Ilusi Demokrasi Atasi Korupsi, Islam Solusi Hakiki


Oleh Unie Khansa

(Praktisi Pendidikan)


Korupsi, menurut Wikipedia adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Penyebab seseorang melakukan korupsi bermacam-macam, di antaranya: gaji yang kecil; kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah; proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar; lemahnya ketertiban hukum; ketidakadaan kontrol yang cukup untuk mencegah korupsi; dan sebagainya.

Korupsi sangat merugikan dan meniadakan kesejahteraan masyarakat umum.  Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Namun demikian, pada sistem sekuler korupsi semakin menjadi. Tidak terkecuali di Indonesia.

Sering kita dengar berita tentang pejabat daerah sampai pusat yang terjerat hukum karena korupsi. Kadishubkominfo salah satu daerah terjerat kasus internet desa. Pejabat Pemkab korupsi proyek pembangunan jembatan. Wabup korupsi tanah makam. Hampir di setiap sektor menjadi lahan korupsi bagi orang-orang yang rakus. Bahkan bantuan sosial pun tak luput disasar  korupsi. 

Begitulah sistem sekuler memberi peluang korupsi yang luas sehingga korupsi semakin menggurita dan sangat berbahaya.

Yang sangat mengherankan sistem sekuler ini memberi hukuman pada para koruptor sangat ringan berbeda dengan kasus yang berhubungan dengan penuntutan keadilan atau lainnya. Tidak jarang para koruptor mendapat diskon hukuman. Sementara rakyat jelata yang hanya mempertahankan untuk sesuap nasi dibui tak terperi.

Sistem sekuler ini sangat ramah terhadap para koruptor. Bahkan mantan koruptor saja bisa menjadi komisaris BUMN.

Mantan terpidana kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, ditunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). PIM merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (BUMN). (Kompas.com, 6/8/2021).

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kondisi korupsi di negeri +62?

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, mengatakan bahwa 60% publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dua tahun terakhir ini. Survei dilakukan pada 1.200 responden menggunakan kontak telepon dan dilakukan penambahan sampel di 4 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, masing-masing 400 responden. (Detiknews, 8/8/2021).

Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh fakta bahwa korupsi menjadi masalah yang paling memprihatinkan menurut pandangan masyarakat. Isu korupsi berada di urutan pertama dari enam kategori lainnya. Adapun di urutan kedua terdapat isu lapangan kerja dan urutan ketiga isu pertumbuhan ekonomi. (Gatra.com, 8/8/2021).

Fakta di atas adalah hanya salah satu bukti yang mengonfirmasi survei yang mencatat persepsi/pandangan masyarakat bahwa korupsi adalah problem besar bangsa ini.

Bagaimana sistem Islam mencegah dan mengatasi korupsi?

Dalam pemerintahan dengan sistem Islam, tindak pidana korupsi tidak dijerat dengan UUD 1945 seperti saat ini tetapi ada sistem sanksi hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pemberitahuan ke publik, penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. 

Hukuman ta’zir yang diberlakukan bagi para koruptor semata-mata untuk memberikan efek jera beda halnya seperti sistem saat ini yang sifat hukumannya tidak mampu meminimalisir tindak pidana korupsi.

Dalam pemerintahan IsIam terdapat larangan keras menerima harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik negara maupun harta milik masyarakat. 

Harta-harta yang diperoleh karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaanya seperti suap, korupsi maka termasuk harta ghulul atau harta yang diperoleh secara curang. (Abdul Qadim Zallum, Al amwal fi daulah Khilafah hlm. 118). Harta yang diperoleh dengan cara ghulul tidak bisa dimiliki dan haram hukumnya.

Maka Islam melarang keras tindakan suap-menyuap, utamanya penguasa, pejabat dan para penegak hukum. Dengan demikian, tindakan tidak terpuji tersebut dapat diberantas tuntas.

Jadi jelas hanya dengan sistem Islam berwujud khilafah yang mampu tuntaskan mewabahnya korupsi dan menutup semua pintu terjadinya korupsi. 

Wallahu a'lam bishawwab.