Digitalisasi Kartu Nikah di Sultra, Efisienkah Pengurusan Data?

 


Oleh : Rayani umma Aqila


Dalam perkembangan teknologi yang makin masif, mendorong pemerintah untuk makin berinovasi dalam semua persoalan masyarakat, begitu juga dengan kepengurusan dalam hal perkawinan. Seperti halnya terobosan dalam hal memudahkan untuk pengadaan dan pencetakan salah satunya kartu nikah, seperti baru-baru ini Kepala Bidang (Kabid) Urusan Agama Islam (Urais) Jamaludin, yang menanggapi pergantian kartu nikah cetak menjadi kartu nikah digital yang diputuskan dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) yang  resmi mengganti kartu nikah dalam bentuk cetak menjadi kartu nikah dalam bentuk digital mulai Agustus 2021 ini.


Hal tersebut berdasarkan Surat Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Urusan Agama Islam (Urais) Kanwil Kemenag Sultra, Jamaludin mengatakan adapun sisa buku nikah atau kartu nikah cetak masih tetap digunakan guna menghabiskan stok yang masih tersisa. Adapun sisa kartu nikah cetak di Kemenag Sultra itu 24 ribu 190, ini tetap diberikan kepada pengantin yang membutuhkan guna untuk menghabiskan stok kartu nikah yang tersisa. inikatasultra.com/2021/08/10(10/08/2021).


Segala hal identitas warga dalam bentuk digital tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai banyaknya permasalahan dalam peralihan data atau dokumen tentu tak semudah yang diharapkan untuk lebih efisien, efektif, memadai, serta kapabel agar benar-benar lebih cepat dalam proses kepengurusannya. Dengan demikian salah satu yang harus dilakukan adalah bagaimana sosialisasi dimasyarakat agar terbiasa menggunakankannya, sebab terkadang kesalahan pada saat digitalisasi konsep informasi yang asli tidak dapat terpresentasikan dengan baik saat digitalisasi.


Membutuhkan jaringan internet untuk mengakses ataupun mengunduhnya, sehingga dibutuhkan jaringan yang stabil, kurangnya dari segi kenyamanan dalam membaca jika dibandingkan dengan buku tercetak, membutuhkan biaya untuk jaringan internet selama pengaksesan atau pengunduhannya, dan tentunya membutuhkan media sebagai tempat untuk mengaksesnya seperti handphone, dan juga komputer/ laptop yang membutuhkan biaya untuk membelinya. Tentu saja bagi masyarakat yang tidak mampu tak bisa menjangkau hal ini. Sedangkan dampak lainnya,  jika rencana itu terealisasi maka akan muncul mata anggaran baru sebagai konsekuensi dari keberadaan kartu nikah termasuk salah satunya adalah penggunaan sumber daya manusia (SDM) profesional yang khusus mengelola situs itu. Dominasi dunia oleh teknologi analog membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk digunakan dalam melakukan penggantian yang sebelumnya berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital. Begitu juga dari sisi anggaran, dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2018, menjadi sorotan publik, dalam RKAK/L Kemenag tahun 2018, tercatat alokasi anggaran untuk buku nikah sebesar Rp11 miliar. 


Jika pengadaan kartu nikah diambil dari alokasi buku nikah maka mekanisme itu tentu menyalahi mekanisme anggaran, terlebih pada masa pandemi yang seharusnya dibutuhkan untuk bantuan pada rakyatnya. Dalam sistem kapitalisme tentu hal ini biasa terjadi sebab perputaran ekonomi lebih diutamakan, negara tak mampu menjadi mandiri demi kelangsungan hidup banyak orang segalanya diserahkan pada swasta untuk mengelola dan berbasis bisnis dalam mengurusi rakyatnya. Tak hanya itu bila perusahaan tidak mengelola dengan baik dan hati-hati maka identitas digital akan rentan terjadi pencurian data dan ditakutkan ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan kartu nikah tersebut seperti memunculkan adanya praktek nikah kontrak sebagaimana yang masih banyak terjadi.


Berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam perkara cetak atau digital itu hanyalah perkara teknis. Kartu nikah baik dalam bentuk cetak atau digital tidak menjadi persoalan selagi itu untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, efektif, efisien, kapabel, dan para pengguna juga tidak salah menggunakan teknologi, serta selalu memperhatikan halal dan haram. Maka, akan efisien jika penggunaan teknologi didukung dengan sebuah sistem. Sehingga tidak ada yang berani menyalahgunakannya.Tentu saja membutuhkan ketegasan dan kepengurusan yang mumpuni seperti yang pernah terjadi pada saat kegemilangan Islam. Wallahu a'lam bi Al-Shawab.