Korupsi Menggurita di Saat Rakyat Menderita


Oleh Dewi Asiya

(Pemerhati Masalah Sosial)


Lembaga survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya bahwa mayoritas publik nasional yakni 60% menilai bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam 2 tahun terakhir meningkat, hal ini disampaikan oleh direktur eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring pada Minggu (8/8). (detikNews, 8/8/2021).

Dari hasil survei tersebut menjadikan tingkat keprihatinan rakyat terhadap korupsi juga sangat tinggi yaitu 44 % masyarakat menulis sangat prihatin, 49 % prihatin dan 4 % tidak prihatin, sementara 2 % tidak menjawab hal ini disampaikan oleh direktur eksekutif LSI Djayadi Hanan. (Gatra.com, 8/8/2021).

Dari data ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap kasus korupsi yang sedemikian menggurita di negeri ini.

Kondisi ini diperparah dengan diangkatnya mantan terpidana kasus korupsi Emir Moeis sebagai salah satu komisaris di PT pupuk Iskandar Muda (PIM) yang merupakan anak perusahaan PT pupuk (BUMN) sejak 18 Februari 2021. (kompas.com, 6/8/2021). 

Pengangkatan mantan koruptor menjadi pejabat komisaris di BUMN, terkesan ada unsur pembiaran dan bahkan kalau boleh dikatakan dukungan terhadap pelaku koruptor, sehingga wajar jika rakyat merasa prihatin terhadap kondisi negeri ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa korupsi telah tumbuh subur di negeri ini.

Suburnya korupsi di suatu negeri tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang diterapkan di suatu negeri. Negara yang menerapkan sistem demokrasi dipastikan berpeluang untuk menumbuhsuburkan korupsi. Dalam sistem demokrasi dimana kedaulatan ada di tangan rakyat untuk membuat peraturan. Jika manusia diberikan  kedaulatan penuh dalam membuat peraturan, maka dipastikan peraturan yang dihasilkan berkecenderungan memberikan kepentingan bagi si pembuat peraturan. Walhasil peraturan yang dihasilkan tidak berpihak kepada rakyat, namun lebih kepada kepentingan individu dan partainya.

Selain dari itu mahalnya biaya sistem demokrasi, semakin mengukuhkan pelaku korupsi.Pemilu dengan biaya milyaran bahkan trilyunan meniscayakan adanya peluang jual beli suara. Para calon penguasa akan menggandeng para pemodal yang bisa menggelontorkan dana untuk membiayainya. Para pemodal ini pasti akan meminta kompensasi maksimal atas suatu kepentingan, baik dalam tender proyek pembangunan hingga perubahan regulasi guna mendukung kepentingan sang penyandang dana.

Walhasil negara demokrasi bertransformasi menjadi negara korporatokrasi yaitu pemerintahan yang disetir oleh korporasi. Hingga Trias politica yang diklaim sebagai sistem politik terbaik nyatanya saling bekerjasama demi kepentingan individu dan kelompoknya, akibatnya rakyat menjadi korban keserakahan kaum kapitalis. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat direbut secara legal atas nama regulasi yang dilegitimasi oleh sistem demokrasi. Jelaslah korupsi akan tumbuh subur di lahan demokrasi. 

Upaya mempertahankan demokrasi sama dengan mempertahankan ketidakadilan bagi semua penduduk negeri.

Khilafah satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam terbukti memberikan keadilan bagi semua rakyat baik muslim maupun nonmuslim. Kita bisa menengok teladan dari para khalifah, Abu Bakar misalnya, ketika beliau mendapatkan santunan dari baitul mal, beliau gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan sangat sederhana sebagaimana layaknya manusia biasa. Bahkan sebelum Abu Bakar meninggal dunia beliau berpesan pada keluarganya untuk mengembalikan uang kepada negara sebesar 6000 dirham semata-mata kehati-hatian beliau agar tidak memakan harta rakyat.

Dalam sistem ketika khilafah mengangkat seorang yang akan menjabat sebagai penguasa atau pegawai negara, maka akan dihitung hartanya terlebih dahulu. Demikian juga di tengah-tengah ia menjabat, maka hartanya akan selalu diaudit, jika ada penambahan harta yang tidak dibenarkan secara syar'i yaitu harta yang diperoleh dengan memanfaatkan jabatannya dengan mengambil harta milik negara atau milik masyarakat yang disebut dengan harta ghulul termasuk di dalamnya korupsi, harta itu haram dimiliki, "Barang siapa yang berkhianat dari harta ghanimah sedikit pun, (maka pada hari kiamat ia akan datang) membawa apa yang dikhianatkannya itu pada leher-pundaknya. (Tafsir Ibn Abbas, Tanwir miqbas juz I, hlm. 75).

Maka, harta ghulul termasuk korupsi akan disita oleh negara dan pelakunya akan diberikan sanksi hukum yang tegas berupa ta'zir yang diberikan oleh seorang hakim yang memberikan efek jera bagi para pelaku kecurangan dalam harta.

Adapun mekanisme khilafah/pemerintahan Islam dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah sebagai berikut;

Kesatu, adanya badan pengawasan/pemeriksaan keuangan yang ketat untuk mengetahui apakah seorang pejabat atau pegawai negara melakukan kecurangan dalam keuangan atau tidak. 

Kedua, gaji yang cukup untuk para pegawai dalam memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier. Selain itu dalam sistem pemerintahan Islam, biaya hidup sangat murah karena politik ekonomi Islam akan menjamin kesejahteraan semua rakyat, kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, keamanan akan digratiskan. Kebutuhan pokok akan dipenuhi secara maksimal.

Ketiga, ketakwaan individu, hal ini menjadi syarat diterimanya seseorang untuk menjadi pegawai negara, karena ketakwaan individu ini akan menjadi self control kuat bagi seorang muslim dalam menjalankan tugasnya karena dia yakin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan.

Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelima, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Khilafah menetapkan aturan haramnya korupsi/suap/kecurangan. Hukumannya yang keras bisa berupa publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, takzir, bahkan pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.

Mekanisme inilah yang menjadikan pencegahan adanya korupsi dan dengan adanya hukuman yang tegas menjadikan pelakunya merasa jera, serta akan mencegah orang lain melakukan tindak korupsi. Dengan begitu harta negara maupun kekayaan alam akan terjaga dan mampu memberikan kesejahteraan bagi semua rakyat baik muslim maupun nonmuslim.

Allahu a'lam bishshawab.