Klaim Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Kenyataan atau Pencitraan?


Oleh Mustika Lestari

(Freelance Writer)


Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun terbukti telah meluluhlantakkan perekonomian hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, kinerja perekonomian negeri ini tercatat resesi pada tahun 2020 lalu. 

Namun di tengah tekanan ekonomi yang terjadi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 mengalami kenaikan 7,07% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang terkontraksi sangat dalam hingga minus 5,3%. Ini dinilai sebagai pertumbuhan positif pertama sejak adanya pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan ini adalah “pertumbuhan ekonomi semu,” karena menggunakan base rendah di tahun 2020. Menurut INDEF di kuartal II 2020 pemerintah melakukan PSBB, sementara di kuartal II 2021 terjadi pelonggaran PPKM. Ini menyebabkan pertumbuhan tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan kuartalan Indonesia sebesar 5%. Lembaga ini menegaskan, pertumbuhan ekonomi belum kembali ke kondisi normal, jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi (2018-2019), kuartal II 2021 hanya tumbuh 3,87%. (cnbcindonesia.com, 7/8/2021).

Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati pun menggambarkan keadaan sebenarnya. Berdasarkan laporan BPS tersebut, indikator utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ekspor yang melonjak, penjualan mobil yang mengalami kenaikan karena insentif pajak PPnBM ditanggung pemerintah dan kenaikan sektor properti sebagai efek insentif PPN. Ini berarti pemerintah perlu memperhatikan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di masa pandemi, karena ragam insentif dan pertumbuhan ini lebih banyak masyarakat golongan menengah ke atas yang merasakannya. 

Anis menambahkan, pertumbuhan ini juga dipicu oleh faktor base line yang rendah (low base) atau kontraksi ekonomi yang sangat dalam di triwulan II 2020 sebesar minus 5,32 persen. Sehingga, sebenarnya tidak ada yang luar biasa terhadap peningkatannya di triwulan II 2021. Justru ujian sesungguhnya adalah pada kuartal III nanti, dengan adanya berbagai pembatasan, ledakan pasien Covid-19, naiknya angka kasus kematian, penutupan ritel besar yang akan berdampak besar terhadap perekonomian. (fajar.co.id, 6/8/2021).

Di tengah kesengsaraan, kesulitan dan segala penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19 yang belum juga beranjak dari negeri ini, rakyat kembali disuguhkan pada satu lagi situasi yang membingungkan oleh kepemimpinan pemimpin kita. Di satu sisi, memang benar bahwa secara data perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan. Akan tetapi, muncul persoalan bahwa data tersebut tidak korelasi dengan fakta di masyarakat.

Fakta yang tersaji jelas bahwa kesengsaraan rakyat terus terjadi tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Merujuk rilis BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia tembus 27,54 juta orang atau 10,14 pada Maret 2021. Angka ini hanya menurun 0,01 juta dari September 2020, namun meningkat dari Maret 2020 sebanyak 1,12 juta orang. Selama September 2020 hingga Maret 2021, garis kemiskinan naik sebesar 2,96 persen dari Rp458.947 per kapita per bulan menjadi Rp472.525 per kapita per bulan.

Angka pengangguran juga meningkat tajam. BPS mencatat, jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021, meningkat 1,82 juta dari periode yang sama tahun 2020, yakni 6,93 juta orang. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 sebesar 6,26 persen. Apalagi di tengah pembatasan mobilitas masyarakat saat ini yang diduga berdampak terhadap kenaikan angka pengangguran. Ekonom of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto memperkirakan TPT pada Agustus 2021 akan naik ke kisaran 7,15 persen hingga 7,35 persen. (m.bisnis.com, 28/7).

Pelaku UMKM banyak yang terancam bahkan sudah gulung tikar. Berdasarkan data BPS tahun 2020, sekitar 30 persen dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia berhenti beroperasi akibat terpaan pandemi. Data Kementerian Koperasi menyebut hanya sekitar 50 hingga 70 persen yang masih berlanjut menjalankan usaha meski dengan tertatih. (pikiran-rakyat.com, 15/6). 

Di samping itu, utang negara kian menumpuk. Menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), secara keseluruhan utang pemerintah sampai 30 Juni 2021 telah mencapai Rp6.554,56 triliun, dengan rasio utang 41,35 terhadap PDB. Adapun komposisi utang ini meliputi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.711,79 triliun, serta pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp842,76 triliun. (kontan.co.id, 27/7/2021).

Merujuk ragam sajian fakta di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tujuh persen hanya isapan jempol belaka. Keberadaannya nyaris tak berwujud bagi kesejahteraan seluruh warga negara sebagai salah satu indikator penting keberhasilannya. Jika menilik secara mendalam potret perekonomian masih jeblok dan terus menjadi momok bagi negeri.

Sehingga patut diduga jika prestasi membanggakan dari sudut pandang pemerintah ini hanya berdasar klaim golongan atas prestasinya mengobral pencitraan kepada rakyat agar simpati dengan kepemimpinannya. Mereka selalu berbicara pencapaian dan kemajuan seolah paling bisa menjaga wibawa, faktanya kegagalan tak bisa ditutupi. Jurang kesenjangan semakin dalam, sementara rakyat tetap dibiarkan berjuang sendiri untuk menghadapi pandemi dan sulitnya perekonomian mereka.

Tak pelak inilah wajah kapitalisme sesungguhnya yang menjadi pijakan di negeri ini, yaitu sebuah aturan yang mengukur kebahagiaan hidup dari materi. Dalam sistem ini, kesengsaraan rakyat adalah keharusan, namun pemimpin khasnya terus berusaha menutupi kegagalan demi kegagalan dalam arena muslihat sistem rusak ini dengan mengutak-atik standar kemajuan dari struktur ekonomi yang semu. Sehingga, lagi-lagi rakyat menjadi korban atas persoalan yang datang silih berganti. Fakta di masyarakat yang kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil kian tak berdaya. Bahkan saat ini, untuk sesuap nasi saja harus utang kiri-kanan. 

Berbeda halnya dengan Islam, dimana syariatnya berupa tata-aturan dari Allah untuk memecahkan persoalan hidup umat manusia. Islam mewajibkan negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yaitu sandang, pangan dan papan termasuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Termasuk pula menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat secara memadai. Meski demikian, ketika terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan bencana dalam skala besar, seperti wabah, kekeringan yang berkepanjangan pemerintah tetap wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas dasar ketaatan.

Terkait kesejahteraan, Islam memandangnya sebagai kondisi ketika seluruh kebutuhan pokok rakyat terpenuhi dengan layak. Tolok ukur keberhasilan pemenuhan ini dilihat dari terpenuhinya individu per individu bukan jumlah rata-rata. Sehingga, jika ada satu saja individu yang tidak mendapatkan hak atas kebutuhan pokoknya, maka akan menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Agar rakyat senantiasa merasakan kesejahteraan nyata dalam kondisi apa pun, maka ekonomi Islam yang berlandaskan syariat senantiasa mencapai kekuatan ekonomi yang stabil. Hal ini disebabkan ekonomi Islam membagi kepemiilkan menjadi tiga hal yang meliputi kepemilikan umum dan negara. Masing-masing kepemilikan ini dijalankan sesuai dengan petunjuk syariat, yakni semuanya dikelola oleh negara, seperti tambang, nikel, hutan dan banyak lagi sumber lainnya. Alhasil, negara pun dapat menjalankan perannya secara penuh kepada rakyat dalam segala sektor.

Untuk itu, menjadi satu satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan jaminan kemakmuran yang hakiki yaitu menerapkan ajaran Islam sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Tegak kembalinya Islam akan mengakhiri semua nestapa yang sudah mendarah daging di negeri bahkan di dunia ini. 

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Akan ada pada akhir umatku seorang khalifah yang memberikan harta secara berlimpah dan tidak terhitung banyaknya,” (HR. Muslim). Wallahu a’lam bish shawwab.