PPKM Darurat untuk Menekan Laju Covid-19, Efektifkah?

 


Oleh Asti Marlanti 

(Penulis dan Pengamat Kebijakan Publik)


Kasus terkonfirmasi covid-19 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih terus meningkat.

Data sebaran pasien covid-19 yang diposting Instagram Kominfo Provinsi Jawa Timur (@jatimprov) diketahui bahwa pada 15 Juli 2021, di Sumenep terdapat tambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 227 kasus. Sebanyak 51 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan total kasus yang masih aktif 452 orang. Bahkan di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, lonjakan kasus covid-19 tergolong tinggi. Update per hari Rabu 21 Juli 2021, total jumlah pasien yang terkonfirmasi covid-19 di Kecamatan Sapeken sebanyak 174 orang. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, sejumlah warga mengeluh akibat habisnya stok oksigen. Bahkan di lima pos pengisian oksigen yang tersebar di Pamekasan sering kosong. Sementara bila pasien dirujuk, rumah sakit pun telah penuh dengan pasien covid-19 (pojoksuramadu.com). 


Sementara itu, sebanyak 120 bidan di Pamekasan Madura terkonfirmasi positif Covid-19. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pamekasan, Siti Maimunah, menjelaskan dalam sepekan ini pihaknya mendata ada 120 bidan di Pamekasan yang terkonfirmasi positif covid-19. Sedangkan sepekan lalu, data tambahan bidan yang positif Covid-19 tercatat sebanyak 35 orang. Salah satu penyebab mereka (bidan) terpapar karena kurang terlengkapi dengan APD (surabaya.tribunnews.com).


PPKM darurat nyatanya tidak efektif untuk bisa mengendalikan kasus covid-19. Adanya perpanjangan PPKM adalah bukti nyata bahwa program tersebut dinilai tidak efektif. Hal ini justru semakin jelas bahwa penanganan pandemi melalui PPKM, justru semakin memperburuk situasi. 


Sejak awal pandemi merebak, sudah terlihat bahwa pemerintah dinilai tak serius ingin menyelesaikan pandemi. Terbukti dengan banyaknya kebijakan yang kontraproduktif. Bahkan saat PPKM Darurat diberlakukan, perbatasan negara pun tetap dibuka.


Pemerintah seharusnya tidak setengah-setengah dalam menangani pandemi, akan tetapi harus mengambil strategi yang tegas dan cepat karena keselamatan nyawa rakyat sedang dipertaruhkan. Namun tenyata pemerintah dinilai lebih mementingkan penyelamatan ekonomi dibandingkan menyelesaikan wabah ini. Begitulah  kondisinya hidup dalam kungkungan sistem kapitalisme, mengorbankan rakyat demi keuntungan sejumlah pejabat dan birokrat. 


Lalu apakah permasalahan ekonomi selesai? Faktanya, ekonomi semakin lunglai wabah pun tak kunjung usai. Itulah kebobrokan sistem kapitalisme.


Seharusnya penguasa negeri-negeri kaum muslimin bercermin pada Rasulullah dan para khalifah di masa khilafah Islam dalam menuntaskan wabah. Misalnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra., wabah penyakit Tha’un pernah terjadi. Banyak korban jiwa dan banyak sahabat Rasulullah saw. meninggal dunia. Kemudian, Gubernur Syam Amr bin Ash memerintahkan warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu berpencar ke gunung-gunung, semacam melakukan social distancing di sana.


Rasulullah saw. pernah bersabda tentang bagaimana cara menangani wabah penyakit yang terjadi pada suatu daerah. Beliau saw. bersabda,


“Jika kalian mendengar penyakit Tha’un di sebuah wilayah, maka janganlah datang ke daerah tersebut. Jika kalian ada di dalam wilayah tersebut, maka kalian janganlah lari keluar.”


Begitulah lockdown ala Rasulullah. Kebijakan isolasi atau lockdown seperti itu pun diambil oleh negara khilafah Islam untuk mengatasi wabah. Warga yang sakit dipisahkan dari yang sehat dan dibantu segala kebutuhan makan, obat, dan lain-lain hingga sembuh. Dengan demikian, warga yang sehat tetap dapat beraktivitas, bekerja, dan sebagainya tanpa khawatir tertular penyakit. Dengan demikian, roda ekonomi negara tetap dapat berjalan.


Hadis dari Abdullah bin ‘Amir mengatakan,

 “Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw. pernah berkata, ‘Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.'” (HR Bukhari)


Bagaimanapun juga, wabah sudah merebak ke seantero negeri ini. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menggencarkan terus 3T (testing, tracing, treatment) untuk memisahkan yang sakit dari yang sehat. Kemudian patuhi protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas), serta vaksinasi untuk mengurangi risiko penularan.


Selain itu, negara harus melakukan lockdown total di wilayah zona merah dan mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, minimal pangan sehat selama dua pekan awal, kemudian dilakukan evaluasi kebijakan. Tentunya untuk melakukan hal ini perlu political will yang tinggi dari pemerintah. Selain itu, pemerintah dan rakyat Indonesia harus bertaubat dengan sebenar-benarnya (taubat nasuha) atas segala dosa sistematis, karena tidak menerapkan syariatnya Allah secara kafah dalam naungan khilafah. 


Oleh karena itu, kita harus keluar dari jerat sistem kapitalisme ini. Kita perlu sistem lain yang lebih tangguh menghadapi kondisi buruk nan borok. Sistem Islam kafah harus segera kita ambil dan menggantikan sistem kapitalisme. Dengan sistem politik Islam, negeri-negeri muslim akan lebih mempunya power mengatur kekayaan alamnya, mengatur kas negaranya sehingga lebih powerful memberi makan rakyatnya di tengah pandemi seperti saat ini. Karena Islam tidak akan membangun negaranya di atas pijakan utang luar negeri seperti sistem kapitalisme. Selain itu, mekanisme sistem ekonomi Islam berdiri di atas pembangunan ekonomi sektor riil, bukan sektor nonriil seperti kapitalisme yang absurd dan rapuh. Sistem ekonomi Islam akan lebih nyata terindra implementasinya dalam sistem politik pemerintahan Islam kafah. Oleh karena itu, kembali pada sistem khilafah untuk menerapkan Islam kafah adalah solusi efektif dalam menuntaskan wabah. Buka hanya wabah, bahkan seluruh permasalahan umat pun terselesaikan dalam naungan Khilafah Rasyidah.

Wallahu a'lam bishshawaab.