Apa pun Nama Kebijakannya, Rakyat Harus Diperhatikan

 


Yuli Ummu Raihan

Aktivis Muslimah Tangerang


Pandemi Covid-19 semakin berlarut. Hampir dua tahun berlalu tapi kasusnya malah semakin menjadi. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak berdaya menghadapinya.  Update dari situs Covid19.co.id per tanggal 28/7/2021 jumlah kasus positif mencapai 3.287.722 kasus, sembuh 2.640.676 kasus, dan kematian 88.659 kasus. 


Berbagai kebijakan telah diterapkan, tetapi belum membuahkan hasil berarti. 

Kasus pertama di Indonesia ditemukan awal Maret 2020. 11 Maret 2020 tercatat ada kematian pertama. 13 April 2020 ditetapkan sebagai Darurat Bencana Nasional dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Kemudian dibentuk satgas percepatan penanganan Covid-19. Hingga akhirnya Juni 2020 Indonesia mencetak rekor terbanyak di ASEAN. 


Ada juga Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah melakukan gerakan memakai masker untuk semua, melakukan penelusuran  dengan tes rapid, mengedukasi masyarakat, dan menyarankan isolasi mandiri. 


Kemudian ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Setelah itu ada kebijakan New Normal dan istilah lainnya hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) . 


PPKM merupakan reaksi atas naiknya kasus di banyak tempat di seluruh dunia. Menurut pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, Ph.D. banyak di antara kalangan masyarakat, termasuk di pemerintahan dan agamawan, belum bisa mengapresiasi kinerja dari virus ini. 


Penularan virus ini berbeda dengan flu biasa yang menular dari orang yang bergejala.  Virus Covid-19 bisa menular dari orang yang belum atau tidak bergejala. Menurutnya awal pandemi sudah ada artikel-artikel yang menampakkan fenomena asymptomatic transmission, yaitu orang yang menularkan masih belum menampakkan gejala. Seharusnya sejak awal sudah dilakukan pengawasan terutama orang-orang dari Wuhan, China dan memastikan kesiapan infrastruktur kita. 


Sejak awal pemerintah tampak tidak siap baik secara teknis maupun komunikasi dengan masyarakat terkait virus ini. Bahkan terkesan meremehkan baik dari kalangan politisi hingga ilmuwan. 

Indonesia sangat rapuh dalam menghadapi situasi ini. Tanpa kita sadari kita memuluskan jalan virus ini untuk menyebar di Indonesia. 

Istilah membuat jalan tol bagi virus ini terasa tepat menggambarkan sikap pemerintah saat itu. 


PPKM darurat telah dilakukan sejak 3 Juli lalu, hasil evaluasi angka penambahan kasus harian terus meningkat hingga 56.757 kasus. (cnbindonesia.com, 16/7/2021) 


Sekarang PPKM darurat level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus. Aturan ini berdasarkan  Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 corona virus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. 


Menurut rekomendasi WHO, PPKM level 4 diartikan sebagai kondisi di mana terdapat lebih dari 150 kasus COVID-19 (Covid-19) per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.


Daerah yang masuk perpanjangan PPKM Level 4 sesuai dengan Inmendagri 24/2021 dan Inmendagri 25/2021, di Jawa-Bali yaitu:

1. DKI Jakarta

2. Banten

3. Jawa Barat

4. Jawa Tengah

5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

6. Jawa Timur

7. Bali

Ada sejumlah daerah non Jawa-Bali juga melakukan PPKM level 4 ini. 


Adapun aturan dalam PPKM level 4 ini di antaranya:


1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari-hari buka kapasitas maksimal 50 persen sampai pukul 15.00 sore di mana pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemda.


2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.


3. Warung makan, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20.00 dan waktu maksimal makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Pengunjung diimbau tidak banyak berkomunikasi saat makan.


4. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diperlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 persen dengan protokol ketat. 


Berkaca dari kejadian yang lalu rasanya sulit kebijakan ini akan berhasil. Bagaimana pemerintah bisa memastikan prokes berjalan baik. Fakta di lapangan masih banyak pelanggaran dari kebijakan ini. Membatasi waktu juga rasanya sulit terealisasi. 


Mirisnya kebijakan ini hanya berlalu bagi kelas menengah ke bawah, sementara kita lihat pusat perbelanjaan masih banyak yang buka, kerumunan masih banyak terjadi, mobilasi manusia sulit dikendalikan. Parahnya orang asing sangat mudah masuk di negeri ini. Sementara rakyat kecil yang terpaksa keluar rumah menjemput rezki dikejar-kejar, diperlakukan dengan tidak baik. 

Bahkan ada sanksi denda yang menambah beban mereka.


 Jangan sampai kebijakan ini justru menambah kesulitan bagi rakyat. Mereka akan semakin menderita, aktivitas mereka terganggu, sementara tidak ada perhatian dari pemerintah. Wajar jika masyarakat ada yang berpendapat bahwa keluar rumah khawatir mati karena virus corona, sementara di rumah saja juga khawatir mati karena kelaparan. 


Sementara Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar mengajak semua pihak untuk berpikir multidimensi. Menurut beliau ada tiga dimensi yaitu sains atau ilmiah dengan pengamatan alam yang membutuhkan kecerdasan intelektual. Kedua dimensi politik yang membutuhkan kecerdasan emosional, dan terkahir dimensi agama yang membutuhkan kecerdasan spiritual. 


Ketiga dimensi ini harus bersinergi. Jangan lagi ada ilmuwan yang arogan dan sombong yang menuhankan sains, tokoh agama yang menafikan sains dan politik, serta politikus yang memanfaatkan sains dan agama untuk melegitimasi kebijakannya bahkan membuat kebijakan yang kontroversial. 


Sinergi multidimensi ini sangat diperlukan agar kita bisa menangani pandemi ini dengan cepat dan tepat.  Jangan lagi ada oknum yang memanfaatkan pandemi ini demi kepentingan pribadi atau kelompok. Agar tidak ada lagi hoaks dan rasa saling tidak percaya terutama kepada pemerintah.


Apa pun kebijakan yang akan diambil pemerintah hendaknya selalu memperhatikan nasib rakyat. Pemerintah harus menjamin kebutuhan mereka, menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Serius dalam mengurusi urusan rakyat. Tidak hanya lips service yang membuat rakyat semakin tidak percaya.


Ingatlah hadis Rasulullah saw.  berikut ini: "Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertangung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR Bukhari) 


Pemerintahan saat ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah saw. akan datangnya masa di mana manusia dipenuhi berbagai intrik.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. (رواه ابن ماجة)

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum.” (HR Ibnu Majah)


Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur semua hal termasuk cara menghadapi pandemi. Saat pandemi terjadi di suatu wilayah makassar langsung lockdown. Orang yang ada di dalam wilayah tersebut dilarang keluar, sebaliknya yang di luar tidal diperbolehkan masuk. Pemerintah tanggap cepat menangani orang yang sakit, menulusuri orang-orang yang sempat kontak dengan mereka. Memisahkan antara yang sakit dan sehat. Mengisolasi mereka yang sakit sembari melakukan pengobatan secara maksimal. Semua kebutuhan mereka dipenuhi, fasilitas kesehatan dijamin, dimotivasi agar segera sembuh. 


Sementara wilayah yang tidak terdampak tetap beraktivitas normal. Mereka bisa membantu mensuport kebutuhan wilayah yang terdampak. 


Pemerintah fokus menangani wabah dengan mengupayakan segala cara, mengandeng semua pihak terutama para ahli. Bersungguh-sungguh menanggulangi wabah karena menyadari ini adalah kewajiban dan tanggungjawab sebagai pemimpin. 


Masyarakat juga menyadari peran mereka dengan mematuhi prokes dan kebijakan pemerintah. Semua pihak bersinergi melakukan peran masing-masing agar pandemi ini segera berakhir. 


Wallahu a'lam bishshawab.