Perang Baliho, Miris Politisi Demokrasi

 


Oleh: Ummu Salman

(Relawan Media)


Perang baliho semakin marak, mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar hingga Ketum Demokrat AHY. (dw.com, 5/8/2021). Baliho mereka terpampang di jalan-jalan sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan diri dengan memajang wajah mereka dalam rangka  menarik simpati masyarakat. 


Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh. Namun, para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang dengan memasang  baliho. Sayangnya, berjejernya baliho tersebut bukannya menuai simpati, malah mendapatkan makian dan protes rakyat. Bagaimana tidak, mereka para politisi tersebut dinilai tak memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyat saat ini. 


Ditengah kondisi masyarakat yang serba sulit akibat penerapan kebijakan untuk mengatasi wabah covid-19, ketimbang mereka mengeluarkan dana untuk membantu rakyat yang serba kesulitan tersebut, mereka justru mempertontonkan foya-foya, menghamburkan uang untuk pemasangan baliho. Sudah menjadi rahasia umum, biaya baliho tidaklah murah. 


Melalui baliho yang mereka pajang, mereka menawarkan diri untuk menjadi sosok pemimpin. Namun apa yang mereka tunjukkan, bukanlah sosok pemimpin yang seharusnya, dimana mereka seharusnya memiliki  kepekaan yang tinggi terhadap kondisi rakyat, apalagi pada kondisi wabah seperti saat ini. 


Maraknya baliho tersebut justru menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka hanya bertarung demi mendapat kursi. Urusan rakyat adalah urusan kesekian, karena bagi mereka yang terpenting adalah duduk di kursi kekuasaan. Maka meskipun tahun pilpres masih jauh, dan kondisi sedang ada wabah, cari muka dengan memasang muka di baliho tetap dilakukan. Bahkan bisa dikatakan telah terjadi perang baliho diantara mereka  yang akan mencalonkan diri. 


Kenyataan tersebut semestinya menjadi cambuk bagi rakyat untuk sadar keburukan sistem demokrasi yang diterapkan saat ini. Sistem demokrasi telah meniscayakan hadirnya politisi pengabdi kursi bukan pelayan rakyat. 


Jargon sistem demokrasi, "dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat" tinggallah jargon karena faktanya yang terjadi adalah dari korporasi,  oleh korporasi dan untuk korporasi. Mereka yang menyebut dirinya sebagai wakil rakyat, nyatanya lebih mengutamakan kepentingan partai masing-masing. Sering apa yang mereka putuskan tak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. 


Maka penting bagi rakyat saat ini untuk mulai memikirkan sistem lain yang benar-benar peduli kepada urusan rakyat. Sistem yang bukan sekedar jargon, tapi memang nyata dan terbukti benar-benar mengurusi urusan rakyat. Bagi kita umat Islam, tidak ada pilihan lain, selain sistem Islam. Sistem Islam yang terbukti melahirkan sosok-sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab, yang ketika masa paceklik, Beliau tidak mau menyentuh makanan yang dianggap "mewah" pada saat itu, karena rakyatnya kesulitan mendapatkan bahan pangan. Sungguh beliau menunjukkan kepekaan yang tinggi pada kondisi rakyatnya. 


Sistem Islam juga telah memunculkan Sosok pemimpin yang melihat kekuasaan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti, sosok pemimpin yang takut kepada Allah. Dengan paradigma kepemimpinan seperti itu, maka mereka para pemimpin yang bekerja sepenuh hati untuk melayani rakyatnya, bukan pemimpin yang menghamba pada kekuasaan. 

Wallahu 'alam bishowwab