Islam Menjamin Urusan Kesehatan Rakyat

 


Oleh Dewi Asiya 

(pemerhati masalah sosial)


Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan mengenai tarif tes antigen di Kementerian Kesehatan. Belied anyar tersebut dalam bentuk peraturan Mentri Keuangan ( PMK )no 104/PMK .02/2021 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Mengutip aturan tersebut, Sri Mulyani menetapkan uji validitas rapid diagnostic test antigen yang diterapkan oleh laboratorium di lingkup Kementerian Kesehatan yang dikenakan tarif Rp694.000.( Merdeka .com 13/8/2021)


Selanjutnya presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Mentri Kesehatan agar biaya tes PCR dikisaran diturunkan antara Rp 450.000 sampai 550.000, hal ini disampaikan melalui kanal YouTube Setpres ,Minggu ( 15/8/2021)(detikNew Minggu, 15 Agu 2021)


Sudah jatuh ditimpa tangga, inilah pepatah yang pas disematkan kepada rakyat saat ini . Mereka  mayoritas hidup dalam kesulitan ekonomi , karena banyak PHK rakyat tidak bisa bekerja , melakukan usaha dagang juga banyak yang tidak menghasilkan hasil yang baik  karena adanya batasan PPKM. Angka kemiskinan semakin meningkat , nyaris kondisi ekonomi rakyat terhimpit .


Sementara disisi kesehatan rakyat berada dalam ancaman pandemi covid-19 yang sudah hampir dua tahun belum nampak adanya penurunan , menjadikan rakyat hidup dalam kegalauan karena ganasnya penularan virus ini. Penanganan pandemi terkesan tidak serius karena pemerintah tidak menutup wilayah wabah , tidak juga melakukan tracing, dan tes secara maximal. Sehingga sulit dideteksi virus ada dimana. Akhirnya bisa dikatakan bahwa pandemi ini sudah liar dan tidak terkendali.


 Rakyat berjuang berjibaku dengan segala keterbatasannya  dalam menghadapi pandemi. Tidak adanya edukasi di tengah tengah rakyat, dan diperparah dengan menurunnya angka kepercayaan rakyat pada penentu kebijakan ,menjadikan mereka  abai dan bahkan tidak peduli dengan pandemi. Inilah diantara sebab semakin liarnya virus ini menyebar kemana mana tanpa bisa dikendalikan lagi .


Untuk melakukan tes rapid ,pcr deteksi covid 19, rakyat disuruh membayar tes antigen dan tes PCR dengan biaya yang sangat tinggi , mayoritas rakyat tidak mampu  menjangkau, hanya kalangan tertentu yang punya dana banyak yang bisa membayar tes . Akhirnya rakyat pun tidak mampu melakukan tes , hal ini mengakibatkan tidak bisa dideteksi siapa siapa yang terpapar virus dan siapa yang masih sehat . Padahal apabila bisa dites akan dilakukan karantina bagi  yang sudah jelas sakit sehingga tidak menularkan ke yang lain.


Ini lah bentuk pengurusan urusan rakyat yang dilakukan oleh Negara  yang menerapkan sistem yang dilandasi oleh ideologi kapitalisme selulerisme. Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat akan menghitung  untung ruginya bagi negara .Negara bisa diibaratkan sebagai penjual yang selalu berfikir untuk menambah pemasukan bagi negara, sedangkan rakyat sebagai pembeli yang harus tunduk pada harga yang ditetapkan oleh negara .


Dalam hal ini  bisa dikatakan bahwa negara telah berlepas tangan dari urusan rakyat dalam masalah kesehatan. Padahal seharusnya negara  hadir di tengah tengah rakyat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya .inilah watak asli negara yang melandasi peraturan nya dengan ideologi kapitalisme sekuler. Negara hanya berperan sebagai regulator  demi keuntungan para pemodal .


Berbeda dengan sistem Islam , dalam Islam negara akan berperan sebagai pengatur urusan rakyat , pemimpin negara sebagai perisai yang akan melindungi rakyat dari beragam bahaya termasuk bahaya pandemi , disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw bersabda "Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya" (HR Bukhari dan Muslim).


Kesehatan adalah salah satu dari kebutuhan dasar rakyat  yang harus dipenuhi oleh negara,  maka negara akan memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal dan berkualitas , negara akan menyediakan layanan layanan kesehatan yang dengan sangat mudah bisa dijangkau oleh rakyat bahkan dengan gratis tanpa membayar sepeserpun, karena kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab negara , dan penguasa / pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diurusinya,  sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari dan Muslim)


Dalam Islam, sistem kesehatan tersusun dari tiga unsur sistem. Pertama,  peraturan berupa syariah Islam, baik berupa kebijakan maupun peraturan administratif .Kedua, sarana prasarana fisik berupa Rumah sakit , peralatan kesehatan dan lain lain . Ketiga ;  sumber daya manusia  yang merupakan pelaksana kesehatan seperti , dokter , perawat, dan tenaga medis yang lain. [S. Waqar Ahmed Husaini, Islamic Sciences, hlm. 148]Dikutip dari helpsharia.com (20/1/2017),


Sejarah Islam dengan sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah  telah membuktikan pelayanan yang baik dibidang kesehatan diantaranya di Kairo Mesir  telah didirikan rumah sakit pada tahun 1248 M oleh Khalifah Al manshur, dengan kapasitas 8.000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid sebagai sarana ibadah pasien muslim dan chapel u paisen Kristen .setiap hari rumah sakit ini melayani 4000 pasien .


Khilafah memberikan pelayanan berupa obat obatan , makanan , tempat perawatan bahkan diberikan pakaian khusus jika masuk dan mau rawat inap , setiap pasien akan dikalsifikasikan sesuai dengan penyakitnya , dengan begitu dapat diantisipasi penularan penyakitnya. Semua ditangani oleh tenaga medis yang ramah dan berakhlak mulia, sehingga menjadikan paisen meningkat imunitasnya.


Kehebatan pemerintahan Islam dalam mengrusi kesehatan tidak diragukan lagi ,hal ini sebagai yang disampaikan oleh sejarahwan barat Will Durant dalam The Story of Civilization : "Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata, bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”


Semua pembiayaan kesehatan gratis tanpa memungut sepeserpun dari rakyat , lantas dari mana negara bisa menggratiskan urusan kesehatan?. Negara memiliki pos pos di baitul mal diantaranya ; petama:  zakat , disini ada 8 golongan yang menerima diantaranya fakir mskin yang harus mendapatkan perhatian dari pos zakat , kedua; harta negara berupa fa'i, ghonima, kharaj , jizyah , harta ghulul yaitu harta pejabat yang diterima dari memanfaatkan jabatannya seperti korupsi , ketiga : harta kepemilikan umum bagi rakyat yaitu hutan , sumber daya alam , tambang , mineral ,batu bara , semua ini dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan rakyat .Dan sama sekali tidak boleh dikelola oleh individu apalagi   asing , bahkan  hukumnya adalah haram jika harta tersebut dikelola oleh individu karena harta ini adalah milik umum Rosulullah Saw bersabda Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud)


Dengan demikian negara hadir di tengah tengah rakyat dalam mengurusi urusan kesehatan, negara tidak akan menarik dana dari rakyat untuk melakukan tes antigen , PCR dll, negara akan melakukan tes secara massal untuk semua rakyat , Sehingga dapat diketahui secara pasti siapa yang sakit akan dikarantina dan siapa yang sehat tetap bisa beraktivitas  di semua sektor (ekonomi , pendidikan dll) dengan cara seperti ini pandemi akan bisa diputus penyebarannya , Rakyat tidak akan merasa was was dan ketakutan , sehingga rakyat bisa hidup tenang dan sejahtera.Allahu a'lam bish showab