Kontroversi BPIP, Kemanakah Bermuaranya?

 



Oleh Nur Syamsiah Tahir

Praktisi Pendidikan dan Member AMK



Dilansir oleh FAJAR.CO.ID, JAKARTA (14/8/2021), Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengritik BPIP. Dia menyebut lomba menulis artikel bertema ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ oleh BPIP ini tidak kontekstual.


Abbas juga menyebut lebih baik BPIP dibubarkan saja. "Kesimpulan saya BPIP ini memang sebaiknya dibubarkan saja,” ujar Anwar Abbas, Jumat (13/8/2021).


Lomba menulis artikel yang sejatinya dihelat pada hari santri dan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ini ditujukan untuk para santri. Namun pada faktanya ini justru mengundang polemik. Kegaduhan ini wajar saja muncul ke permukaan dan menuai banyak kecaman sebagaimana yang disampaikan oleh Anwar.


“Yang dipersoalkan masalah bendera nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri,” tegas Anwar.


Anwar khawatir jika ada satu tulisan peserta lomba yang menyimpang, maka seluruh santri kena getahnya.



Mengulik BPIP


BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).


Berkenaan dengan hal itu, maka pada lima tahun mendatang, guna menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, BPIP menetapkan visinya sebagai berikut:


“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”


Dengan visi tersebut, BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasiskan pemanfaatan sumber daya manusia unggul.


Maka dalam rangka mencapai visi tersebut, BPIP menetapkan misi sebagai berikut:


“BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”


Visi dan misi tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024.


Selanjutnya, demi tercapainya visi dan misi tersebut digelarlah berbagai event yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu, salah satunya lomba menulis artikel tersebut.



Demokrasi Sebagai Akar Masalah


BPIP merupakan salah satu representasi dari demokrasi yang diusung negeri ini. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan cratos, memiliki pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 


Demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilihan pemimpin/penguasa tapi juga tentang kewenangan rakyat yang duduk sebagai penguasa yang berperan dalam memutuskan dan menetapkan hukum/peraturan/kebijakan. (Kitab Struktur Negara Islam)


Inilah rentetan dari sekularisme atau paham serba bebas. Yang merupakan buah dari asas pemisahan agama dari kehidupan (fashluddien 'anil hayah). Dimana segala karut-marutnya di negeri ini merupakan hasil dari diterapkannya asas ini, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan sebagainya, termasuk digelarnya lomba menulis artikel tersebut. 


Oleh karena itu, dalam kitab Struktur Negara Islam dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem kufur, sistem yang bertentangan dengan sistem Islam.



Islam Solusi Semua Masalah


Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna agama-agama sebelumnya, tidak hanya memuat tentang akidah, tapi juga syariat sebagai pedoman dalam memecahkan semua problematika manusia. Allah Swt. tidak hanya sebagai Al Kholiq tapi juga sebagai pembuat hukum, sebagaimana yang tercantum dalam QS Yusuf, ayat 40 yang artinya "Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. "


Didukung pula dalam Alquran surat Al Maidah ayat 48 yang artinya, "Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Dan dilanjutkan dalam ayat 49 yang artinya, "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."


Adapun pemimpin atau Al Imam dalam Islam adalah junnah (perisai) yang akan melindungi umat/rakyatnya dengan bersandarkan pada hukum syarak. Maka lembaga-lembaga atau badan-badan yang berada di bawahnya pun dipilih dan diangkat semata-mata demi membantu pelayanan terhadap urusan umat/rakyat, bukan yang lainnya. 


Penerapan hukum syarak secara kafah akan mampu menutup setiap celah pelanggaran yang akan terjadi. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum syarak tidak hanya sebagai hukuman, tapi juga sebagai pencegah dan penebus dosa bagi si pelanggar, sehingga ia akan terbebas dari siksa di akhirat. 


Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mengakhiri kontroversi ini adalah kembali pada Islam. Terapkan Islam secara kafah niscaya berbagai masalah akan terselesaikan secara tuntas. 


Wallaahu a'lam bishshawaab