Empuknya Kursi Komisaris, Integritas Tidak Lagi Jadi Syarat

 


Oleh Widiawati, S.Pd

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Muslimah


Lain dulu lain sekarang, mungkin kalimat ini mewakili kondisi saat ini. Jika dulu syarat menjadi salah satu bagian dari pemerintahan bukan mantan napi. Maka saat ini syarat tersebut tak lagi menjadi soal, begitu juga dengan integritas. 


Seperti yang terjadi baru-baru ini, publik lagi-lagi di buat heboh. Seorang eks napi terpilih menjadi komisaris BUMN. Seperti yang dikutip dari Kompas.com (6/8/2021). Menteri terpidana kasus korupsi Emir Moeis di tunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PMI) yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (BUMN).


Diketahui Emir Moeis pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap ( PLTU) di Tarahan, Lampung pada tahun 2004 lalu saat menjadi anggota DPR. Divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.


Fakta di atas hanya salah satu bukti yang mengkonfirmasi survei yang mencatut persepsi atau padangan menyangkut bahwa korupsi adalah problem besar bangsa ini. Bahkan tingkat kasus korupsi di negeri ini kian meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menulis hasil survei Nasional mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. Hasilnya 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. 

News.detik.com (8/9/2021)


Meningkatnya angka kasus korupsi semakin membuktikan bahwa sistem kapitalis sekuler tak mampu memutus mata rantai kasus ini, alih-alih memberikan efek jera justru malah sebaliknya, memberikan peluang kepada mereka untuk mengambil peran penting di kursi pemerintahan. Bukan hanya mantan napi, integritas pun jadi pertanyaan pasalnya pada tahun 2020 ada beberapa nama kontroversi di tengah masyarakat, apakah posisi yang di berikan sesuai dengan kemampuannya atau hanya sebagai bentuk balas Budi. 


Padahal BUMN yang saat ini sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki kapabilitas bukan hanya sekedar formalitas namun minim kemampuan. Ada beberapa nama yang dianggap kontroversi menjadi komisaris perusahaan BUMN diantaranya pertama, mantan gitaris Slank, Abdi Negara Nurdin alias Abdee, ia di angkat menjadi komisaris PT Telkom Indonesia. Kedua, Kemal Arshad yang menjadi komisaris PT Askrindo dicecer publik karena perilakunya yang menghina gubernur DKI Anies Baswedan. Ketiga, Kristia Budiyanto, komisaris independen PT Pelni yang membatalkan kajian Online Ramadan yang diisi beberapa tokoh agama, Dimana kajian ini dianggap bermuatan radikal. Keempat, KH Aqil Siradj yang secara mengejutkan diangkat menjadi komisaris PT KAI. Publik pun mempertanyakan penunjukannya karena dianggap belum memiliki rekam jejak. 


Jika melihat nama-nama yang tercantum di atas justru menjadi sebuah pertanyaan mampukah BUMN bangkit dan lepas dari lilitan hutang. Tercatat pada Mei 2021 utang luar negeri BUMN mencapai 59,65 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 852,99 triliun. Belum lagi kondisi ini di perparah dengan adanya pandemi.


Lalu apakah dengan pengangkatan eks napi menjadi salah satu komisaris di perusahaan BUMN ada jaminan tidak akan melakukan hal serupa. Mengingat jabatan yang saat ini di amanahkan adalah lahan basah rawan dengan tindak korupsi. 


Belum lagi pengangkatan Emir Moeis dianggap mengabaikan salah satu syarat pemilihan dewan komisaris, seperti yang tertuang dalam permen BUMN tahun 2012 pasal 4 di sebutkan, untuk menjadi dewan komisaris di antara  syarat itu menjelaskan tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pencalonan. Dalam sistem pemerintahan Demokrasi kadang menggunakan standar ganda dalam mengambil keputusan. Bila Sekutu yang terpilih, aturan dalam UU bisa diabaikan. Berbeda jika itu bukan dari golongannya maka UU bisa berlaku keras dan tidak pandang bulu.



Inilah buah dari penerapan sistem kapitalis, untung rugi menjadi standar. Sudah menjadi rahasia umum ketika pembagian posisi jabatan tidaklah murni karena kapabelnya, namun lebih kepada balas jasa. “ tidak ada makan siang gratis” mungkin ungkapan kata ini lebih tepat untuk mewakili kondisi yang ada.  Siapa yang paling berjasa, maka akan mendapatkan jatah kursi empuk tanpa memandang dan mendengar penilaian publik terkait pemilihannya.


Sistem buatan manusia terbukti sarat di permainkan bahkan sarat dengan kepentingan. Berbeda dengan sistem Islam, pemilihan jajaran pemerintahan tentu yang menjadi syarat utama adalah kemampuan dalam mengemban amanah, memiliki ketakwaan yang tinggi. Sehingga dalam menjalankan amanahnya tidak asal-asalan demi meraup keuntungan materi. Dalam menjalankan amanah, mereka sadar bahwa tugas mereka untuk melayani umat serta menyejahterakan umat bukan untuk memperkaya diri apalagi golongan. Ditambah dengan keyakinan dan rasa takut bahwa apa yang menjadi amanahnya akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.


Bahkan pada penempatan jajaran pemerintahannya selain ketakwaan, maka kemampuan secara lahir batin juga menjadi patokan utama. Sebagai mana yang pernah di kisahkan seorang sahabat berharap penuh pengangkatan dirinya bahkan dengan terang-terangan meminta jabatan, namun permintaan itu di tolak secara langsung oleh Rasulullah Saw. Beliau berkata : “ wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Pada hari kiamat nanti ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut”.(HR. Muslim)


Demikianlah secuil gambaran bagaimana penempatan jajaran pemerintahan dalam negara Islam yang lebih memprioritaskan kemampuan selain dari ketakwaannya. Tak ada balas Budi atas kedudukan yang di dapatkan. Karena sejatinya mereka menjalankan amanah semata-mata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat demi mendapatkan Keridaan Allah SWT. Dari sini kita bisa belajar bagaimana keunggulan negara Islam, terbukti selama kurang lebih 13 abad lamanya mampu membentuk masyarakat sejahtera dan membentuk manusia yang berkepribadian Islam bukan manusia yang berburu jabatan.


Wallahu a’alam