Bahaya Investasi dan Korupsi ; Islam adalah Solusi



Oleh : Nining Julianti, S.Kom


Sebagai Negara berkembang, Indonesia tentu sedang giat-giatnya membuka kran investasi. Apalagi investasi asing yang terlihat menggiurkan. Dukungan ini diamini oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Dengan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko atau OSS Risk Based Management (RBA). Peluncuran aplikasi perijinan berusaha ini di lakukan oleh Presiden RI Joko Widodo di Gedung Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta, Senin (9/8/2021). (Rakyatsultra.com). 


Efek dari Omnibus Law semakin mempermudah hal ini. Omnibus law ‘menelurkan’ salah satunya UU memudahkan para investor. Harapannya dapat memulihkan perekonomian Negara dan menciptakan lapangan kerja. Sebab, pembangunan Indonesia seolah ter-“mindset” sulit berkembang tanpa bantuan pihak swasta maupun asing. Hal ini, seolah telah menjadi narasi yang terus didiktekan ketengah-tengah masyarakat.


Sayangnya, keseriusan pemerintah membuka kran investasi tidak seimbang dengan keseriusan pemerintah memberantas korupsi. Padahal salah satu hambatan utama investasi adalah korupsi. Bahkan dampak dari investasi pun tidak seindah yang dibayangkan.  Bisa dilihat dari dipermudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia kala jutaan rakyat masih menganggur, adalah kebijakan yang pastinya bukan untuk rakyat. Pajak yang tinggi dan sulitnya rakyat mengakses modal pun menjadikan perekonomian rakyat macet tak berkembang. Harga sembako naik. Harga apa-apa naik.


Oleh karena itu, maka tidak heran investasi ini bukanlah solusi dalam masalah perekonomian bangsa. Justru yang terlihat, investasi merupakan Bahasa penjajahan bangsa dalam bidang perekonomian. Ibarat sapi perah, kekayaan bangsa ini di eksploitasi asing, namun bangsa ini hanya mendapatkan secuil dari kekayaan alam yang kita miliki. Lapangan kerja sempit, TKA mudah masuk. Sehingga kesejahteraan rakyat nampak sulit terealisasi. 


Jika kita menelaah dalam islam, kegiatan apapun termasuk investasi wajib terikat dengan syariat islam. Kegiatan investasi ini masuk dalam kategori tasharrufat. Yang dinilai adalah kesesuaian perbuatan dengan hukum syara’ (syariat islam). Didalamnya tidak perlu ada faktor niat. Sehingga orang-orang yang terlibat investasi, harus memahami hukum-hukum syariat islam agar terhindar dari investasi yang haram.


Ada beberapa hal yang menjadi solusi islam untuk memecah permasalahan ini diantaranya;

Pertama, Islam mengajarkan bahwa penguasa adalah penanggung jawab terhadap segala kebutuhan rakyatnya. Negara bertanggungjawab dalam urusan atau hajat umum rakyatnya.


Kedua, Mungkinkah pendanaan pembangunan atau pembiayaan Negara tanpa investasi? . Dalam buku Ekonomi Politik karya Abbdurahman al maliki dijelaskan, jika ada kebutuhan pendanaan terhadap sebuah proyek. Khalifah akan mengkaji status proyek tersebut. Apakah proyek tersebut urgen dilakukan atau tidak. Indikator urgen atau tidaknya disandarkan pada kemudaratan umat.


Selain urgensi yang bertumpu pada umat, dilihat juga keuangan kas negara. Apabila baitulmal tidak cukup mendanai proyek yang dianggap tidak vital, pengerjaan proyek itu ditangguhkan. Tidak dipaksakan dengan mencari investor asing/berutang pada negara asing, seperti kondisi saat ini.


Lain jika proyek tersebut dianggap vital, yaitu dapat menyebabkan kemudaratan pada umat. Misalnya, kebutuhan membangun industri berat, yang jika negeri muslim tidak memilikinya, bisa dikuasai negara lain.


Dari kesemuanya, yang harus dipahami dalam sisitem islam, sumber utama APBN bukanlah pajak atau utang. Namun, sumber utama APBN adalah fa’I dan kharaj,  kepemilikan umum, dan sedekah. Dari sini terlihat, kas negara akan relatif stabil dan tak mudah defisit. Swasta apalagi asing tidak diperbolehkan menguasai SDA, sehingga pendanaan proyek bersumber dari kas negara (baitulmal) adalah niscaya. Wallahu'alam