Bagaimana Islam Mengatur Toleransi?

 


Oleh Ummi Nissa 

Penulis (Member Kominitas Rindu Surga)


Konflik  pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin yang telah berlarut-larut selama 15 tahun kini memasuki babak baru. Wali Kota Bogor Bima Arya mengklaim bahwa Pemkot Bogor, GKI Yasmin, dan pihak-pihak terkait telah sepakat untuk menyelesaikan konflik ini dengan merelokasi pembangunan dari lokasi sebelumnya di dekat RS Hermina Bogor ke lahan seluas 1.668 meter persegi, dekat RS Muhammadiyah Bogor.


Meski keputusan ini dianggap sebagai solusi untuk penyelesaian konflik yang terjadi, namun masih menyisakan ketidakpuasan dari pihak pengurus GKI Yasmin. Sebagaimana dilansir oleh bbc.com, (15/7/2021), Pengurus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bona Sigalingging, menuding Wali Kota Bogor Bima Arya melakukakan "kebohongan publik" karena mengatakan kasus GKI Yasmin telah selesai setelah menghibahkan lahan baru untuk pembangunan gereja.


Menururutnya untuk menilai selesai atau tidaknya kasus pembangunan GKI Yasmin ini, dapat dilihat dari implementasi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 127/PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 dan rekomendasi Ombudsman RI Yasmin tahun 2011.


Sesuai dengan putusan tersebut, ia menganggap izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja ini adalah sah dan wajib dijalankan di lokasi yang sama. Secara tidak langsung ia menilai putusan Pemkot Bogor yang merelokasi pembangunan dianggap menciderai hukum karena tidak mengembalikan IMB ke tempat semula.


Di sisi lain pihak Wali Kota Bogor menilai bahwa pihaknya tidak bisa merealisasikan putusan MA sebab sebelumnya ada penolakan dari warga setempat. Pasalnya ada beberapa syarat IMB yang dilanggar. Di antaranya adanya pemalsuan tanda tangan penduduk dan tidak memenuhi minimal pengguna rumah ibadah yang berdomisili di wilayah tersebut juga tidak ada rekomendasi dari FKUB (forum kerukunan umat beragama).


Sementara keputusan merelokasi pembangunan ini telah mendapatkan legalitas hukum setelah 15 tahun dalam lingkaran konflik yang menemui jalan buntu. Namun demikian bagi aktivis HAM dan kebebasan putusan ini dipandang sebagai bentuk intoleransi umat mayoritas terhadap minoritas. padahal jika ditelusuri faktor pemicu penolakan IMB tersebut, mestinya dapat mendudukkan permasalahan secara proporsional. Sayangnya, banyak pemberitaan media yang menyudutkan umat Islam. Seakan-akan umat Islam intoleran dan tidak menghargai keberagamaan agama di Indonesia.


Polemik pembangunan rumah ibadah ini telah menguras energi umat, bagaimana tidak konflik ini memakan waktu sampai 15 tahun. Akan tetapi meski telah keluar keputusan akhir, tetap saja masih menyisakan respon penolakan dari salah satu pihak terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa solusi toleransi yang ditawarkan tidak dapat memberi kepuasan kepada semua pihak.


Hal ini sebagai akibat penerapkan sistem sekuler yang dianut negeri ini. Dalam sistem ini kebebasan individu merupakan hal yang diagungkan, salah satunya jaminan kebebasan beragama. Akan tetapi beragama ini diterapkan dengan cara  memberi kebebasan tanpa batas. Setiap individu merasa berhak untuk menjalankan ibadahnya meski melanggar aturan yang ada. Sehingga polemik seperti ini akan terus berulang selama sistem hidup yang sekuler tetap dijalankan.


Negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam, selebihnya nonmuslim tergolong minoritas ada yang beragama Kristen, Hindu dan Budha. Sedikit saja minoritas seolah tertindas, aktivis HAM dan kebebasan akan bersuara lantang serta membela mati-matian. Sebaliknya saat mayoritas yang tertindas, mereka bicara tentang toleransi dan saling menghargai. Mayoritas diminta menghargai minoritas meskipun diketahui pihak yang bersalah dan memicu konflik adalah minoritas. Hal inilah yang membuat toleransi di dalam pemahaman sekuler memiliki standar ganda. 


Kondisi ini sungguh berbeda dengan aturan Islam ketika menyelesaikan urusan kerukunan antar umat beragama. Toleransi yang diterapkan dalam Islam bukanlah toleransi bebas tanpa batas. Bukan pula mencampuradukkan yang hak dengan yang batil. Ia dipandang dalam kacamata Sang Pengatur Semesta, sehingga sangat terjamin bentuk keadilannya. Terkait masalah toleransi ini Allah Swt. berfirman:

"Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 256)


Islam melarang untuk memaksakan kehendak beragama. Islam juga sangat menghargai keberagamaan. Akan tetapi bebas beragama bukan berarti menuntut kebebasan sekehendak hati. Namun ada rambu-rambu aturan yang tidak boleh dilanggar oleh semua pihak.


Untuk pembangunan rumah ibadah setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Setidaknya harus melampirkan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang ditandatangani oleh pejabat setempat. Lalu bukti dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Selanjutnya ada rekomendasi tertulis dari kantor kementerian agama ditambah rekomendasi dari FKUB (forum kerukunan umat beragama) kabupaten/kota, dan beberapa syarat lainnya.


Dalam pandangan Islam, bebas beragama mengandung arti bahwa diberikan kebebasan kepada umat untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing tanpa adanya tekanan. Sehingga tidak ada paksaan bagi nonmuslim untuk  memeluk agama Islam. Namun jika telah menjadi muslim maka tidak boleh bebas mengganti agamanya. Sebab ada larangan tegas untuk murtad (keluar dari agama Islam). Larangan ini bukan bermakna pengekangan tetapi merupakan penjagaan terhadap akidah umat sebagai konsekuensi memeluk agama Islam. Kemudian memberi kebebasan bagi pemeluknya untuk menjalankan ajaran agama sepanjang tidak keluar dari garis-garis akidah dan syariat.


Toleransi beragama telah dicontohkan dengan jelas oleh Rasulullah saw. saat menerima delegasi Kristen Najran. Ketika sampai pada waktunya untuk beribadah, maka Rasulullah saw. memberi kesempatan kepada mereka untuk beribadah.


Begitu pula teladan yang dicontohkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih saat menaklukan Konstantinopel. Pada waktu ia memasuki Hagia Shopia. Beliau menemui umat kristen yang tidak ikut berperang dan bersembunyi di dalam gereja. Kala itu, ia mendekati wanita dan anak-anak yang sedang ketakutan. Kemudian sultan Al-Fatih berkata: "Jangan takut, kita adalah satu bangsa, satu tanah, dan satu nasib. Kalian bebas menjaga agama kalian," ucapnya dengan sikap yang ramah dan akhirnya disambut gembira oleh umat kristiani.


Inilah gambaran penerapan toleransi dalam aturan Islam. Fakta sejarah telah membuktikan bagaimana kehidupan nonmuslim yang diatur dan dijamin hak-haknya. Sehingga mampu hidup berdampingan dengan kaum muslimin dengan penuh kedamaian dan ketenteraman selama ratusan tahun saat aturan Islam diterapkan secara menyeluruh.


Wallahu a'lam bishawab.