Ponorogo Butuh Lockdown Bukan Kebijakan PPKM



Oleh. Ir. H. Izzah Istiqamah

(Praktisi Pendidikan) 


Pemerintah selalu membuat kebijakan yang tidak tepat dalam menangani masalah Wabah Covid-19, sehingga membuat repot semua warga negara, tidak terkecuali masyarakat kota Ponorogo. 


SURYA.CO.ID, PONOROGO - Pemerintah kembali membuat perpanjangan kebijakan PPKM hingga 23 Agustus 2021. Kebijakan ini pun berdampak pada pemasukan pelaku usaha kecil yang sebelumnya sudah merosot tajam pada saatPPKM sebelumnya.


Kebijakan PPKM yang berlarut-larut ini disayangkan oleh warga Ponorogo yang mengaku jualannya semakin sepi selama pelaksanaan PPKM.


Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima (Perpek-5) Ponorogo, Sutrisno mengatakan bahwasanya sejumlah aturan dalam PPKM dinilai tidak berpihak kepada PKL sebagai warga Ponorogo, terutama penerapan jam malam. Selasa (17/8/2021).


Banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan baik pusat maupun daerah sangat merugikan rakyat. 


Saat kondisi wabah COVID-19 yang sangat berbahaya, rakyat harus berpikir keras bagaimana tetap bertahan hidup bersama keluarga dan harus tetap menanggung berbagai beban kehidupan lainnya, seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Kondisi rakyat sangat terjepit, sehingga bahaya wabah COVID-19 pun seperti tidak dirasakannya. Sampai kapan kesengsaraan rakyat ini akan berakhir? 


Sampai kapan rakyat menunggu lamanya waktu bisa tersenyum bahagia bersama keluarga, tanpa harus was-was sehingga khusuk pula dalam beribadah. 


Kebijakan sejak awal yang salah dalam kasus Wabah Covid-19 telah membuat repot semua warga negara. Mau tidak mau masing-masing rakyat harus mengurus urusan mereka sendiri-sendiri. Tidak terkecuali para pedagang kecil kaki lima Ponorogo juga para warga lainnya. Kondisi kehidupan rakyat sedang tidak baik-baik saja. Dan lebih tepatnya kondisi negara sedang carut marut.


Negara harus segera sadar atas berbagai permasalahan umat ini. Semua harus ikut ambil bagian untuk menyelesaikan pandemi global ini. 


Rakyat juga harus menyuarakan kepada pemerintah bahwa solusi terbaik masalah ini adalah kebijakan lockdown dan negara wajib menjamin biaya hidup rakyat. Inilah yang terjadi ketika negara menerapkan sistem sekuler, rakyat menjadi kurban dengan banyaknya kebijakan yang salah dan pro kepada pemilik modal atas dasar ekonomi. 


Mestinya negri ini mau muhasabah atas berbagai bencana dan wabah yang terjadi. Negri ini harus melakukan taubatan nashuha, menghentikan kerjasama dengan luar negri dan menghentikan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat serta hanya menguntungkan para kapitalis pemiliki modal ataupun penjajah barat Aseng dan Asing. 


Rasulullah bersabda :

“Jikalau kalian mendengar ada wabah tha’un di sesuatu negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri itu. Dan apabila wabah terjadi di daerah di mana kalian sedang berada di dalamnya, maka jangan keluar dari daerah itu untuk melarikan diri darinya.” (HR Bukhari-Muslim).


Di masa kepemimpinan Sayyidina Umar RA Syam pernah tertimpa pandemi hebat. Sebagai Khalifah, Sayyidina Umar RA mengambil kebijakan lockdown dengan segala konsekuensinya, biaya hidup rakyat dan berbagai keperluan ditanggung secara gratis karena Syam merupakan bagian dari Khilafah Islamiyah. Pandemi dan bebagai dampaknya berhasil ditangani.


Penyelesaian terbaik pandemi covid-19 adalah negara melakukan lockdown dengan berbagai konsekuensinya. Urus rakyat dengan biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis serta biaya hidup gratis. Hanya dengan kebijakan inilah masalah rakyat tentang pandemi COVID-19 akan teratasi secepatnya, termasuk warga kota Ponorogo. 

Namun harapan ini kenyataannya hanya bisa direalisasikan oleh institusi khilafah yang dipimpin seorang khalifah dengan perhatian yang serius dan total fokus seluruh pendanaan negara akan dialihkan untuk mengatasi wabah COVID-19. Wallahu a'lam bishowab