Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa, Mengapa Tak Antisipasi?


Oleh Endang Seruni

(Muslimah Peduli Generasi)


Kasus lonjakan Covid-19 di luar Jawa bertambah. Walaupun ditetapkan level 4. Lonjakan ini terjadi Provinsi Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Papua, Sumatera Barat, dan kepulauan Riau.

Presiden Joko Widodo mencatat pada 5 Agustus di Kalimantan Timur kasus aktif ada 22.529, Sumatera Utara 21.876, Papua 14.989, Sumatera Barat 14.496 dan Riau 13.958. Pada 6 Agustus, Sumatera Utara naik menjadi 22.892, Riau naik menjadi 14.993, Sumatera Utara menjadi 14.712.

Untuk itu Presiden meminta seluruh pihak, khususnya pemerintah di luar Jawa-Bali untuk menerapkan 3 hal. Yaitu penurunan mobilitas, testing, tracking dan penambahan ruang isolasi yang terpusat. Mengingat angka kenaikan jumlah kasus yang tajam di 5 provinsi di luar Jawa. (Sindonews,8/8/2021).

Ahli Epidemiologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Husaini mengatakan kenaikan kasus Covid-19 disebabkan karena permasalahan dalam penanganan 3T. Yaitu tracking (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (penanganan) kasus. Menurutnya pemerintah maupun Satgas Covid-19 memperbaiki hal ini. Sebagai contoh di Kalimantan Selatan pada 27 Juli 2021 menunjukkan ada 517 orang yang terinfeksi Covid-19. Sebanyak 372 orang sembuh dan 20 meninggal dunia. Pelacakan  terhadap yang kontak erat dilakukan hanya 1 orang persatu kasus positif Covid-19 (1:1). Standar WHO pelacakan kontak erat 1: 30. Kondisi ini jauh dari standar. Kemudian kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap keadaan dimana seseorang bisa menjadi pembawa virus dan penularan terus terjadi. (CNN Indonesia, 28/7/2021).

Melonjaknya kasus Covid-19 di luar Jawa setelah ditetapkan beberapa kebijakan. Dari PSBB beralih ke PPKM mikro, hingga darurat, kemudian level 3 dan 4. Membuktikan bahwa penanganan pemerintah terhadap wabah setengah hati.

Banyak anjuran dari para ahli untuk melakukan karantina wilayah diabaikan.

Kebijakan PPKM adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat sehingga nantinya mampu menekan penyebaran virus.

Namun faktanya, justru berdampak buruk pada masyarakat yang berpenghasilan harian. Hadirnya pandemi sudah membuat beban hidup menjadi lebih berat. Namun, kebijakan ini malah membuat mereka tambah sulit untuk berusaha bertahan hidup. Di sisi lain berharap pandemi segera berakhir, namun aktivitas untuk keluar rumah tetap mereka harus lakukan demi menghidupi keluarga mereka.

Fokusnya penanganan wabah di Jawa ada yang terlupakan. Bahwa di luar dari Jawa dalam pemenuhan dan penyediaan fasilitas kesehatan tidaklah lebih baik. Dari kesiapan masyarakat pun berbeda kala menghadapi pandemi.

Seharusnya antisipasi ledakan kasus  sejak awal dilakukan. Dengan tidak melockdown wilayah Jawa berarti akan mengakibatkan penyebaran virus semakin masif. Maka wajar jika terjadi lonjakan kasus di luar Jawa.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang serius, agar wabah segera berlalu. Setiap kebijakan yang digulirkan sudah semestinya dibarengi dengan sikap pemerintah yang serius dan konsisten dalam melaksanakan kebijakannya.

Sebagaimana kita tahu, kala negara-negara lain memperketat masuknya warga negara asing ke wilayah mereka. Pemerintah justru menggelar karpet merah bagi WNA secara bergelombang.

Pemerintah juga kurang transparan dalam menyampaikan kondisi dan fakta di lapangan secara gamblang. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya terjun bebas.

Banyak dijumpai dari masyarakat yang kurang disiplin dan abai terhadap prokes.

Ini terjadi karena kesimpangsiuran berita yang beredar. Sebagian dari mereka menganggap Covid-19 adalah sebuah konspirasi. Namun Covid-19 benar adanya.

Untuk merubah suatu perilaku di dalam  masyarakat perlu pemahaman yang ditanamkan kepada mereka. Yaitu pembelajaran yang menyeluruh dan konsisten melaksanakan pesan penting dari pembelajaran tersebut.

Memberikan contoh yang baik dan tegas dalam penanganan Covid-19. Dengan memperhatikan pendapat para ahli dan pakar kesehatan. Konsisten pula dengan terhadap kebijakan. Jangan hanya bergonta-ganti istilah, akan tetapi justru mengakibatkan lonjakan kasus yang tak terelakkan.

Inilah bukti lalainya penguasa dalam peria'yahan (pemeliharaan) terhadap rakyatnya. Hanya demi sebuah kepentingan, kebijakan digulirkan. Tanpa dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan terhadap rakyatnya. Jika ada dana bantuan itu minim dan tidak tepat sasaran. Bahkan disalahgunakan penyalurannya (dikorupsi).

Jika kita belajar sejarah dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, saat terjadi wabah di negeri Syam.

Khalifah melakukan karantina wilayah yang terjangkit wabah. Dan melarang orang yang berada di luar wilayah wabah memasuki wilayah yang terjangkit wabah.

Ini dilakukan untuk mencegah meluasnya wabah. Khalifah Umar bin Khattab juga mendirikan pos-pos bantuan makanan di wilayah karantina. 

Inilah yang dilakukan oleh penguasa dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa rakyatnya. Pemenuhan kebutuhan rakyat yang dikarantina bertujuan agar rakyat yang terjangkit wabah konsentrasi untuk penyembuhan. Dan tidak harus dipusingkan untuk tetap mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun wilayah yang tidak dikarantina, beraktivitas seperti biasa yang berguna untuk menyuplai kebutuhan rakyat yang dikarantina. Sementara para ahli dan ilmuwan terus mencari obat atau vaksin.

Dengan demikian masyarakat yang terjangkit bisa diobati dan sembuh. Wabah bisa terkendali dan segera berakhir.

Islam juga mengatur bahwa penguasa adalah penanggung jawab atas rakyatnya. Baik dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan juga menjaga keselamatannya. Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil dalam rangka untuk kemaslahatan bagi  masyarakat. Bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Sementara rakyat yang menjadi korbannya.

Lonjakan kasus Covid-19 yang terus melonjak tajam, membuktikan perlu adanya perubahan sistem yang mendasar. Dan menuju ke arah yang lebih baik. Yaitu kembali kepada sistem Islam kafah. Bukan tidak mungkin pandemi akan berlalu. Bak pelangi akan muncul kala hujan telah usai.

Waallahu a'lam bishshawab.