Kesejahteraan Rakyat Itu Hanya Ada di Negara Islam



Oleh Ir. H. Izzah Istiqamah


Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan tiada badai kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sepertinya kata kiasan ini hanya mimpi untuk kondisi di negeri ini. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dibalik keputusan pemerintah terus menambah utang di tengah pandemi Covid-19. Sri Mulyani menyatakan bahwasannya pandemi Covid-19 sebagai tantangan yang luar biasa dan harus dihadapi. Tidak hanya mengancam manusia, pandemi ini juga bisa merusak perekonomian suatu negara.

Selanjutnya masyarakat mempertanyakan utang yang terus bertambah dan mengancam kemandirian. 

Pernyataan Menkeu utang untuk selamatkan warga tidak sejalan dengan kebiajakan keuangan yang obral insentif untuk BUMN hingga  investasi. 

Kesalahan kebijakan penambahan utang maupun prioritas alokasi anggaran negara, karena basis ekonomi kapitalisme sekuler.

Di suatu sistem ekonomi kapitalis, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, negara tidak perlu campur tangan atas perekonomian masyarakat. Hal tersebut antara lain terlihat dari pendefinisian Politik Ekonomi. Dalam Kamus Ekonomi dikatakan : Political Economy is the science of wealth and deals with effort made by man to supply wants and satisfy desires (Politik Ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang kekayaan serta berhubungan dengan usaha-usaha yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan).

Jadi Politik Ekonomi Islam merupakan kebijakan negara yang fokus pada kesejahteraan orang-per orang, bukan sekadar kesejahteraan negara secara agregat (makro) yang hanya tertulis dalam angka, namun kenyataannya ada saja kasus rakyat yang mati kelaparan. Sistem Islam memberikan jaminan untuk setiap individu yang hidup di dalam Daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya. Pemerintahan sistem Islam mendorong dan mengkondisikan agar setiap laki-laki yang mempunyai kemampuan untuk berusaha dan bekerja meraih rezeki yaitu memasuki mekanisme pasar. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh kegiatan interaksi di tengah-tengah masyarakat serta mewujudkan nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi, termasuk di dalamnya interaksi ekonomi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara umum berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan, maka negara memenuhinya secara langsung. Negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebagaimana yang dibutuhkan rakyat. Apabila negara tidak mempunyai dana, maka negara bisa mengambil dharibah dari kaum muslim yang kaya, atau berutang–yang dibolehkan oleh syariah. Pungutan dharibah ini bersifat sementara yaitu jika kas di Baitul Mal kurang atau tidak ada dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu, tidak boleh lebih.

Penguasa pemerintahan periode Islam yang pertama menyadari tanggung jawab mereka sebagai kepala negara terhadap perekonomian, terutama terhadap  pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara Islam. Keempat pemimpin negara Islam khalifah pertama, memerintah negara Islam pasca wafatnya Nabi saw., menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai salah satu tujuan dasar dari kebajikan negara.

Para penguasa sistem Islam menyadari dan sangat takut kepada Allah Swt. karena akan diminta pertanggungjawaban terhadap hal itu di akhirat nanti. 

Daulah Islam juga mengkondisikan supaya warganya berkesempatan memenuhi kebutuhan sekunder mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dakwah dan pendidikan yang sistemik oleh negara akan mengarahkan warganya memiliki corak dan gaya hidup yang islami (sederhana, tidak boros, tidak menggunakan hartanya untuk bermaksiat, mendorong rakyat untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah ).

Oleh karena itulah ketika taraf hidup setiap warga negara khilafah meningkat, ditambah dengan corak dan gaya hidup yang islami, maka tentu pertumbuhan ekonominya akan stabil dan rakyat menjadi sejahtera, insyaallah.