Merangkul Agama Baha'i, Bukti Toleransi Kebablasan

 


Oleh : Sinta Nur Safitri Ramli (Mahasiswa USN Kolaka)


Video yang dibuat oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mendadak viral. Video tersebut berisikan ucapan resmi Menag sebagai wakil pemerintah RI dalam rangka mengucapkan selamat hari raya Baha’I. Menag Yaqut menyampaikan pesan persatuan elemen bangsa dan menekankan pentingnya moderasi beragama. 


Menurut Kemenag, ucapan selamat hari raya Nawruz kepada komunitas Baha’I sudah sesuai dengan aturan  perundang-undangan yang berlaku, meski di kalangan publik terjadi pro dan kontra. Pihak yang pro dengan Menag mengatakan bahwa Kemenag merupakan wakil pemerintah sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga Negara meski agama Baha’I tidak termasuk dalam enam agama yang diakui di Indonesia. Bahkan, kata peneliti dari Paritas Institute, Penrad Siagian, dalam konferensi virtual bertema 'Perlindungan dan Pengakuan Negara terhadap Agama dan Keyakinan', Jumat (30/7/2021).


Bagi Menag, konstitusi di Indonesia tidak mengenal istilah ‘agama diakui’ atau ‘tidak diakui’, juga tidak mengenal mayoritas atau minoritas. Menag Yaqut menegaskan kehadirannya di acara komunitas Baha’i semata-mata dalam konteks untuk memastikan Negara menjamin kehidupan warganya.  “Negara harus menjamin kehidupan seluruh warganya. Apa pun agamanya, apa pun keyakinannya,” ujar dia. (Detik, 28/7/2020)


Dosen studi agama dan keyakinan, Zainal Abidin Bagir yang menganggap ucapan Yaqut ke komunitas Baha’i menandai bahwa pemerintah ada dan mengakui komunitas tersebut. Bahkan Aktivis kebebasan beragama menyambut hangat sikap Menag Yaqut. Penrad Siagian, Peneliti dari Paritas Institute mengatakan Menag Yaqut tidak cukup hanya mengucapkan selamat. Tapi juga harus diteruskan kepada perlindungan, pelayanan publik terhadap berbagai kelompok agama, termasuk Baha’i yang selama ini mengalami diskriminasi. (Detik, 30/7/2021).


Pihak yang kontra mengatakan bahwa sikap Menag Yaqut dinilai sangat aneh. Seperti yang disampaikan ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad mempersilakan jika Kemenag ingin merangkul semua agama. Tetapi jika itu diucapkan seorang pejabat begara justru terlihat sangat aneh. Menurutnya, sebagai pejabat resmi pemerintah, Yaqut seharusnya disiplin dan mengikuti aturan yang ada. Dalam artian hanya mengucapkan kepada agama yang resmi diakui oleh pemerintah.


Jika semua hari raya semua agama diucapkan, kemudian diakui, dan diberi hari libur bisa jadi setahun habis dengan libur hari raya semua agama. Karena, agama di Indonesia begitu banyak sehingga ucapan Yaqut kepada komunitas Baha’i di khawatirkan memunculkan rasa kecemburuan sosial bagi umat agama lain yang statusnya sama-sama tidak diakui di Indonesia.


Publik semakin dibuat kebingungan dengan sikap yang telah ditunjukkan Kemenag terhadap agama Baha’I. Jika umat Islam dituntut untuk dewasa serta bijaksana menyikapi perbedaan keyakinan bahkan kepercayaan. Seharusnya penguasanya yang berupaya menjaga umat agar terhindar dari pengaruh buruk berbagai aliran kepercayaan seperti ini. Bukan HAM yang menjadi ukuran penguasa negeri Muslim melayani setiap warganya melainkan Islam sebagai arah kebijakan. 


Sekularisme Menyuburkan Moderasi Beragama


Terlepas dari apakah video ucapan Menag merupakan pengalihan isu atau bukan. Namun kenyataannya, bahkan persoalan pandemi semakin merajalela. Bahkan upaya moderasi beragama ini yang dianggap sebagai kunci terciptanya toleransi beragama, masif untuk dilakukan.


Ada yang berpendapat bahwa sebagian masyarakat yang kontra terhadap agama Baha’i ini memiliki pemikiran yang sangat sempit. Karena perkara agama bukan hanya resmi atau tidaknya, bahkan suka atau tidak sukanya. Akan tetapi, cara berpikir seperti ini jelas tidak masuk akal. Menjadikan umat Islam justru menilai agamanya sendiri.


Sebagian besar umat Islam justru mengelus dadanya, mereka tidak habis pikir. Negeri mayoritas muslim, tetapi pejabat negara lebih peduli terhadap agama minoritas ini. Sementara sebagian ormas Islam lainnya dipersekusi hingga dikriminalisasi.


Kebebasan beragama selalu menjadi salah satu tolak ukur berjalannya pilar-pilar demokrasi. Jika beragama dihalangi dan didiskriminasi, maka hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Apa yang dilakukan Yaqut dan pembelaan aktivis kebebasan beragama sudah sesuai dengan prinsip demokrasi. Bagi mereka, agama apa pun itu wajib dilindungi dan diakui. Tidak boleh intoleransi mayoritas atas minoritas. Negara harus menjamin semua agama yang berkembang seperti ini, meski dikatakan agama tersebut sesat dan menyesatkan. Innalillahi.


Atas nama kebebasan beragama, negara tidak melakukan apa pun. Negara justru tidak memperdulikan bahkan melindungi agama Baha'i sebagai agama yang diakui keberadaanya. Ini sangat terlihat jelas seperti negara yang memberikan peluang untuk siapa pun memeluk agama baru. Begitulah kebebasan beragama saat ini. Mau keluar masuk seenaknya ke agama apapun, itu hak warga Negara. Negara tidak boleh melarang hak individu dalam beragama, sebab nilai dari demokrasi melahirkan kebebasan, salah satunya ialah kebebasan beragama.


Namun, perlu kita pahami munculnya banyak aliran sesat dan menyesatkan saat ini telah memurtadkan ribuan kaum muslimin. Mereka mengorbankan akidahnya demi menduduki agama baru atas nama kebebasan beragama. Memang tidak ada unsur paksaan dalam memeluk Islam. Tetapi, Islam melarang seorang muslim meninggalkan akidah Islam.


Sangat jelas terlihat upaya merangkul agama Baha'i menunjukkan bukti tolerasi yang kebablasan, sebab secara terang-terangan respon baik yang diberikan dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi, padahal masih melekat dalam ingatan berbagai peristiwa perkusi yang dialami ormas Islam, ulama dan para aktivis dakwah, hingga kini berada dibui penjara dengan tuntutan intoleransi.


Hasilnya, penerapan sistem sekularisme-demokrasi telah memberi banyak kerugian kepada umat Islam. Tumbuhnya begitu subur akibat aliran sesat yang menyesatkan akidah Islam yang lurus dan terbukti gagal melindungi umat dari penyesatan.


Khilafah Menjaga dan Melindungi Agama


Khalifah adalah perisai tempat umat berlindung.

Rasulullah shallallahu alahi wassalam bersabda,


 “ Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang dibelakangnya, dan digunakan sebagai temeng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan adil maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya. “ ( HR Bukhari dan Muslim)

 

Negara Khilafah wajib menjaga akidah umat Islam dari berbagai penyimpangan, penyesatan sebagaimana syariat Islam yang berfungsi menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keamanannya.


Dalam hal menjaga dan melindungi agama, negara khilafah memberikan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Agama lain dapat berdampingan hidup dengan tenang bersama kaum muslimin di bawah naungan Islam. Sebab, pengakuan Islam terhadap berbagai ragam masyarakat tidak terlepas dari ajaran Islam.  

 Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

 

 “Tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Islam).” (QS al-Baqarah : 256)

 

Penjagaan khilafah terhadap Islam tidak akan memunculkan aliran sesat dan menyesatkan. Perlindungan Khilafah terhadap umat agama lain telah membuktikan dalam lembaran sejarah bagaimana khilafah memperlakukan non muslim dengan sangat baik. Hal ini teruji bagaimana umat non muslim hidup tenang dan damai di bawah pemerintah Islam. Kembali pada Islam dalam naungan Khilafah ialah upaya untuk menyelamatkan akidah dan kehidupan kita dari sistem demokrasi sekuler. Wajib kita perjuangkan bukan diabaikan.