Indonesia Tangguh dan Tumbuh dengan Aturan Allah


Oleh Farah Sari, A. Md.

(Aktivis Dakwah Islam)


HUT Ke-76 RI mengusung tema 'Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh'. Ada pesan optimisme di balik tema tersebut. "Indonesia Tangguh menghadapi berbagai krisis yang selama ini menempa," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono lewat pesan singkat, Kamis (17/6/2021).

Tema dan logo peringatan HUT Ke-76 RI sebelumnya resmi dirilis di situs Setneg. Mensesneg Pratikno mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Panglima, Kapolri, hingga seluruh kepala daerah di Indonesia. (detikNews.com, 16/6/21).

Slogan yang menjadi harapan tersebut "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh" hanya sekadar angan ketika tidak berupaya mewujudkannya. Dengan apa harapan itu diwujudkan? Negeri ini perlu memiliki paradigma yang benar. Tentang bagaimana gambaran ketangguhan serta cara menjadi tangguh. Yaitu dengan memiliki sebuah sistem yang benar dalam mengatur kehidupan. Karena sistem akan mempengaruhi apakah negara akan tangguh menghadapi krisis? Dan terus tumbuh di tengah ujian menjadi negara dengan peradaban besar. Berpengaruh dan menjadi mercusuar dunia.

Pertanyaannya, mampukah demokrasi sebagai sistem yang dijalankan saat ini menghadapi krisis? Mewujudkan Indonesia tumbuh dan tangguh? Jika terbukti tidak mampu, artinya negeri ini harus meninggalkan demokrasi. Negeri ini butuh sistem alternatif sebagai pengganti. Dimana sistem ini akan berbeda nyata dari demokrasi. Sungguh bodoh jika masih bertahan pada sesuatu yang terbukti kegagalannya.

Fakta telah menunjukkan ketidakmampuan demokrasi dalam menghadapi krisis yang terjadi. Negeri ini bahkan diliputi oleh krisis multidimensi. Diperparah lagi adanya pandemi Covid-19. Sehingga makin menegaskan bahwa demokrasi tidak mampu mewujudkan harapan menjadi Indonesia Tangguh dan Tumbuh.

Di saat bersamaan kita dapati krisis ekonomi yang sudah jatuh ke lubang resesi, hingga musibah pandemi yang gagal diatasi. Di samping problem sosial dengan maraknya kasus perceraian dan rusaknya generasi, kekerasan terhadap perempuan turut melengkapi potret buram negeri.

Sulitnya mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Begitu juga kesulitan dalam mengenyam pendidikan berkualitas. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kelangkaan dan tidak stabilnya harga. Ditambah lagi sulitnya mendapatkan keadilan dalam hukum. Hilangnya jaminan keselamatan harta dan jiwa karena tingginya kriminalitas. Tindak korupsi yang kian menggurita. Persekusi yang terus terjadi atas kaum muslim dan Islam dan lain sebagainya.

Ironi, di tengah besarnya potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam negeri ini harapan untuk menjadi tumbuh dan tangguh belum bisa diwujudkan. Seharusnya SDM dan SDA besar berbanding lurus dengan tangguhnya suatu negeri bukan? Tapi ini belum terjadi di negeri ini. SDA yang besar jika dikelola dengan benar dan mandiri, akan menjadi sumber pendapatan negara. Lalu, apa yang salah?

Negeri ini adalah ciptaan Allah Swt. Sudah seharusnya diatur dengan aturan yang datang dari Allah Swt. bukan aturan buatan manusia. Allah yang paling mengetahui aturan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Aturan Allah Swt. (syari'at Islam) mampu menyelesaikan krisis sehingga menjadi negara besar dengan peradaban gemilang karena:

Pertama, keunggulan konstitusi yang bersumber dari syariat Islam yang berasal dari Allah yang Maha Mengetahui dan Mahaadil. 

Allah Swt. berfirman: ,“…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. al-Maidah: 3).

Kedua, kemampuan pemimpin dalam sistem Islam. Pemimpin dalam Islam harus paham urusan publik dan bagaimana mengaturnya. 

Ketiga, struktur pemerintahan Islam sangat efisien dan sederhana. Kewenangan dan tupoksi antar lembaga jelas. Khalifah sebagai pemimpin di pusat dengan wali dan amil di tingkat wilayah. Tidak ada birokrasi yang panjang, sehingga cepat dalam memecahkan masalah.

Keempat, adanya kesatuan komando oleh khalifah sebagai pelaksana kebijakan. Semua urusan dalam negeri, layanan publik, hubungan luar negeri, industri, dan militer berada dalam kontrol khalifah, walaupun dalam pelaksanaannya dibantu oleh mu’awin.

Inilah yang menjadikan syariat Islam dapat menjamin keadilan sosial, kesejahteraan umum, mencerdasan bangsa, serta perlindungan dan keamanan.

Berikut ini beberapa aspek keunggulan sistem Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan manusia:

1. Menggunakan sistem moneter Islam yaitu emas dan perak (dinar dan dirham). Mata uang ini telah terbukti anti krisis sepanjang sejarah umat manusia.

2. Politik ekonomi Islam memastikan dan menjamin setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhannya, baik sandang, pangan, papan maupun pendidikan dan kesehatan. Mekanisme pemenuhan ekonomi rakyat ditetapkan dengan kewajiban bekerja pada pria dewasa yang mampu. Mereka diwajibkan menafkahi istri, anak, dan keluarganya. Sehingga negara akan menjamin penyediaan lapangan kerja. Bagi rakyat yang tidak mampu (karena cacat fisik atau mental, dan lain-lain), atau mengalami kerugian sampai jatuh miskin dan banyak utang, maka Islam menetapkan mekanisme lain. Yaitu melalui distribusi zakat atau pemberian bantuan cuma – cuma oleh negara. Sehingga, dalam Islam tidak dijumpai kemiskinan ekstrem dan permanen.

3. Tidak menjadikan utang luar negeri sebagai pemasukan negara karena akan menjadi alat penjajahan. Sumber pendapatan berasal dari ghanimah, kharaj, jizyah, serta zakat yang dikhususkan untuk delapan golongan. Selain itu jika harta milik negara masih kurang, negara dapat memperoleh pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam milik umum. Harta tersebut digunakan untuk operasional pemerintahan, penyediaan kebutuhan urgen masyarakat, jaminan pengadaan kebutuhan pokok rakyat, untuk pengembangan dakwah, dan sebagainya.

4. Aset sumber daya alam yang berkaitan dengan hutan, tambang dan air ditetapkan milik umum berdasar hadis Nabi saw., “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang gembala, dan api.” Sehingga, sumber daya alam milik umum ini haram diprivatisasi. Negara Khilafah wajib mengelolanya dengan amanah dan hasilnya dikembalikan kembali untuk kepentingan rakyat.

5. Menghapus semua pungutan pajak yang bersifat permanen. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut dalam kondisi extra ordinary dengan obyek pungutan pada orang kaya. Setelah kondisi extraordinary ini kembali normal maka pajak dihentikan. Kebijakan fiskal dalam syariah mengacu pada produktivitas aset. Misalnya penetapan tarif pada tanah kharaj dihitung berdasarkan produktivitas lahan/harga pasar tanaman/pertimbangan lain dari khalifah.

6. Tegas terhadap praktik korupsi, suap, dan penyelewengan lainnya. Penegakan hukumnya yang pasti terhadap berbagai pelanggaran di tengah masyarakat dapat meminimalisasi tindak kejahatan.

7. Politik pendidikan, selain melahirkan generasi saleh bertakwa, juga mempunyai keahlian dan keterampilan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Juga menyiapkan peserta didik menjadi calon orang tua yang siap menjalankan fungsi keluarga yang akan melahirkan pelanjut estafet generasi.

Dengan sistem Islam kafah (total) dalam tataran negara akan mampu menjadi solusi bagi krisis global serta mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia di seluruh alam. Jadi Indonesia Tangguh dan Tumbuh hanya akan bisa diwujudkan saat Islam diterapkan.