Kasus Melonjak, Penanganan Tidak Boleh Anjlok


Oleh Nisa Rahmi Fadhilah

Member Akademi Menulis Kreatif


Indonesia masih berjuang melawan pandemi Covid-19, berbagai upaya telah dicoba untuk menekan kasus Covid-19, seperti halnya melakukan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat, hingga aktivitas keseharian pun dibatasi oleh PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di beberapa daerah. Hingga pemerintah mencanangkan PPKM level  4 ini sampai tanggal 16 Agustus 2021. Dengan harapan kasus Covid-19 kembali turun.

Tetapi, kebijakan yang dilaksanakan ini  merupakan kebijakan setengah hati karena  pemberlakuan PPKM ini terus diperpanjang, tak tahu sampai kapan. Masyarakat dibuat kebinggungan dengan kondisi ini, karena pasokan kebutuhan sehari-hari tak didapatkan dari pemerintah.

PPKM terus berjalan, tetapi kasus Covid-19 ini melonjak. Dilansir dari sindonews.com Presiden mengumumkan ada 5 provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup tinggi, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, pemerintah meminta seluruh pihak khususnya pemerintah daerah di luar Jawa-Bali untuk menerapkan tiga hal yaitu, penurunan mobilitas, testing dan tracing serta penambahan ruangan isolasi terpusat (isoter).

Lapor Covid-19 menyebutkan peningkatan kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di 5 provinsi saja, tetapi merembet ke provinsi lain, di antaranya Sumba Timur dan  Maumere di NTT, Sumbawa dan Lombok di NTB serta Sulawesi Tengah.

Lonjakan kasus pun membuat kewalahan, karena fasilitas kesehatan yang ada kurang memadai untuk mengatasi lonjakan kasus. Padahal seharusnya, ketika pandemi terjadi sebanyak apa pun kasusnya, pemerintah harus sudah siap mengganti sipasi agar lonjakan kasus Covid-19 tidak terjadi berulang kali.

Selain itu, karena tidak ada lockdown untuk Jawa dan Bali sehingga sudah dipastikan ketika tidak ada lockdown maka potensi penyebaran di luar Jawa dan Bali akan tinggi. PPKM hanya sebuah pembatasan yang dilakukan dengan tidak tegas, kebijakan yang hanya setengah-setengah untuk  menangani pandemi ini.

Solusi syariat Islam untuk mengatasi  pandemi adalah dengan jalan lockdown. Memisahkan secara sempurna orang yang sakit dengan masyarakat yang sehat. Isolasi atau karantina dilakukan secara terpusat di bawah tanggung jawab kepala negara. Dampak ekonomi yang timbul akibat kebijakan lockdown menjadi tanggung jawab kepala negara untuk mengcover seluruh kebutuhan dasar mereka.

Sebab wabah penyakit adalah problem kesehatan, maka pertimbangan utama pengambilan kebijakan wajib memprioritaskan aspek kesehatan, bukan aspek ekonomi. Aspek ekonomi hanyalah dampak jangka pendek yang akan mudah diselesaikan dengan mekanisme anggaran Baitulmal Negara Islam. Tetapi, jika mekanisme anggaran Baitulmal tidak diambil maka aspek ekonomi akan terdampak sangat panjang. Prioritas lain yang wajib segera dilakukan adalah pengadaan riset dan produksi obat dan/atau vaksin yang sesuai dengan wabah  penyakit yang ada. 

Sangat disayangkan, negara kita tidak mengadopsi aturan Islam secara menyeluruh, penanganan yang diambil yaitu dari sistem kapitalis. Meski Indonesia saat ini bukan negara Islam, tetapi pemerintah Indonesia adalah sekelompok pemimpin  muslim yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk berhukum dengan hukum Islam secara kafah. Maka selama pemerintah tidak mengambil solusi Islam, tidak akan ada solusi tuntas bagi setiap permasalahan.

Wallahu a'lam bishawwab.