Berhutang Untuk Infrastruktur di Tengah Pandemi, Apakah Itu Solusi?



Oleh  Ummu Zamzam

 (Aktivis Pemerhati Keluarga)


Utang lagi-utang lagi, seolah tidak ada henti, negeri kita saat ini terus saja mencetak utang. Ledakan utang kian membengkak. Tidak dapat dipungkiri, sebelum pandemi memang Perekonomian negeri kita sudah masuk kategori sekarat. Apalagi saat ini ditambah resesi akibat  pandemi, utang pun menjadi jalan terakhir untuk menutup defisit khas negara yang kian menganga.


Kementerian BUMN mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti. (Cnnindonesia, 8/7/2021)


Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI,Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan pembentukan singking fund. "Untuk kelangsungan usaha dalam konteks operasional cash flow negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini, kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank Dalam hal ini China Development Bank," ujarnya dalam rapat di Komisi VI DPR, Kamis (8/7).


Selain cost deficiency, Kartika juga mengatakan proyek tersebut juga berpotensi mengalami pembengkakan konstruksi (cost overrun) sampai dengan US$1,4 miliar-US$1,9 miliar. Karena itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China untuk menambal pembengkakan itu Dan ia menambahkan pembengkakan terjadi akibat keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimis di awal."Kurang kuatnya manajemen proyek menyebabkan adanya potensi cost overrun pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung," ujar Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut. 


Kartika menuturkan 75 persen dari cost overrun diasumsikan disetujui oleh pemegang saham (PSBI dan Bejing Yawan) serta CDB untuk dapat dicover melalui utang. "Pemenuhan biaya cost overrun akan dinegosiasikan dengan pihak Cina," tandasnya.

Berangkat dari sederet fakta di atas, nyatalah sudah bahwa menjamurnya proyek Infrastruktur megah di negeri ini, tidak diperuntukan bagi rakyat kelas bawah. Mengapa? Karena kehadiran infrastruktur justru menghilangkan mimpi dari para petani dan kebanyakan rakyat lainnya.


Tidak dipungkiri bahwa yang menerima keuntungan besar dari berbagai proyek ini adalah pihak korporasi yang turut serta, juga para pelaku usaha kelas kakap yang semakin dimudahkan dalam melakukan proses distribusi hasil produksi dengan adanya jalan baru dan sejumlah fasilitas cepat lainnya.


Membangun infrastruktur dengan utang luar negeri, Jeratan utang luar negeri dengan bunga atau ribanya akan menjadi  beban negara di masa yang akan datang. Bukankah utang luar negeri telah menjadi alat mendikte negeri ini?  Bukankah utang luar negeri juga telah menjadikan APBN negeri terus defisit karena harus mencicil pokok utang dan bunganya tiap tahun dalam jumlah besar? 


Jelas sekali dalam perjanjian dengan sejumlah negara asing dan aseng, bahwa paket utang luar negeri selalu disertai dengan sejumlah syarat. Yaitu tenaga kerja dan Impor seperti halnya kesepakatan pembangunan dengan Cina. 


Bahkan utang luar negeri ini telah menjadikan kedaulatan negeri tergadai karena harus tunduk pada syarat-syarat yang dipaksakan oleh negara pemberi utangan.Infrastruktur sebenarnya bisa dibangun tanpa utang, jika sumber daya alam negeri ini kembali pada pemiliknya, yaitu rakyat negeri ini. Tidak dikuasai asing. Bukankah Sumber daya alam negeri ini berlimpah? Bahkan potensi ekonomi ummat pun besar.


Inilah akibat dari  penerapan ekonomi kapitalis, utang yang membelenggu semakin meningkat. Negeri ini terus menerus berada dalam lilitan utang yang semakin mencengkram. Pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan pemasukan. 


Ekonomi terus terguncang, utang masih melambung tinggi. Jika kekurangan uang, akan menaikkan pajak atau mencari utang berbasis ribawi, memasukkan investasi asing ke dalam negeri atas nama mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara penanganan pandemi belum juga berjalan efektif.


Berbeda dengan penglolaan infrastruktur dalam Islam  pendanaan pembangunan infrastruktur Khilafah berasal dari dana Baitul maal dan Hanya dalam naungan khilafah yang akan mampu menyelesaikan jebakan utang sesuai pandangan syariat. Ajaran yang bersumber dari Allah Yang Maha Sempurna, ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah yang akan menyelamatkan umat serta memberikan rahmat bagi seluruh alam. 


Daulah khilafah akan menjamin kekayaan alam yang merupakan milik rakyat hanya untuk kepentingan rakyat, bukan diberikan kepada individu, swasta, apalagi negara-negara kapitalis liberal. Karena dalam sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan dalam tiga bagian yaitu, kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api." (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah).

 

Contoh saat khilafah Islam membangun infrastruktur berupa rel kereta jalur Turki-Madinah. Rel itu dibangun atas gotong royong rakyat dengan khalifah. Karena rakyat mencintai negaranya. Mendapatkan kesejahteraan dalam daulah. Sehingga rela berkorban untuk daulah. Akidah Islam dan kecintaan pada negara tauhid menyatukan pemerintah dan rakyat.


Sebaliknya, khalifah pun mencintai rakyatnya. Membangun infrastruktur adalah untuk memudahkan rakyatnya. Sebagai bentuk ri’ayah (mengurus) urusan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Bukan untuk tujuan komersil, Dengan demikian jelaslah hanya sistem ekonomi dan politik Islam yang bisa menjamin pembangunan Infrastruktur bagi rakyatnya maka infrastruktur tersebut dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai d aulah khilafah Islamiyah.


 Wallahu a’lam bi ash-shawab