Islam Mewujudkan Intelektual Generasi


Oleh Mardhiyyah El Karimah 

Pemerhati Masalah Sosial 


Pandemi sudah berlangsung hampir 2 tahun.  Awalnya pandemi hanya berdampak pada kesehatan, namun ketika orangnya tidak sehat maka tidak bisa bekerja, sehingga dipastikan berimbas pada ekonomi, rentetan selanjutnya membawa dampak pada pendidikan, terutama pada masyarakat yang hidup pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dan dampak selanjutnya adalah  banyak mahasiswa putus kuliah, tersebab karena tidak bisa membayar UKT( Uang Kuliah Tunggal)

Survey yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia didapati 72% dari 3.321 mahasiswa mangaku kesulitan membayar biaya kuliah. (MEDIA JABODETABEK, 21/8/2021).

Di samping itu dari data kemendikbudristek sepanjang tahun lalu tercatat 602.208 orang putus kuliah, hal ini disampaikan oleh kepala lembaga beasiswa BAZNAS Sri Nurhidayah dalam peluncuran beasiswa untuk pendidikan di Jakarta secara virtual, Senin (16/8) (Jawa pos.com, 16/8/2021, 19:01:48 WIB).

Menanggapi hal ini Menteri Pendidikan Nadim Makarim mengatakan bahwa akan membantu para mahasiswa yang orang tuanya terdampak pandemi, jangan sampai karena pandemi mahasiswa tidak bisa melanjutkan kuliahnya, maka mulai bulan September akan diberikan bantuan, sebagaimana disiarkan akun YouTube DPR Senin ( 23/8/2021). (detikNews, 23/8/2021 12:13 WIB).

Setiap mahasiswa yang memenuhi kriteria mendapatkan bantuan UKT akan diberikan biaya sebesar Rp2,4 juta. Bila masih ada selisih UKT, maka selisih tersebut tanggung jawab kampus. (detikNews, 23/8/2021).

Banyaknya mahasiswa yang putus kuliah tersebab sulitnya membayar UKT sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi karena kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tidak memuaskan bagi mahasiswa. Sejak tahun lalu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi telah meminta penurunan UKT namun pada saat itu pemerintah bungkam.

Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kemendikbud. Mereka menuntut adanya regulasi terkait pemotongan biaya kuliah di masa pandemi COVID-19.(detikNews, 22/6/2020).

Banyaknya angka mahasiswa yang putus kuliah menjadi ancaman nyata hilangnya potensi intelektual generasi. Padahal intelektual generasi sangat menentukan majunya sebuah bangsa di masa kini dan mendatang. Karena generasi adalah aset penerus perjuangan, jika intelektual generasi menurun apa jadinya bangsa ini.

Seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi sebuah negara yang tumbuh menjadi negara maju. Namun demikianlah fakta di negara yang mengatur kebijakan berlandaskan pada sistem sekuler kapitalisme neoliberal, kemurahan penguasa diberikan dengan berbagai syarat dan ketentuan, tidak sepenuhnya, kurangnya dana harus ditanggung oleh perguruan tinggi swasta, padahal kita tahu dana perguruan tinggi swasta adalah dari mahasiswa. Ketika mahasiswa tidak bisa membayar UKT, maka perguruan tinggi swasta terancam gulung tikar.

Dalam sistem kapitalisme negara hanyalah berpikir untung rugi dalam mengatur urusan rakyat. Mereka ada bukan untuk mengurusi rakyat tetapi mereka mendudukkan diri sebagai penjual jasa dan regulator saja. Maka tidak heran jika jasa layanan kesehatan, pendidikan harus dibeli rakyat dengan harga mahal, yang tidak punya uang jangan berharap untuk bisa mendapatkan kesehatan yang prima, yang tidak punya uang jangan berharap mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Berbeda jauh dengan sistem Islam, dalam sistem Islam negara berperan sebagai pengatur urusan rakyat, hadirnya negara adalah untuk memberikan layanan kepada rakyat secara keseluruhan baik kaya maupun miskin, muslim maupun nonmuslim. Negara  akan memenuhi kebutuhan primer secara maksimal, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer publik pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Allah Swt. mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah saw. bersabda yang artinya, "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah no. 224). Maka negara akan memberikan fasilitas sarana dan prasarana sehingga semua rakyat bisa menunaikan kewajiban menuntut ilmu.

Dengan politik ekonomi Islam, pendidikan yang berkualitas dan bebas biaya bisa terealisasikan secara menyeluruh. Negara akan menjamin tidak adanya pendidikan sebagai bisnis atau komoditas ekonomi sebagaimana dalam sistem kapitalis sekarang ini.

Kebijakan negara akan menjamin semua support sistem pendidikan yang meliputi; anggaran, riset, tenaga pengajar, media, industri, karena negara dalam Islam benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah investasi masa depan.

Para sahabat sepakat untuk memberikan gaji kepada para guru dengan sebaik baiknya. Umar bin Khattab menggaji para guru yang mengajar anak-anak di Madinah dengan 15 Dinar per bulan.

Dalam tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), disebutkan bahwa negara Islam memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk bisa belajar dengan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya semuanya dengan gratis tidak dipungut biaya sepeser pun.

Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Adapun dana yang digunakan oleh negara dalam memenuhi semua pembiayaan adalah diambilkan dari dana yang tersimpan di baitul mal yang terdiri dari harta negara yaitu fa'i, kharaj, jizyah, dan kepemilikan umum yang berupa sumber daya alam, hutan dan sebagainya. Jika harta di baitul mal tidak mencukupi maka negara akan memungut dhoribah atau pajak yang diambil dari harta warga negara yang muslim dan kaya, warga negara nonmuslim tidak dipungut pajak, negara tidak akan memungut biaya apa pun kepada orang-orang yang menuntut ilmu.

Para konglomerat muslim mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan dananya untuk membantu negara dalam melaksanakan pendidikan karena semua ini adalah bagian dari shodaqoh amal jariyah yang akan mengalir pahalanya. 

Ketika negara menerapkan sistem politik pendidikan yang sesuai syariat Islam secara kaffah pendidikan dipastikan akan mampu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan rakyat. Di samping itu penerapan Islam kaffah oleh negara akan mampu membawa negara menjadi mercusuar peradaban sebagaimana Khilafah Islamiyyah selama 1.300 tahun memimpin dan menerangi  peradaban dunia dengan ilmu dan perkembangan sains teknologi. Dengan demikian negara akan mampu mewujudkan intelektual generasi.

Allahu a'lam bish showab.