Menanti Pimpinan Peka Krisis

 



Ummu Qonita

Kontributor Media Lenteranyahati



Hampir satu setengah tahun dunia dilanda wabah Covid-19. Tak hanya kesehatan, Covid-19 juga berimbas pada berbagai aspek lain kehidupan. Hanya 8 bulan dihantam pandemi, Indonesia resmi dinyatakan resesi akibat pandemi Covid-19 setelah perekonomian kuartal kedua dan ketiga 2020  tercatat minus 5,32% dan 3,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Angka-angka ini diumumkan Kepala BPS, Suhariyanto, dalam konferensi pers virtual pada Kamis 5 Nopember 2020. (www.bbc.com 5 Nop 2020)


Anehnya, sejak awal jajaran pemerintah memperlihatkan aksi yang menyedihkan. Mulai dari pernyataan bahwa virus tak akan masuk Indonesia karena birokrasi berbelit-belit, rakyat kebal virus corona karena sering minum jamu hingga promosi pariwisata justru di saat negara lain telah begitu ketat menyaring pendatang di bandara-bandara internasional. Setelah mulai tersadar akan bahaya wabah, mereka melarang mudik lebaran, namun mengijinkan tempat wisata dibuka dan pilkada. Sebagian menteri melakukan perjalanan ke luar negeri untuk ursan investasi yang sebenarnya bisa dilakukan secara virtual. PSBB diberlakukan tanpa memperhatikan kebutuhan perut rakyat yang mencari nafkah di sektor informal.


Bahkan setelah 16 bulan berlalu dan Indonesia menempati posisi tertinggi dunia jumlah kasus covid-19, sikap para pemimpin negeri tidak juga berubah. Perilaku mereka tidak memperlihatkan komitmen, kapasitas dan empati terhadap krisis yang dihadapi negara dan masyarakat.  Mulai dari menteri yang mengorupsi bansos hingga menteri yang sangat peduli sinetron. Pemerintah juga menerapkan PPKM Darurat, yang melarang masyarakat bepergian demi mengurangi penularan, namun penerbangan LN tetap dibuka dan  TKA Cina membanjiri Indonesia. Hingga 18 Mei 2021 Menaker menyebutkan ada 8.700 TKA Cina masuk Indonesia. 


Peningkatan kasus di bulan Juli 2021 juga diperkeruh dengan peluncuran VGR, vaksin gotong royong yang menjadi topeng penjualan vaksin bagi rakyat. Semakin jelas upaya cuci tangan pemerintah dalam menjamin kebutuhan utama berupa layanan kesehatan rakyat.


Blundernya kebijakan pemerintah dalam mengelola pandemi berakibat fatal. Pandemi berkepanjangan, rakyat makin sengsara, utang negara bertambah, generasi muda terlantar pendidikannya. Jika ditelisik kegagapan pemerintah menangani pandemi disebabkan beberapa faktor, di antaranya; pola pikir tentang amanah kekuasaan, rendahnya kompetensi dan pengaruh pola pikir kapitalis.


Kepemimpinan adalah  amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat.  Ini bertolakbelakang dengan kerangka berpikir yang hanya menjadikan kekuasaan sebatas power dan privilege. Dari pola pikir ini maka kebijakan, ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat tidak mencerminkan tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat. Pakar hukum tata negara Miriam Budiardjo menyebutkan salah satu fungsi negara adalah menyejahterakan. Dalam konteks pandemi, menuntaskan masalah wabah dan menjamin kebutuhan masyarakat adalah hal paling sederhana yang memiliki pengertian menyejahterakan. Kesalahan kerangka pikir tentang kekuasaan inilah yang mendorong para pejabat publik tampak “bermain-main” dengan kata-kata dan tindakan serta kebijakan yang sangat tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.


Mengelola pandemi membutuhkan kompetensi. Mereka yang menguasai data, memiliki daya analisis dan kedalaman berpikir serta kapasitas politik memadai  akan mampu memetakan masalah, mempertimbangkan alternatif pemecahan dan memutuskan kebijakan yang tepat serta menerapkannya secara strategis. Jikapun kompetensi ini tak cukup dimiliki maka perlu kehendak mendengar pendapat pakar dan meminta pertimbangan dari orang-orang tulus untuk memutuskan kebijakan dan menerapkan strateginya sehingga masalah segera dapat diatasi. Sayangnya kedua hal ini tidak ada pada para pejabat yang berkuasa saat ini. Tak aneh jika terlontar solusi menaikkan imun dengan makan coklat, nonton komedi dan mendengarkan musik. 


Mereka ini ibarat para Ruwaibidhah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang artinya: “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di masa itu para pendusta dibenarkan omongannya sedangkan orang-orang jujur didustakan, di masa itu para pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang terpercaya justru tidak dipercaya, dan pada masa itu muncul Ruwaibidlah, ditanyakan kepada beliau saw. apa itu Ruwaibidlah? Rasul menjawab: Seorang yang bodoh (yang dipercaya berbicara/mengurusi) tentang masalah rakyat/publik”. (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah (no 4026)


Sejak awal pandemi, arah kebijakan pemerintah tertarik pada dua kutub yakni kesehatan masyarakat dan perekonomian. Kedua hal ini penting, namun tentu ada yang diprioritaskan. Sayangnya pemerintah memilih “penyelamatan ekonomi” ketimbang kesehatan rakyat. Inilah dampak pola pikir kapitalis yang menjadikan urusan materi sebagai  standar kehidupan, sehingga kebijakan yang diambil dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat berorientasi pada ekonomi. Pola pikir ini tampak jelas dalam kebijakan PSBB dan PPKM, promosi pariwisata dan ijin operasi objek wisata serta peluncuran VGR. 


Ketiga faktor ini bersinergi menghasilkan pola penanganan pandemi yang kacau dan tak terarah. Maksud hati menyelamatkan ekonomi, apa daya yang terjadi kemudian adalah rakyat jadi korban,  pandemi berkepanjangan dan resesi ekonomi.


Bagaimana Islam mengatur tentang kepemimpinan? Pemimpin adalah pelindung orang-orang yang dipimpinnya. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat atas amanah kepemimpinannya itu. Sebagaimana hadits Rasulullah saw.,


“Imam adalah raa’in (penggembala) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari)


Kepemimpinan dalam Islam adalah  tanggung jawab dunia dan akhirat. Artinya, seorang penguasa atau pemimpin di dunia bertanggungjawab atas nasib rakyatnya. Dia wajib menyelenggarakan urusan agar sandang, pangan, dan papan rakyatnya bisa tercukupi. Demikian juga menjaga segala kebutuhan kolektif mereka, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga rakyat hidup sejahtera di dunia. Pemimpin juga  wajib menjaga agama rakyatnya supaya tetap dalam tauhid dan ketakwaan kepada Allah Swt sehingga selamat di akhirat. 


Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa seorang pejabat negara harus memiliki tiga kriteria penting:  at-taqwa (ketakwaan); al-quwwah (kekuatan); dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat). Takwa akan menjadikannya takut kepada Allah dan menjalankan amanah agar dapat  mempertanggungjawabannya di akhirat. Kekuatan terwujud dalam keilmuan, kompetensi dan kapabilitas mengelola negara.  Kelembutan akan menuntunnya berempati dan bersungguh-sungguh melayani kebutuhan rakyat  baik dalam situasi normal maupun dalam situasi krisis.


Pemimpin dengan kriteria di atas terpilih dalam pola pemilihan yang menjadikan jejak kontribusi pemikiran, tindakan dan ketakwaannya sebagai kriteria mulai dari pencalonan hingga pemenetapannya.  Pemimpin yang mengayomi rakyatnya hanya akan terwujud dalam sistem Islam, karena hanya sistem Islamlah yang memungkinkan penerapan hukum Allah dalam seluruh aspek. Sistem ini menjaga secara dzahir ketakwaan setiap orang dengan segenap struktur pemerintahan dan sistem hukumnya sekaligus menjaga agar semua orang  takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam keadaan rahasia dan terang-terangan. 


Dalam catatan sejarah Khilafah Islam telah melahirkan pemimpin yang takwa, kuat dan lembut pada rakyat. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz, pemimpin kaum muslimin yang mengerahkan segenap kemampuannya mengurus rakyat karena takut ditanya pada hari kiamat.


“Aku memikul beban umat Muhammad dari yang hitam hingga yang merah. Aku juga memikirkan persoalan orang-orang yang fakir dan kelaparan, orang yang sakit dan diacuhkan, orang yang tidak sanggup berpakaian yang tersisihkan, orang yang teraniaya dan tertindas, yang terasing dan tertawan, yang tua dan yang jompo, yang memiliki banyak kerabat tetapi hartanya sedikit, serta orang-orang seperti mereka di seluruh pelosok negeri. Aku sadar dan aku tahu bahwa Tuhanku kelak akan menanyakannya pada hari kiamat. Aku khawatir saat itu aku tidak memiliki alasan terhadap Tuhanku, maka menangislah aku.” Umar bin Abdul Aziz.


PR besar kaum muslimin saat ini mewujudkan sistem yang melahirkan pemimpin yang kuat, amanah dan lembut. Wallahu a’lam bi ashshawaab.