertentangan dengan Islam. Syariat Islam telah menjadikan penguasa sebagai raa’in atau penanggung jawab atas urusan rakyat. Nabi saw. bersabda yang artinya, ”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat), dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari). Islam juga telah mensyariatkan agar penguasa hanya menggunakan hukum yang bersumber dari Allah Swt. sebagai landasan utama kebijakan politik. Tidak ada pengaturan lain di luar hukum Islam dan hanya akidah Islam yang menjadi standar setiap keputusan politik penguasa. 

Melalui penerapan syariat Islam akan mewujud adanya sistem integral. Para pembuat kebijakan pun, termasuk khalifah, akan bersandar pada sistem ini, tidak ada yang luput dan sangat tegas. Seperti halnya saat kita melihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menghukum anak kandungnya sendiri dengan cambukan karena sempat meminum khamr. Selain itu pula sistem Islam akan menutup celah terjadinya praktik korupsi karena keberadaan penguasa dan pengusaha tidak muncul sebagaimana dalam sistem sekularisme saat ini. Keberadaan partai politik dalam sistem Islam adalah hanya fokus pada mendakwahkan Islam serta melakukan muhasabah kepada penguasa.

Telah nyata perbedaan mendasar antara sistem sekularisme dengan Islam. Sekularsime terbukti hanya menjadikan kepentingan segelintir elit bermain di atas penghidupan rakyat. Praktik korupsi senantiasa lahir dan dipelihara dalam sistem sekularisme. Tidak ada kepentingan bagi siapapun untuk melanggengkan sistem sekularisme kecuali mereka yang telah mereguk kenikmatan yang tak seberapa di dalamnya. Akankah kita tetap bertahan dan memperjuangkan sistem batil semacam ini dan turut menumbuhsuburkan korupsi? Saatnya beralih kepada sistem Islam untuk kehidupan manusia yang lebih baik.