Indonesia Tangguh dan Tumbuh dalam Sistem Kokoh

 


Oleh: Anita Ummu Taqillah

 (Komunitas Menulis Setajam Pena)


Peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 telah terlewati. Tahun ini mengusung tema "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" yang membawa harapan pada negeri agar tangguh menghadapi ujian pandemi, juga tetap tumbuh mencapai cita-cita negeri. Namun, akankah hal itu akan terwujud jika sistem kapitalisme masih bercokol di negeri ini?


Dalam akun instagramnya @jokowi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan tentang makna tema HUT-RI ke-76 "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" yang akan dicapai dengan bahu-membahu, saling bergandeng tangan, dan bergotong-royong dalam menghadapi pandemi, tangguh melalui berbagai ujian, dan terus tumbuh dalam menghadapi cita-cita bangsa (bisnis.com, 17/8/2021).


Sedangkan sebagaimana yang dilansir liputan6.com (16/8/2021), logo angka 76 pun terdapat makna tersendiri. Bentuk angka '7' diasosiasikan sebagai tiang pancang infrastruktur yang sedang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung peecepatan ekonomi Indonesia. Bentuk ini melambangkan 'kepala garuda' sebagai perwujudan Pancasila.


Bentuk angka '6' diasosiasikan sebagai orang dan roda yang sedang bergerak terus maju ke depan, yang melambangkan pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Pada bentuk tegak diangka 7 dan 6 diasosiasikan sebagai ruang kebersaman, yang melambangkan ruang demokrasi kepada rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan. Sedangkan pada lingkaran di angka 6 diasosiasikan sebagai bentuk sempurna yang mencerminkan harapan akan keberhasilan atas semua yang akan dicapai, juga sebagai lambang persatuan Indonesia.


Indonesia, dalam Dilema Korporasi dan Hegemoni Asing


Tidak ada yang salah pada harapan dan cita-cita dari setiap makna pada tema dan logo peringatan HUT RI ke-76  kali ini. Namun, banyak kejanggalan atau fakta yang berkebalikan dari makna tersebut. Sebab, selama ini pemerintah seolah belum menunjukkan usaha yang maksimal untuk mencapai harapan dan cita-cita. Maka wajar jika masyarakat tidak terlalu memikirkan makna yang ada. Sebab dalam benak masyarakat hanya bagaimana bisa bertahan hidup dalam keadaan serba sulit seperti saat ini.


Dikutip dari liputan6.com (18/8/2021), Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut bahwa Indonesia sejatinya masih dikuasai orang-orang berduit ketimbang menjunjung asas demokrasi. Selain itu juga masih kental dengan pengaruh oligarki.


Mulyanto juga menambahkan bahwa terkait penanganan pandemi terkesan grusa-grusu, cenderung trial by error dan kurang didasarkan pada pertimbangan ilmiah atau scientific based. Belum lagi diperparah dengan pengelolaan negara dalam kondisi krisis seolah cenderung mengarah kepada pendekatan kekuasaan, bukan secara demokratis. Sehingga terkesan lebih mementingkan pengusaha daripada pendapat ahli kesehatan. Mulyanto juga mengomentari terkait diterbitkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan UU Minerba yang seolah memanjakan dan memberi karpet merah bagi para pengusaha besar dan investor.


Dalam sistem kapitalisme, segala kebijakan yang seolah lebih condong kepada pengusaha dan investor adalah suatu kewajaran. Sebab, dalam kapitalisme mengusung kebebasan dalam perekonomian (liberalisme ekonomi). Sehingga prioritas utama adalah materi atau uang yang mana yang mendominasi adalah mereka yang mempunyai modal. Tentu mereka adalah para pengusaha dan investor.


Dengan iming-iming materi, penguasa seolah rela menjual kekayaan negara seperti hasil tambang, laut dan lain-lain demi rupiah, yang sejatinya tidak seberapa. Sebab, jika dikelola dengan mandiri dan maksimal, kekayaan tersebut akan mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Apalagi faktanya, setelah kekayaan negara dikuasai pengusaha dan investor, pemerintah masih terus menambah utang hingga menggunung. Sungguh ironi yang kian menyesakkan bumi pertiwi.


Dengan demikian, harapan tangguh dan tumbuh seolah bertentangan dengan usaha yang justru berkebalikan dengan kebijakan yang diberlakukan. Negeri ini bagaikan dalam dilema yang berkepanjangan, ingin tangguh dan tumbuh lebih baik namun terjerat dalam korporasi dan hegemoni asing yang diundang dan menghancurkan negeri ini.


Hal ini menunjukkan bahwa negeri ini belum merdeka seutuhnya. Mungkin secara fisik sudah bebas dari penjajahan, namun di bidang ekonomi dan budaya misalnya, liberalisasi dan kapitalisasi masih mencengkeram dengan nyata. Intervensi dan penguasaan asing juga investor adalah bukti nyatanya. Pergaulan dan gaya hidup bebas (food, fun, fashion, and sex) juga tak luput meracuni dan merusak generani bangsa.


Islam, Menjadikan Tangguh juga Berkah


Kemerdekaan dalam Islam bukanlah sebatas seremonial semata, tetapi merdeka yang sesungguhnya adalah terbebas dari belenggu dan penghambaan kepada selain Allah swt. Jika ingin meraih kemerdekaan yang sesungguhnya, maka seyogyanya pemerinta mengajak masyarakat untuk kembali pada aturan Sang Maha Esa, Pencipta bumi seisinya. Yaitu dengan berhijrah secara kaffah, berusaha untuk meninggalkan segala keburukan, kebathilan juga kemaksiatan menuju segala hal yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wata'ala.


Hijrah dari sistem ekonomi liberal menuju ekonomi Islam. Hijrah dari gaya hidup kebarat-baratan menuju gaya hidup islami. Hijrah dari kepemimpinan kapitalisme demokrasi, menuju kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan para Khulafaur Rasyidin, serta khalifah setelahnya. Yang mana telah terbukti mengusai dua per tiga belahan bumi selama kurang lebih 14 abad lamanya.


Maka hanya kembali kepada sistem yang kokoh, yaitu sistem Islam secara kaffah, negeri ini akan mampu mewujudkan ketangguhan dan pertumbuhan yang optimal, juga keberkahan di segala bidang, insyaallah. Sebagaimana janji Allah subhanahu wata'ala dalam Al Qur'an surat Al A'raf ayat 96, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."


Wallahua'lam bishowab.