Islam Mampu Menggratiskan Biaya Swab PCR

 


Oleh Binti Masruroh

Pendidik


Setelah menuai kritik dari masyarakat luas tentang mahalnya biaya tes PCR dan anti gen mandiri, pemerintah menetapkan aturan baru tentang batasan tertinggi tarif tes deteksi virus COVID-19 melalui metode PCR atau tes swab di Indonesia. Perubahan itu mengikuti  perintah Presiden untuk menurunkan tarif standar PCR tes menjadi sebesar Rp450.000 sampai Rp550.000.


Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI resmi menurunkan harga tes swab PCR di Jawa Bali menjadi Rp495 ribu dan di luar Jawa dan Bali menjadi Rp550 ribu. Sementara untuk swab antigen, untuk reguler dipatok Rp85 ribu dan untuk Abbott Panbio dikenakan biaya sebesar Rp125 ribu. (CNBC Indonesia, 17/08/21)


Penurunan harga Polymerase Chain Reaction (PCR) 45%, dari Rp900.000 menjadi Rp495.000 untuk wilayah Jawa-Bali, dan Rp525.000 untuk luar Jawa-Bali. Berlaku mulai Selasa 17 Agustus 202. Hasil tes PCR harus dapat dikeluarkan dalam durasi maksimal 1x24 jam. (CNN Indonesia, 17/08/21)


Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir menjelaskan perhitungan harga tersebut. "Personal cost total, yang kita hitung itu mulai pembelian alatnya, harga regimen, biaya SDM-nya, depresiasi alatnya dan juga overhead dan biaya administrasi. Kita hitung semua itu," kata Kadir, dalam konferensi pers online, Senin (16/8/2021). Setelah itu dihitung akan ditambahkan margin profit swastanya sebesar 15-20%. Dengan perhitungan itu mendapatkan hasil Rp495 ribu. (CNBC Indonesia, 16/08/2021)


Negara masih saja menghitung-hitung keuntungan di balik pelayanan kesehatan rakyat. Ini menunjukkan bercokolnya sistem kapitalisme sekuler di negeri ini. Selalu bertransaksi untung rugi dan melakukan perhitungan secara ekonomi dengan rakyat, bukannya melayani. Ini menegaskan diterapkannya sistem kapitalisme sekuler di negeri ini.


Sistem kapitalisme menganut paham liberalisme atau kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan kepemilikan.  Seseorang bisa menguasai apapun asal bisa mendapatkannya. Akibatnya sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat dan bisa digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara dikuasai dan dijarah oleh segelintir kapitalis untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara rakyat sebagai pemilik  asli sumber daya alam harus membayar dengan mahal secara mandiri biaya kebutuhan pokoknya seperti pendidikan dan kesehatan.


Harga PCR atau swab harusnya semurah-murahnya atau bahkan mestinya gratis. Pasalnya ini terkait penanganan wabah yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, yang mengancam nyawa manusia. Negara harusnya hadir memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Karena ini sebenarnya adalah kewajiban negara. 


Dalam sistem Islam bila test termasuk bagian dari upaya memisahkan antara orang sakit dan sehat. Juga merupakan satu rangkaian dari penanganan pandemi. Maka negara tidak akan memungut biaya alias gratis. Bahkan harus dilakukan kepada semua orang, dalam tempo singkat. Supaya segera diketahui siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Dan segera dilakukan  pemisahan antara yang sakit dan yang sehat.  Kemudian segera dilakukan treatment yang sebaik-baiknya bagi yang sakit sehingga mereka akan segera sembuh. 


Semua biaya yang diperlukan untuk testing, tracing, maupun treatment ditanggung oleh negara terhadap seluruh rakyatnya. Baik kepada muslim maupun non muslim, laki-laki maupun perempuan, miskin atau kaya, rakyat jelata maupun pejabat negara. Semua mendapatkan pelayanan terbaik dari negara, karena ini merupakan tanggung jawab negara. Haram hukumnya negara mengambil pungutan atas layanan yang menjadi tanggungjawabnya. 


Dalam Sistem Islam yakni Khilafah seluruh biaya itu akan diambilkan dari harta Baitul Mal. Baitul Mal memiliki sumber pendapatan yang melimpah yaitu dari harta kepemilikan negara. Ia bersumber dari harta fai, ghanimah, kharaj, jizyah, 'usyur dan sebagainya. Juga dari harta kepemilikan umum yaitu sumber daya alam berupa beraneka macam  tambang yang jumlahnya tak terbatas. Seperti tambang minyak, gas, batu bara, nikel, emas dan sebagainya. Juga dari kekayaan hutan serta kekayaan lautan yang sangat luas.


Nabi Muhammad saw. bersabda  “Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu air, padang dan api.” (HR. Abu Dawud)


Harta kepemilikan umum ini dalam sistem Islam wajib dikelola secara mandiri oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Hasil pengelolaan harta kepemilikan umum ini akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan.


Dengan menerapkan sistem Islam yakni Khilafah orang yang sakit akan mendapatkan pelayanan, perawatan, pengobatan yang baik, tanpa dipungut biaya. Bahkan ketika sudah sembuh mereka akan diberi uang saku, untuk kebutuhan pokoknya karena secara fisik mereka belum sanggup untuk bekerja. Tidakkan kita merindukannya?


Wallahu a’lam bishshawwab.