Disparitas si Kaya dan si Miskin dalam Kubangan Kapitalis


Oleh Rita Handayani

Penulis dan Pengamat Publik


Berdasarkan hasil riset, menunjukkan pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun melanda dunia. Tidak hanya lonjakan kematian dan pesakit yang tinggi. Kesenjangan sosial pun kian melonjak, ikut meninggi. Membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. 

Demikian, lembaga keuangan Credit Suisse menyatakan, dari hasil risetnya menggunakan pendekatan berbasis regresi terpisah, dalam meneliti aset keuangan serta aset dan kewajiban non keuangan. Dalam laporannya didapati jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada tahun 2020. Data tersebut melonjak 61,69 % yoy (year on year) dari tahun 2019 yang berjumlah 106.215 orang. Lembaga tersebut juga mencatat, orang Indonesia yang sangat kaya naik 22,29% dari tahun 2019, yakni 417 orang. Dengan kekayaan tercatat lebih dari 100 juta dollar AS pada tahun 2020. (kompas, 13/7/2021). 

Laporan Credit Suisse ini menunjukkan, bukti disparitas kaya dan miskin semakin ironis di tengah pandemi dalam balutan sistem kapitalis.

Hukum Rimba Membuat Kesenjangan Menganga

Sistem kapitalisme merupakan sistem rimba. Siapa yang memiliki kekuatan ekonomi mampu menguasai dunia. Meski tidak berkuasa secara konstitusi negara sekalipun, namun ia tetap mampu mengendalikan aturan berpihak kepadanya. Kongkalingkong antara penguasa dan pengusaha kapital inilah yang menjadikan sistem buatan manusia, nyata hanya memuaskan syahwat keduniawian saja. Menjadikan sistem ini senantiasa memfasilitasi pemilik modal untuk melipatgandakan kekayaan pribadinya. Inilah biang keladi dalam terciptanya kemiskinan masal pada individu, keluarga hingga negara.

Sistem kapitalismelah yang membuat kesenjangan permanen hingga rentan melahirkan masalah baru di tengah masyarakat seperti maraknya kriminalitas dan problem sosial lainnya. Pandemi Covid-19 yang dijadikan kambing hitam oleh para rezim untuk menutupi ketidakmampuannya dalam mengendalikan pandemi hingga menormalkan laju ekonomi. Nyatanya hanyalah percepatan proses dari buruknya kepengurusan sistem kapitalisme dalam gap sosial di tengah masyarakat yang semakin pincang antara si kaya dan si miskin. 

Kesalahan fatal dari sistem ekonomi kapitalis salah satunya adalah dalam upaya penghapusan kemiskinan, sistem kapitalis hanya berfokus pada peningkatan produksi dan pendapatan rata-rata. Baik pendapatan negara maupun per kapita. Bukan pada masalah distribusi. Hingga tidak pernah memberi perhatian bagaimana agar kekayaan bisa sampai dengan adil merata di tengah masyarakat. Padahal dari waktu ke waktu dengan bertambahnya produksi. Terjadi penumpukan kekayaan bagi segelintir orang. Dan si kaya bisa meraih kekayaan lebih banyak dengan kekuatan yang dimiliki. 

Sedangkan si miskin semakin lemah tidak mampu meraih peluang dan kesempatan yang sama. Sehingga yang miskin semakin miskin yang kaya semakin serakah.

Pasar bebas yang menjadi tubuh sistem ekonomi kapitalis, malah menjadikan uang sebagai alat pengendali distribusi barang dan jasa. Sehingga bagi kalangan yang tidak memiliki uang tidak bisa mendapatkan atau mengakses barang dan jasa. Sedangkan kalangan kaya dengan mudah mendapatkan kebutuhan dan keinginannya. 

Dengan pasar bebas ini pulalah negara berlepas tangan dalam kepengurusannya memenuhi kebutuhan rakyat. Semua kebutuhan rakyat diserahkan kepada swasta. Menjadikan standar pelayanan sesuai dengan bayaran yang dilakukan. Wajar akhirnya kita temui perlakuan kontras, dalam pelayanan kesehatan misalnya, terdapat kelas-kelas kesehatan yang minim bagi si miskin dan mewah bagi si kaya. 

Bahkan, pada masa pandemi sekalipun keberpihakan dalam mengembangkan kekayaan hanya ada pada si kaya. Selama masa pandemi suku bunga yang menurun dari bank sentral di setiap negara, membuat orang kaya berbondong-bondong melakukan investasi di sektor saham dan komoditas seperti pertambangan dan perkebunan, serta sektor digital. Membuat mereka cepat meraup keuntungan yang signifikan. 

Berbeda dengan kalangan bawah dan rentan miskin mereka malah ketimpa nasib buruk. Pekerja buruh bergaji murah banyak di-PHK dan UMKM banyak yang gulung tikar. Inilah yang mengakibatkan laju kemiskinan meningkat tajam, tak terkendali. 

Pembatasan Sosial Tanpa Jaminan si Miskin Makin Melarat

Pandemi Covid-19 memang berdampak serius pada aspek ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Bagi kalangan kaya dampaknya bisa saja hanya di tataran kesehatan. Karena mereka memiliki keuangan yang cukup.

Namun tidak demikian bagi kalangan miskin, terutama jika yang terkena Covid-19 adalah tulang punggung keluarga, tentu ekonomi keluarga akan kolaps. Meski tak terkena virus ini pun kebijakan PPKM yang tanpa pemenuhan kebutuhan secara penuh dan tepat guna. Membuat mobilitas pencarian nafkah kalangan miskin tersendat hingga tertutup.

Meski negara telah menggelontorkan banyak dana untuk membantu kebutuhan warga negaranya. Terbukti, tak menyolusi. Pasalnya masalah laten bawaan sistem ini ikut andil dalam setiap lahan basah, yakni korupsi berjemaah dari pusat hingga daerah. Menjadikan nominal bantuan sosial yang sampai ke tangan rakyat sangat kecil dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa pembatasan sosial.

Ditambah dengan buruknya pendataan dan distribusi. Menjadikan bansos tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang malah tidak mendapatkan bantuan. Bahkan banyak para pengemis, gelandangan, dan pengais barang bekas tidak bisa masuk data penerima bansos hanya karena tidak memiliki KTP atau KTP tidak sesuai dengan wilayah lingkungannya. 

Kesejahteraan Merata Hanya dengan Syariat

Jika sistem kapitalisme tidak mampu menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. Maka sudah saatnya, para pemimpin negara mengevaluasi sistem kehidupan yang diembannya. Dan menyadari bahwa, sistem buatan manusia apapun tidak akan mampu berlaku adil bahkan dalam urusan pendistribusian kebutuhan hidup rakyatnya. Maka kembali ke aturan Allah Swt., adalah perkara yang krusial. 

Jaminan kesejahteraan dalam syariat Islam tidak hanya berupa teori. Hingga dalam tataran aplikasinya pun, syariat Islam mampu adil dan menyejahterakan sampai belasan abad lamanya, selama Islam memimpin dunia. Islam memiliki berbagai strategi terbaik yang mampu mengatasi krisis bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. 

Salah satu hal terpenting dalam syariat Islam adalah adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu masyarakat berupa pangan, sandang, papan, dan lapangan pekerjaan. Ukuran tersejahterakannya bukan dalam hitungan rata-rata pendapatan masyarakat. Tetapi tercukupinya kebutuhan tersebut secara nyata bagi setiap individu.

Hal terpenting lainnya saat syariat Islam menaungi negeri adalah negara berkewajiban untuk mengelola seluruh Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Keharaman penguasa memprivatisasi kekayaan alam negeri ini akan menjadikan salah satu sumber pemasukan yang amat besar untuk kas negara. Yang dapat menopang kebutuhan hidup rakyat. 

Selain itu terdapat bidang ghanimah, bidang kharaj, bidang status tanah, bidang jizyah, bidang fai', bidang dharibah, bagian pemilikan umum bidang minyak dan gas, bidang listrik, bidang pertambangan, bidang laut, bidang sungai, bidang perairan dan mata air, bidang hutan dan padang rumput gembalaan, bidang tempat khusus (yang dipagari negara dan dikuasai negara), bidang zakat mal dan perdagangan, bidang zakat pertanian dan buah-buahan, bidang zakat unta, sapi dan kambing. Sebagai sumber pemasukan kas negara. 

Dengan sumber pemasukan yang sangat banyak tersebut. Menjadikan negara mampu memenuhi kebutuhan rakyat baik dalam kondisi normal hingga kondisi darurat seperti dalam masa pandemi saat ini. Negara pun tidak akan segan-segan mengambil keputusan untuk melakukan pembatasan total, dengan melockdown atau mengunci wilayah yang terinveksi wabah. Dan menanggung semua kebutuhan rakyat dalam wilayah tersebut.

Selain itu Islam memiliki pola distribusi kekayaan yang adil untuk mengatasi kesenjangan ekonomi si kaya dan si miskin. Dimana sebelumnya, yang ditekankan dalam penerapan kegiatan berekonomi baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi adalah harus sesuai dengan hukum Islam. Tidak boleh di dalamnya terdapat keharaman seperti riba, kecurangan, penipuan atau gharar, tidak boleh juga ada pihak yang zalim dan menzalimi yang lain, serta lain sebagainya. 

Islam juga memberlakukan sistem distribusi non-ekonomi. Untuk mendistribusikan kekayaan bagi individu yang belum tersejahterakan. Negara akan menyediakan penyaluran zakat, sedekah, hibah dan nafkah. Menciptakan lapangan pekerjaan. Memberikan bantuan modal dan mengedukasi terkait kewirausahaan bagi yang mau berwirausaha. Memberikan tanah, modal, pupuk, edukasi tentang pertanian yang ingin bercocok tanam, dan lain-lain.

Dengan mekanisme ini orang-orang yang miskin tidak semakin miskin, tersisih atau tertinggal. Tetapi, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki ekonomi mereka. Demikianlah, mewujudkan kesejahteraan yang merata amat mudah dalam sistem hidup Islam. Tidak hanya isapan jempol namun terealisasi nyata. Jika syariat Islam kembali mengatur kehidupan dunia dengan tegaknya kekhilafahan. Sebagai eksekutor aturan Allah Swt.

Tidakkah kaum muslimin ingin memperjuangkannya?

Wallahu a'lam bishshawab.