PENGATURAN ALIH FUNGSI LAHAN DALAM ISLAM


Ummu Rozan

Ibu Rumah Tangga 

 

Di Kabupaten Bandung marak alih fungsi lahan. Seperti di daerah perbukitan di wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Di wilayah ini banyak didirikan perumahan yang berpotensi menyebabkan longsor atau banjir. (Radar Cirebon, 14 Juli 2021 ). Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana mengatakan alih fungsi lahan banyak terjadi di daerah perbukitan yang notabene merupakan zona hijau di Kabupaten Bandung. Padahal, kata Toni, kawasan semacam itu harus diarahkan dan dilindungi dari adanya proses pembangunan gedung atau perumahan. Hal tersebut, katanya, dipicu tinggi laju pertumbuhan penduduk, sehingga, kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin banyak. Hal itu berdampak pada maraknya alih fungsi lahan di masyarakat. Seharusnya kawasan semacam itu diarahkan sebagai daerah pertanian atau perkebunan,” kata Toni di Baleendah, Selasa (13/7). 

Toni menyebut salah satu contoh wilayah yang terjadi banyak alih fungsi adalah wilayah Kecamatan Arjasari, di mana banyak perumahan didirikan di sana, padahal apabila dikroscek melalui tata ruang, bisa dipastikan wilayah Arjasari itu tidak untuk perumahan.  

Hal yang mirip terjadi pada lahan pesawahan. Hasil survei terakhir tahun 2019 oleh BPS dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan luas lahan sawah tersisa sekitar 7,46 juta hektare. pada 2009, luas lahan baku sawah nasional tercatat 8,1 juta hectare (https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/) 

Jika kita telaah lebih dalam, hal serupa juga banyak terjadi dibeberapa wilayah kabupaten di Jawa barat didaerah Cileunyi, Cicalengka banyak perumahan yang berada di lereng gunung yang seharusnya menjadi daerah resapan.  Tidak heran apabila terjadi hujan dengan curah yang aga besar maka wilayah yang berada di daratan rendah mengalami kebanjiran. Bahkan bila hujan terjadi diatas perbukitan saja air langsung turun kedataran rendah karena tidak ada lahan penyerapan air. Bahaya yang mengintai bukan hanya longsor dan banjir namu akan adanya bencana kekurangan air tanah. 

Sebagaimana dikutip oleh Luthful hakim, Case nave dan Valentin menyatakan bahwa meningkatnya alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian/tegalan maupun pemukiman berdampak terhadap meningkatnya laju aliran permukaan tanah (runoff) pada musim hujan dan menurunnya aliran dasar (baseflow) pada musim kemarau. 

Hasil penelitian Hakim  juga menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian/tegalan berdampak terhadap meningkatnya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau di bagian hilir dari DAS Separi, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (M. Luthful Hakim, BPTP Kalimantan Timur).

Mengapa alih fungsi lahan begitu gencar dilakukan pada saat ini, padahal dampaknya banjir dan longsor sudah dipelajari dan difahami semua pihak. Kalau ditelisik lebih dalam, kegiatan alih fungsi lahan bukan sekedar hal teknis tapi menyangkut pandangan tentang kehidupan. Alih fungsi lahan resapan menjadi perumahan dilatarbelakangi kebutuhan pemukiman. 

Namun, lebih dari itu saat ini orang begitu rakus akan materi dan mengesampingkan aspek lingkungan dan keselamatan manusia. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kehidupan yang diterapkan di negeri ini yaitu kapitalisme yang menonjolkan keuntungan materi saja. Pengusaha properti maupun  pemilik lahan hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya semata tanpa berfikir dampak buruk bagi masyarakat termasuk dampak buat kehidupan anak cicitnya mendatang. 

Kerakusan ini didukung oleh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan penguasa. Meski  dibalut dengan UU agar terlihat demi kepentingan rakyat namun justru merugikan manusia. Kekacauan Ini terjadi sebagai konsekuensi penerapan sistem kapitalisme sekulerisme dimana sistem ini merupakan sistem kehidupan buatan manusia yang serba lemah dan penuh kepentingan. Dalam sistem kebijakan cenderung berpihak kepada para pemegang modal. 

Sungguh hal ini sangat berbeda jauh dengan aturan Islam yang diteladankan oleh Rasulullah dan diadopsi para khalifah setelahnya. Islam dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan aturan negara, bukan hanya sekedar agama yang mengatur urusan ibadah ritual semata. Islam adalah  sebuah sistem yang paripurna yang mengatur segenap kehidupan tak terkecuali mengatasi permasalahan pembangunan. 

Tinta sejarah telah menorehkan kisah kepimimpinan Khalifah Umar bin Khattab saat menyelesaikan masalah yang diadukan seorang Yahudi. Ia menuntut keadilan atas penggusuran yang dilakukan oleh salah seorang gubernur yang bernama Amr bin Ash terhadap rumahnya demi perluasan masjid. Mendengar aduan warganya ini, Umar marah atas tindakan yang dilakukan Amr bin Ash. Kemudian memerintahkan kepada Yahudi tersebut memberikan tulang bersimbol garis vertikal dan horizontal kepada Amr bin Ash, hingga keadilan bisa dirasakan oleh Yahudi yakni hak atas rumahnya secara penuh tanpa siapapun berhak menggusurnya meski alasannya baik. 

Itulah gambaran ketegasan pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam. Dari hulu hingga hilir harus satu kebijakan dan satu arahan, yakni tidak boleh menzalimi hak umat sekalipun ia nonmuslim. Sebab, tugas pemimpin adalah pelayan umat, bertanggungjawab atas apapun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 

Rasulullah saw. bersabda: 

“Seorang Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (h.r. al-Bukhari).

Selain itu Syariah Islam memiliki aturan yang jelas tentang penanggulangan alih fungsi lahan yakni: 

Pertama, Islam mengatur tentang status kepemilikan tanah terdiri dari; kepemilikan individu seperti lahan pertanian; kepemilikan umum yaitu yang di dalamnya terkandung harta milik umum seperti hutan, lahan yang mengandung tambang dengan jumlah yang sangat besar, jalan raya; kepemilikan negara, di antaranya yaitu tanah-tanah mati, tanah terlantar dan lain-lain. Atas konsep ini, maka dilarang tanah milik umum seperti hutan dikelola swasta/individu baik untuk pertanian maupun pertambangan. 

Kedua, Islam memandang kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Ketika seseorang memiliki lahan namun tidak dikelola, maka hak kepemilikannya bisa dicabut. Hal ini berdasarkan Ijmak Sahabat: “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.” 

Ketiga, Islam menjamin terkelolanya seluruh lahan pertanian secara maksimal dan kontinyu. Sehingga tidak akan terjadi penjualan atau alih fungsi lahan oleh petani. Negara akan menjamin bantuan yang diperlukan petani baik modal, hingga infrastruktur pendukung. 

Keempat, untuk lahan-lahan pertanian yang telanjur beralih fungsi ke penggunaan lain, maka negara berhak mengembalikannya kepada fungsi asal. Hal ini dilakukan karena pemimpin (al-imam) wajib mengurusi keperluan rakyat. Jika lahan tersebut telah beralih fungsi menjadi fasilitas umum seperti jalan, bandara, maka fasilitas tersebut dipindahkan dari lahan semula. Sehingga lahannya bisa kembali difungsikan untuk pertanian. Apabila lahan pertanian dimiliki seseorang namun dialihfungsikan kepada pemanfaatan nonpertanian seperti perumahan, maka negara akan membeli lahan tersebut dengan harga yang disepakati, lalu tanah tersebut dikelola untuk pertanian. Di samping itu, negara akan melakukan edukasi kepada pemilik lahan terkait pentingnya mengembalikan fungsi lahan untuk pertanian. Hanya saja, implementasinya harus sejalan dengan aturan-aturan Islam lainnya, baik bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan seluruh aspek kehidupan dalam satu system yakni khilafah Islam. 

Dalam sistem yang menerapkan Islam secara menyeluruh tata kelola pembangunan berjalan tanpa harus ada yang dikorbankan. Alih fungsi lahan tidak akan mudah diberikan, tanpa pertimbangan yang matang terlebih dipengaruhi uang. Semua semata karena keterikatan hukum syara. Wallahu a’lam bi ash-shawab