Pendidikan dengan Konsep Kapitalis, Berhasilkah?


Oleh Anggraini Arifiyah

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah


Pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak di sektor kesehatan. Tetapi juga di bidang ekonomi. Termasuk diantaranya banyaknya mahasiswa putus kuliah. Informasinya lebih dari setengah juta mahasiswa putus kuliah di masa pandemi Covid-19 ini, Dilansir dari jawapos.com, Senin (16/8/2021).

Informasi tersebut disampaikan Kepala Lembaga Beasiswa Baznas Sri Nurhidayah dalam peluncuran Zakat untuk Pendidikan di Jakarta secara virtual Senin (16/8). Mengutip data dari Kemendikbudristek, Sri mengatakan sepanjang tahun lalu angka putus kuliah di Indonesia mencapai 602.208 orang.

Sebetulnya kondisi ini bukanlah hal baru. Namun, kondisinya makin parah sejak terjadi pandemi. Pada akhir tahun lalu misalnya, sudah tercatat bahwa tingkat putus kuliah di masa pandemi meningkat 50%. Biaya pendidikan mahal menjadi faktor utama putus kuliah.

Inilah realitas buramnya sistem pendidikan tinggi ini menjadi bukti gagalnya sistem negara demokrasi sekuler. Dengan konsep bernegara ala nafsu akal manusia, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu sektor jasa yang diperdagangkan.

Negara yang menggunakan konsep kapitalis seperti ini memiliki visi sebagai penanggung jawab pendidikan yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor industri tersier yang diliberalisasi.

Pendidikan dalam konsep ini dibebankan ke masing-masing konsumen (rakyat) dengan kemampuan daya beli masing-masing. Akibatnya pendidikan bukan lagi hak setiap warga negara, tetapi hak bagi warga negara yang mampu.

Apa yang disebutnya sebagai liberalisasi pendidikan, nyatanya berkonsekuensi pada kurikulum yang diserahkan pada “kemauan” pasar atau bisnis pihak swasta yang mem-back up pembiayaan pendidikan tinggi.

Inilah kesalahan fatal dari negara sekuler demokrasi yang menjadikan akal nafsu manusia untuk mengatur kehidupan. Kelemahan akal manusia tidak memahami bahwa penyelenggaraan pendidikan, hakikatnya tidak bisa dibebankan ke individu rakyat, karena mereka tidak mampu untuk mewujudkan pendidikan yang mencerdaskan secara merata ke seluruh rakyat. Apalagi melibatkan swasta dalam pendidikan tinggi justru membahayakan kepentingan bangsa.

Dalam Islam pendidikan memang merupakan salah satu hak komunal di samping kesehatan dan keamanan yang pemenuhannya wajib diurusi negara. Luluk menyitir sebuah hadis, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Tujuan politik negara di bidang pendidikan sangatlah mulia, yakni memelihara akal manusia. Wajar jika Islam mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan mendorong semua rakyatnya tanpa terkecuali untuk menuntut ilmu. Bahkan, Islam mewajibkan kebijakan negara secara sistemis mendesain sistem pendidikan dengan seluruh supporting system-nya. Bukan hanya dari sisi anggaran, kurikulum, infrastruktur, namun juga terkait riset, industri, tenaga kerja, media, sampai pada tataran politik luar negeri.

Maka oleh karena itu ketika negara mau menerapkan Islam secara kafah, pendidikan dipastikan akan mampu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan rakyat.

Wallahu a'lam Bi-showab.