Kritik Lewat Seni, Dibungkam dan Dicari

 


Oleh: Siti Munawarah, S.E

(Aktivis Dakwah)


Bicara tentang mural dan grafiti. Tentu bukan hal asing di negeri ini. Goresan seni di setiap tembok, kadang menciptakan keindahan dan tak jarang mengundang hujatan. Tapi baru-baru ini, mural menjadi viral. Bagaimana para seniman menyampaikan keluhan dan kritikan melalui lukisan.


Mural mirip wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertuliskan '404: Not Found' viral di jagat maya dan menjadi sorotan publik serta aparat penegak hukum. Mural tersebut tergambar di tembok bawah Jembatan Layang Jalan Pembangunan 1, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. (Republika.co.id, 17/08/2021)


Tapi sayang, setelah mural tersebut viral. Polisi bertindak tegas menghapus goresan seni yang menurut mereka menghina petinggi negeri. Tidak hanya itu, polisi juga mengusut orang-orang yang melakukan hal tersebut. Seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah tindak kejahatan.


Pakar sosiologi politik dan pengamat kebebasan berekspresi menyebut penghapusan terhadap sejumlah mural berisi kritik sosial sebagai bagian karakter pemerintah yang "paranoid terhadap kritik". Karya seni itu disebut sebagai simbol protes yang tidak membahayakan, dan menurut kedua pakar, ekspresi melalui mural itu menunjukkan kebuntuan atau sumbatan pada saluran aspirasi di ruang lain. Alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijakan, respons yang kini diambil pemerintah dianggap tidak tepat, kata mereka. (BBC.com, 16/08/2021)


Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Kemana kebebasan berpendapat yang selama ini di gaungkan? Kemana pemerintah yang meminta kritikan? Jika ruang menyampaikan keluhan berupa mural di anggap kejahatan. Maka hal yang wajar jika banyak yang beranggapan bahwa pemerintah yang berkuasa anti terhadap kritikan.


Aspirasi maupun kritik yang dilayangkan lewat seni berupa mural, sejatinya bukan hal baru di negeri ini. Para seniman yang menyampaikan aspirasi dan kritikan lewat mural sudah ada sejak dulu. Lebih tepatnya zaman Orde Baru. Tapi pada saat itu pemerintah tidak represif dalam menanggapi berbagai macam mural yang dilukis. 


Mural pada dasarnya muncul akibat adanya ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam mengurusi rakyat. Dewan Perwakilan yg menjadi harapan aspirasi juga tidak mampu mengakomodir keinginan masyarakat. Jadilah masyarakat menyampaikan keluhan dengan berbagai jalan. 


Beda zaman, beda pemerintahan dan tentunya beda pula perlakuan. Mural yang di lukis oleh seniman yang berisi kritikan, semestinya menjadi refleksi bagi pemerintah. Terlebih terjadi ditengah carut marut nya penanganan wabah. 


Sebab kritik sejatinya bagian dari bagaimana masyarakat menyampaikan keluhan terhadap pemerintah yang berkuasa. Dan tentunya hal tersebut sangat di butuhkan oleh negara. Agar bisa melihat apakah ada yang kurang dalam penerapan atau bisa jadi dibalik kebijakan yang di sah kan justru menyengsarakan masyarakat. 


Tapi sayang hal tersebut tidak menjadikan pemerintah mengambil pelajaran. Yang terjadi justru menangkapi orang-orang yang berpotensi mencoreng citra buruk penguasa. Lalu mengancam mereka dengan berbagai UU yang di ciptakan. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan paham yang di anut Indonesia.


Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Yang mana di dalam paham tersebut menjamin sepenuhnya kebebasan individu. Termasuk didalamnya kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan ini dijamin dalam UU. Sebagaimana warga negara memiliki hak dalam bersuara. Mengkritik segala kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat. 


Ini tentu mencederai prinsip demokrasi. Di mana demokrasi mendukung sepenuhnya masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Sebab semboyan yang digunakan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang seharusnya menjadikan suara rakyat suara yang mesti didengar.


Tapi sayangnya, demokrasi yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya mendukung hal tersebut. Terbukti dengan banyaknya kebijakan yang dibuat berupaya mencegah individu maupun masyarakat untuk bersuara menyampaikan aspirasi dan kritikan. Dampak nya adalah masyarakat yang menyampaikan kritikan justru berujung ancaman. Hal ini tentu menimbulkan ketakutan ditengah-tengah masyarakat.


Pasalnya demokrasi hanya memberikan ruang kebebasan berpendapat ketika kritik yang dilayangkan tidak menganggu eksistensi mereka di ranah kekuasaan. Tapi jika kritik yang dilakukan berpotensi sebaliknya, meski yang disampaikan benar adanya maka harus siap-siap ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai UU yang mendera.


Seperti hal nya Eks anggota TNI Ruslan Buton harus berurusan dengan aparat hingga ke pengadilan karena tuduhan kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Dalam rekaman video yang beredar, Ruslan mengkritik kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, solusi terbaik untuk menyelamatkan Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden.


Tak hanya itu, salah seorang aktivis sekaligus jurnalis. Pendiri Watchdog, yang memproduseri film dokumenter Sexy Killer, yakni Dandhy Dwi Laksono pun tak luput dari kejaran. Dandhy ditangkap karena mengkritik Jokowi soal kebijakan di Papua. Melalui konten yang dipublikasikan. Dandhy menampilkan foto warga Papua yang menjadi korban kekerasan aparat di Wamena dan Jayapura. Hal ini menjadikan Dandhy sebagai tersangka atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian.


Fakta diatas hanya segelintir dari banyaknya kasus kritikan yang berujung laporan hingga ke pengadilan. Hal ini tentu menjadi bukti kuat. Bahwa rezim yang berkuasa hari ini merupakan rezim yang anti kritik.


Saat masyarakat tertatih-tatih hidup ditengah wabah. Seharusnya fokus utama pemerintah adalah bagaimana wabah bisa terkendali. Tapi justru yang dilakukan adalah mencari orang-orang yang mengkritik lewat seni. Sikap ini justru memperlihatkan bahwa pemerintah hanya melindungi wibawa tanpa mencari solusi yang tepat bagi kesulitan rakyatnya.


Aktivitas mengkritik atau muhasabah terhadap penguasa merupakan hak dan kewajiban yang mesti dimiliki oleh masyarakat. Aspirasi masyarakat harus menjadi hal utama yang mesti di dengar. Tapi di bawah sistem iapitalis-sekuler yang menganut paham demokrasi, pemerintah justru membungkam aktivitas tersebut.


Hal ini berbanding terbalik dengan sistem Islam. Di mana muhasabah atau mengkritik penguasa merupakan hak masyarakat, dan penguasa atau yang disebut dengan Khalifah memiliki kewajiban mendengarkan apa yang masyarakat sampaikan. 


Pemimpin yang lahir dari sistem Islam memiliki ketakwaan yang penuh terhadap Allah Swt. Maka ketika menjalankan amanah sebagai khalifah, mereka menerima dengan terbuka ketika masyarakat menyampaikan kritik terkait jalannya pemerintahan. Masyarakat pun memahami dengan benar, bahwa muhasabah terhadap penguasa merupakan kewajiban. 


Dan ini tercantum dalam firman Allah Swt. yang artinya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (TQS Ali Imran [3]: 104).


Inilah yang menjadi pegangan. Asas yang lahir dari aturan Islam mewajibkan mereka taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Sebab tidak bisa dipungkiri, penerapan hukum yang dilakukan oleh manusia sudah pasti memiliki sisi ketidaksempurnaan. Disinilah pentingnya peran masyarakat dalam mengontrol jalannya kekuasaan dan mengoreksi penguasa ketika melenceng dari aturan. 


Bahkan sangking mulia nya aktivitas tersebut. Rasulullah memuji mereka yang melakukan muhasabah terhadap penguasa ketika Khalifah menerapkan aturan yang melenceng atau menzalimi masyarakat.


Rasulullah saw. bersabda :

“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zalim itu) membunuhnya.” (HR al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath).


Dari kewajiban, serta hak di atas, terciptalah sebuah wadah dalam sistem Islam yang menjadikan masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan aktivitas muhasabah terhadap khalifah. Wadah tersebut dinamakan sebagai Majelis Umat.


Dari sinilah aktivitas muhasabah bisa terkoordinir dengan baik. Bagaimana orang-orang yang merupakan bagian dari Majelis Umat membuka musyawarah terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Khalifah.


Seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar pernah dikritik oleh seorang muslimah ketika menyampaikan terkait pemangkasan terhadap mahar yang akan diberikan kepada perempuan. Saat itu, salah seorang muslimah merasa keberatan dengan apa yang Umar sampaikan. 


" Hai, Amirul Mukminin, kau melarang orang-orang memberikan mahar kepada istri-istri mereka lebih dari 400 dirham?" protes wanita itu. " Ya," jawab Khalifah Umar. " Apakah kau tidak pernah dengar Allah menurunkan ayat (melafalkan penggalan ayat 20 Surat An Nisa)," kata wanita itu.


Protes itu disambut hangat oleh Khalifah Umar. Dia lalu beristighfar dan mengatakan, " Tiap orang lebih paham ketimbang Umar." Umar lalu kembali naik ke mimbar dan berpidato lagi. " Wahai khalayak, tadi aku larang kalian memberikan mahar kepada istri melebihi 400 dirham. Sekarang silakan siapa pun memberikan harta (sebagai mahar) menurut kehendaknya,"


Inilah bagaimana gambaran muhasabah terhadap penguasa dalam sistem Islam. Yang menjadikan masyarakat dan penguasa memiliki keharmonisan dan kepercayaan yang tidak dimiliki oleh sistem hidup yang lain.


Wallahu a'lam bishawwab