Jalan Rusak, Kebutuhan Rakyat Terhambat, Siapa Bertanggung Jawab?


Oleh Siti Komariah

(Freelance Writer)


Jalan merupakan salah satu hal penting guna menunjang berbagai aktivitas warga. Mulai dari perputaran ekonomi hingga penghubung antar wilayah. Sehingga, apa jadinya jika jalan tersebut rusak? Jelas, hal tersebut akan mengancam para penguna jalan dan akan terjadi masalah. 

Sebagaimana yang terjadi di daerah Kolaka Utara, tepatnya di Desa Loka, Kecamatan Tolala. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Lonjakan harga yang cukup signifikan diakibatkan akses Jalan Poros Trans Sulawesi jalur Kecamatan Porehu-Tolala menuju Desa Loka rusak parah, sehingga tidak bisa dilalui mobil angkutan umum (logistik) kecuali mobil Hardtop dan dump truck.

Salah satu warga Desa Loka, Rijelaeni (38) menuturkan, sejak dua tahun terakhir jalan Trans Sulawesi menuju desanya rusak parah, sehingga susah dilalui angkutan umum atau mobil pengangkut sembako. 

"Akibatnya, harga kebutuhan pokok seperti beras 50 kilogram mencapai Rp600.000 sampai Rp700.000 per sak. Tidak hanya beras, kebutuhan lainnya juga ikut naik," kata Rijelaeni, Rabu (11/8/2021).

Selain harga sembako, lanjut dia, rusaknya jalan juga menyulitkan proses evakuasi warga yang sakit menuju puskesmas. Pasalnya, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses masyarakat saat beraktivitas, baik menuju lahan perkebunan maupun menuju Kecamatan Porehu dan Tolala (telisik.id, 12/08/2021). 

Permasalahan rusaknya jalan bukan hanya kali ini saja terjadi, namun hampir di berbagai pelosok daerah permasalan jalan rusak masih menjadi PR bagi negeri ini. Namun, lagi-lagi negara belum memprioritaskan untuk mencari solusi tuntas terhadap masalah tersebut. 

Padahal kita ketahui bersama, jika jalan merupakan salah satu sarana publik atau insfrastruktur yang paling urgen bagi rakyat. Apalagi, jalan tersebut merupakan jalan utama dan satu-satunya jalur trasportasi pendistribusian barang-barang. Jika jalan tersebut rusak, maka akan menimbulkan terhambatnya penyaluran kebutuhan pokok rakyat dan dapat menimbulkan melambungnya harga kebutuhan pokok tersebut. 

Maka, dalam perkara rusaknya jalan harusnya menjadi prioritas utama bagi negara untuk segera memperbaikinya. Namun, lagi-lagi hal tersebut tidak kunjung terlaksana. Sebab, dalam sistem kapitalisme negara hanya sebagai regulator semata. Ditambah lagi, perbaikan jalan sering kali dijadikan ajang bisnis guna meraup sebuah keuntungan. Dimana, perbaikan jalan tersebut dijadikan tender-tender oleh sebuah perusahaan. Belum lagi, penanganan jalan terkadang harus berbeda, mulai dari jalan desa, jalan provinsi dan lain-lain. Sehingga, dengan berbagai mekanisme yang berbelit dan ruwet, tak heran membuat perbaikan jalan tidak kunjung terlaksana. 

Padahal, jika negara ini benar-benar melaksanakan kewajibannya guna membangun jalan, maka semua hal tersebut sangat mudah dilakukan. Sebab, negeri Indonesia merupakan negeri yang memiliki SDA yang melimpah termaksud Aspal. Namun, akibat sistem kapitalisme, maka SDA tersebut kembali diswastanisasi atau diprivatisasi, sehingga penghasilan SDA bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan para korporat. 

Seyogianya, para pemimpin negeri ini mencontoh para khalifah terdahulu. Dimana mereka menjadikan kepemimpinan sebagai tangung jawab untuk betul-betul meriayah rakyatnya dengan baik. Para khalifah sangat takut terhadap beban yang harus dipertangungjawabkan di hadapan Allah kelak atas kepemimpinannya. Sehingga, mereka betul-betul menjalankan kepemimpinan guna menjamin kesejahteraan rakyatnya. Begitu pun memprioritaskan keadaan jalan yang rusak agar tidak menjadi penghambat bagi keberlangsungan hidup rakyatnya atau mencelakai nyawanya. Sebab, pembangunan jalan merupakan tangung jawab negara.

Sebagaimana kisah Khalifah Umar bin Al-Khattab yang begitu memikirkan jalan rusak dan takut akan dimintai pertangungjawaban oleh Allah. 

Suatu ketika, Khalifah Umar mendapat laporan ada seekor keledai yang terperosok di wilayah Baghdad, karena jalan yang berlobang. Ini membuat keledai itu mengalami luka parah. Begitu dilapori peristiwa ini, Umar menangis sejadi-jadinya. Dia merasa sangat bersalah. Si ajudan khalifah pun kaget dan heran, dan bertanya, “Mengapa Amirul Mukminin menangis, toh ini hanya seekor keledai?” Mendapat pertanyaan ini, Umar tampak memerah wajahnya karena marah. “Bagaimana aku nanti harus mempertanggungjawabkan di depan Allah terkait nasib keledai ini?”

Betapa hati-hatinya Khalifah Umar dalam mengemban amanah sebagai pemimpin. Bahkan, nasib seekor keledai pun menjadi perhatiannya. Sehingga, di era kepemimpinannya, Umar banyak membangun sarana infrastruktur. Di antaranya banyak membangun jalan untuk memudahkan akses ke negara-negara Islam. Serta, sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antardaerah.

Khalifah Umar juga menyediakan unta dalam jumlah besar yang bertujuan agar transportasi antarwilayah semakin mudah. Terutama kebijakan ini dikhususkan bagi orang-orang yang tak punya kendaraan agar bisa lebih mudah melakukan perjalanan ke wilayah Syam (kini Mesir, Palestina, dan Yordania).

Tak cukup hanya itu. Khalifah Umar juga menginisiasi mendirikan rumah singgah bagi para musafir yang kehabisan bekal, atau bagi tamu-tamu asing. Di tempat ini, disediakan air, kurma, anggur, dan bahan makanan lain. Persediaan air dan makanan untuk para musafir ini bisa ditemukan pada jalur Makkah-Madinah. Wallahu A'lam Bisshawab.