Lompatan Kasus Covid-19 Luar Jawa, Dimana Negara?

 


Oleh 

Ummu Shafiyya Asy-Syarifah


Pandemi sudah berjalan hampir dua tahun lamanya. Namun, hingga kini pemerintah masih nampak belum memiliki cara yang efektif untuk menghentikan laju penyebaran virus Covid-19. Sejak kemunculan virus Covid-19, pemerintah gagap dan lalai untuk mengambil langkah tegas demi menanggulangi pandemi. Walhasil, hingga kini pandemi masih juga belum teratasi dan justru semakin menjadi-jadi.


Bila diamati, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih setengah hati. Tidak optimal. Mulai dari PSBB hingga PPKM berlevel, seluruhnya sebatas bertujuan untuk menekan laju penyebaran pandemi, bukan untuk menuntaskan pandemi. Kalau demikian, selesai kebijakan diberlakukan, sangat mungkin grafik penularan akan menanjak kembali.


Sejauh ini, pemerintah lebih banyak berfokus pada penanganan pandemi di daerah Jawa. Padahal, bisa jadi daerah di luar Jawa juga tak kalah mengerikan. Hanya saja tidak banyak terekspos media. Namun bisa dibayangkan bagaimana parahnya kondisi di luar Jawa bila kondisi di Jawa yang secara infrasturuktur dan pelayanan kesehatan “tercukupi” masih saja kelimpungan mengatasi pandemi.


*Tren Positif Kasus Harian Luar Jawa-Bali*


Setidaknya ada enam provinsi di luar Jawa yang mencatat kenaikan kasus signifikan. Pertama Sumater Utara yang naik delapan kali lipat dalam sebulan. Kemudian Kalimantan Timur yang naik duapuluh kali lipat sejak 9 Juni 2021. Riau mengalami kenaikan limkali lipat, Kalimantan Selatan naik lebih dari limabelas kali, dan Kalimantan Timur naik duapuluh kali lipat sejak 9 Juni 2021. (CNBCIndonesia.com, 12/8/21)


Menyedihkan. Di saat kasus harian Jawa mulai turun, di luar Jawa justru meningkat. Hal ini wajar dan dapat dirediksi dengan mudah sebab realitanya memang terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Kesenjangan dari berbagai dimensi pun tak terelakkan. Kondisi ini semakin parah setelah kemunculan pandemi.


Ahli Epidemiologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dr Yudhi Wibowo mengkhawatirkan potensi lonjakan pandemi Covid-19 di luar Jawa. Jika terjadi lonjakan kasus Covid19 pada daerah-daerah di luar Jawa, ketangguhan pemerintah daerah merespons kasus tersebut masih diragukan. (Liputan6.com, 11/8/21)


Memang benar, bila berkaca dari lonjakan kasus di Jawa-Bali saja, di mana kedua daerah itu lebih menunjang dari segi fasilitas kesehatan dan tenaga medis, angka kematian viris masih terbilang tinggi. Apalagi daerah seperti luar Jawa yang sarana dan prasarananya minim.


*Pemerintah Loss Control, Pandemi Out of Control*


Sejauh ini fokus utama pemerintah memang masih terfokus pada Pulau Jawa-Bali. Sedangkan untuk daerah luar Jawa masih minim perhatian. Aktivitas 3T (Testing, Tracing, Treatment) nampak baru digalakkan di kisaran Jawa-Bali saja, sedangkan luar Jawa masih jauh memadai. Padahal aktivitas 3T adalah tahap awal untuk bisa mendapatkan data yang valid tentang pandemi sehingga nantinya pemerintah dapat segera mengambil langkah yang tepat.


Sudah seharusnya pemerintah menggalakkan aktivitas 3T secara cepat, tepat, dan merata di seluruh daerah, bukan hanya di Jawa, namun di luar Jawa juga. Pelayanan 3T pun semestinya diperoleh rakyat secara gratis, bukan berbayar.


Malangnya, rakyat seolah tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Pasalnya, kondisi rakyat kini sudahlah terhimpit ekonomi, masih terhimpit pandemi. Lebih-lebih, mereka yang tinggal di luar Jawa, pasti harus berjuang lebih keras sebab minimnya sarana dan prasarana disana.


Belum lagi, edukasi pemerintah kepada rakyat tentang pandemi, terus terang saja masih sangat minim. Hal ini terbukti dari banyaknya informasi hoaks yang berceceran dan tak sedikit memakan korban jiwa sebab rakyat lebih percaya kepada informasi yang beredar di sosial media. Sejatinya ini juga menunjukkan trust rakyat kepada pemerintah tak lagi besar.


*Islam Wajibkan Pemerintah Totalitas Mengurus Rakyat*


Carut marut penanganan pandemi Covid-19 kini hakikatnya sebab tidak diterapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Negara kini mengadopsi mabda’ kapitalisme yang meletakkan manfaat sebagai asas dalam kehidupan. Parameter yang digunakan dalam sistem kapitalisme adalah untung rugi. Maka bila mabda’ ini diambil oleh negara, tak heran bila negara akan hitung-hitungan dalam membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat.


Problem Covid-19 hakikatnya adalah problem kesehatan yang semestinya diatas dengan fokus terbesar pada aspek kesehatan, bukan pada aspek ekonomi. Namun, demikianlah negara bermabda’ kapitalisme yang fokus ada aspek ekonomi sekalipun kondisi negara rakyat tengah kritis digerogoti pandemi. Ibarat sakit jantung diberi obat lambung. Bukannya sembuh justru semakin akut.


Negara Islam juga tidak akan fokus pada beberapa daerah saja, namun akan memastikan pembangunan sarana dan prasarana merata di seluruh wilayah kekuasaanya. Sehingga tidak ada yang namanya jurang pemisah yang sangat jauh antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.


Pelayanan kesehatan juga tidak setengah-setengah. Negara akan menggratiskan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Mulai dari pelayanan 3T (Testing, Tracing, and Treatment), vaksinasi, perawatan, dan pengobatan akan diberikan secara gratis dengan pelayanan maksimal, bukan setengah-setengah.


Kondisi ini hanya bisa terwujud bila sistem ekonomi yang digunakan oleh negara adalah sistem ekonomi Islam. Pembiayaan seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan akan diambil dari Baitul Mal. Hal seperti ini hanya bisa diterapkan dalam negara Islam Khilafah.


Terakhir, patut direnungkan hadits Rasulullah saw.berikut, “Tidaklah seorang hamba yang—Allah jadikan pemimpin untuk mengurus rakyat—mati pada hari dia menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).