Meraih Citra di Tengah Pandemi, di Mana Hati Nurani?

 


Oleh El Syifa Abdurrahman 

Ibu Rumah Tangga dan Member AMK


Pandemi nampaknya menjadi ajang bagi para politikus yang hendak berlayar di kontestasi politik 2024 untuk mulai bergerilya mencari simpati rakyat. Cara klasik menebar baliho menjadi jurus awal yang dipakai para politikus ini. Baliho para petinggi partai mulai betebaran di jalan-jalan protokol.


Walaupun kontestasi politik masih lama, namun mereka sudah mengambil ancang-ancang untuk mengenalkan diri. Alih-alih meraih simpati, pemasangan baliho ini justru menuai kritik dari masyarakat yang menganggap politikus tak peka kondisi rakyat.


Bagaimana tidak, di tengah melemahnya kondisi ekonomi sebagai dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan  masyarakat, para politikus ini justru sibuk memoles citra diri demi meraih simpati. 


Menurut pengamat kebijakan publik, Andrinof Achir Chaniago menilai, baliho yang semula dipasang untuk pemanasan 2024 itu justru akan merugikan atau menjadi bumerang bagi parpol.


Andrinof menyebut, nama politikus yang terpampang di baliho akan diingat masyarakat sebagai tokoh yang tidak simpati selama pandemi Covid-19, dan berujung penilaian buruk pada pemilu 2024.


Menurutnya, akan lebih mengena jika para politikus mengalihkan dana pembuatan baliho untuk membantu pekerja sosial dalam penanganan pandemi Covid-19.


Sedangkan menurut pengamat politik Adi Prayitno menilai, banyaknya kontroversi pemasangan baliho politikus itu disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tengah berada dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19.


Di tengah karut marutnya penanganan pandemi, harusnya menjadi bahan evaluasi para pemimpin bahwa tidak mudah memimpin di situasi yang serba sulit ini. Terlebih lagi kebijakan yang diambil masih belum bisa mengeluarkan masyarakat dari situasi darurat. 


Sejatinya, apa yang mereka lakukan dalam membantu kesulitan masyarakat adalah kewajiban mereka sebagai pelayan masyarakat, tak perlu ️dipromosikan sebagai bentuk kampanye terselubung dengan dalih membantu rakyat. 


Tentu wajar, jika rakyat tidak bersimpati terhadap upaya pencitraan mereka, karena pada saat menjabat saja kebijakan yang dikeluarkan terkait penanganan suatu masalah, terlebih masalah pandemi ini belum berhasil kok minta dipilih lagi. 


Apalagi perilaku korup pejabat tak surut di tengah pandemi ini, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara yang paling mendapat perhatian publik yang memotong dana bantuan sosial. 


Hal ini tentu menambah rasa kecewa masyarakat terhadap penguasa. 


Di sisi lain rakyat justru semakin terbebani dengan berbagai pungutan pajak untuk menambal defisit APBN, sementara kekayaan alam yang melimpah justru pengelolaannya diserahkan kepada swasta, baik lokal maupun asing. 


Lahirnya pejabat dan penguasa yang tak amanah dan bermental korup adalah akibat dari penerapan sistem kapitalis sekuler. 


Di mana sistem ini mengabaikan peran agama dalam kehidupan. Mahalnya biaya untuk menjadi pejabat dalam sistem demokrasi sekuler juga berdampak pada maraknya kasus korupsi. Biaya yang mahal ini tentu harus kembali ketika mereka berkuasa. 


Melihat perilaku penguasa yang seperti ini, tentu semakin membuka mata umat untuk meninggalkan sistem kapitalis sekuler yang menjadi akar dari masalah ini. Beralih kepada sistem yang melahirkan penguasa amanah dalam menjalankan kewajibannya. 


Dan ini ada dalam sistem Islam, dalam Islam jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan. Seorang pejabat bertanggung jawab untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya.


Dengan beban amanah ini pejabat akan menjamin segala hal yang menjadi hak rakyatnya, seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Rasulullah saw. bersabda, “Imam atas manusia adalah pengurus rakyat dan dia dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya (HR al-Bukhari). 


Pemimpin dalam sistem Islam tak akan disibukkan dengan pencitraan diri, karena baginya jelas apa yang menjadi tugasnya harus ditunaikan sebaik-baiknya sebagai bentuk ketaatan pada Allah Swt.


Cukuplah baginya peringatan yang diberikan oleh Rasulullah saw. yang mengatakan, "Tidaklah seseorang yang diberi amanah mengurusi rakyatnya, lalu tidak menjalankannya dengan penuh loyalitas, melainkan dia tidak mencium bau surga (HR al-Bukhari). 


Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, “Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus urusan rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya (HR. Muslim). 


Teladan  Pemimpin Sepanjang Zaman 


Kisah keteladanan pemimpin dalam menjalankan tugasnya bertebaran sepanjang sejarah penerapan sistem Islam, yaitu Khilafah. Sejarah mencatatnya dengan tinta emas di mana para khalifah mampu menjalankan peran itu dengan baik. Salah satunya dalam kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatab.


Dikisahkan, suatu hari Khalifah Umar pernah mengejar unta zakat yang lepas. Mengetahui hal itu Imam Ali lantas menegurnya. Umar pun menjawab, "Jangan engkau mencelaku wahai Abu Hasan, demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad saw. dengan kenabian ada anak domba (zakat) hilang di tepi sungai Eufrat pasti Umar akan dihukum karena hal tersebut pada hari kiamat, sebab tiada kehormatan bagi seorang penguasa yang menghilangkan (hak) kaum muslim.”


Keseriusan Khalifah Umar bin Khatab dalam menjaga harta umat juga ditunjukan dengan kebijakan yang memeriksa harta pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Jika beliau mendapati kekayaan seorang wali atau amil (kepala daerah) bertambah secara tidak wajar, maka akan meminta pejabat tersebut untuk menjelaskan asal-usul hartanya. 


Jika penjelasannya tidak memuaskan, kelebihan harta tersebut akan disita atau dibagi dua. Seperti yang pernah dilakukan terhadap Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, juga Amr bin Al Ash. 


Karakter pemimpin seperti ini tidak hanya karena individu yang amanah, namun juga ditopang oleh sistem yang baik, yaitu sistem yang lahir dari Sang Pencipta manusia yang akan melahirkan penguasa yang amanah dan menjalankan tugasnya semata mengharap keridaan Allah Swt. 


Tidakkah kita rindu hidup dalam naungan Islam?


Wallahu’alam bishshawab.