Pandemi Membuka Tabir Kelemahan Demokrasi


Oleh Sri Wahyuni Bungai 

(Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Ba-Lut Sulteng) 


Jika kita melihat pandemi Covid-19, nyatanya tidak hanya mengancam kesehatan melainkan juga sistem yang diterapkan di wilayah tersebut yakni demokrasi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Tunisia. 

Penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, mendesak presiden Tunisia untuk segera membawa negaranya kembali ke “jalur demokrasi” setelah mengambil alih kekuasaan pemerintah. 

Presiden Tunisia, Kais Saied menerapkan keadaan darurat nasional atas pandemi virus corona dan pemerintahan yang buruk dengan memberhentikan Perdana Menteri, membekukan parlemen, dan merebut kendali eksekutif. Langkah itu disambut oleh demonstran jalanan dan dicap sebagai kudeta oleh lawan-lawan politiknya. (Republika.co.id, 1/08/2021). 

Seperti fakta di atas menjelaskan bahwa presiden di negara Tunisia karena rumitnya penanganan pandemi sehingga menimbulkan konflik kudeta kepada lawan politiknya. Oleh karena itu, lahirlah kebijakan-kebijakan yang melawan arus demokrasi itu sendiri. 

Hal ini disebabkan oleh menurunnya rasa kepercayaan masyarakat kepada para penguasa dan ini adalah sebuah ancaman bagi demokrasi. 

Seharusnya pemeritah sadar dan paham akan kesalahan yang mereka perbuat yakni menerapkan aturan yang dibuat oleh manusia, pastinya akan menghasilkan kebijakan yang batil lagi buruk karena sistem ini hanya akan menghasilkan sebuah keuntungan bagi para penguasa dan pemilik modal. Wajar jika sekarang dengan menurunnya kadar sistem demokrasi ini, penguasa lebih memilih mengais  keuntungan dari pandemi dengan cara lebih mementingkan kenaikan ekonomi daripada nyawa rakyat. 

Inilah yang terjadi bila menerapkan sistem demokrasi kapitalisme-sekularisme. Dengan akidahnya memisahkan agama dari kehidupan, telah membuat manusia bebas membuat hukum dan mempermainkannya. 

Seharusnya publik mencari sistem alternatif lain dan bukannya kembali kepada sistem yang nyatanya rusak lagi batil, yaitu dengan cara mencari sistem yang sudah terbukti dalam menangani pandemi dan kehidupan rakyatnya. Sistem itu tidak lain adalah sistem Islam yang disebut khilafah. Sistem dimana akan membuat negara kembali kepada fitrahnya yaitu menjadi pengurus rakyat (ra’in) sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

“Imam atau khalifah adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR.Bukhari).

Pada sistem Islam, memilih penguasa dengan cara baiat dan memastikan bahwa calon penguasa yang dipilih akan menerapkan sistem yang sesuai dengan syariat Islam.

Saat menangani pandemi, para penguasa akan secara cepat memutus tali rantai penyebaran dengan cara memisahkan orang yang sehat dan sakit, melarang memasuki dan keluar dari wilayah yang terkena wabah. Selain itu, memberikan fasilitas kesehatan dan menjamin kebutuhan pokok secara gratis agar masyarakat dapat berhenti sejenak dalam beraktivitas di luar rumah sehingga dapat memutus rantai penyebaran virus dengan cepat. Hal ini sesuai hadis Rasulullah saw.:

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah memasukinya tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah meninggalkan tempat itu." (HR. Bukhari). 

Dari sini, masihkah percaya pada sistem demokrasi kapitalisme? 

Wallaahu a'lam bishshawab.